Demo buruh menolak Omnibus Law RUU Cita Kerja (foto zonadamai.com)

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Panja RUU Ciptaker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah uai bekerja. Dalam rapat Rabu (19/8/2020), Panja RUU Ciptaker sudah selesai  membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) Bab III.

Rapat Panja dipimpin langsung Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas, sedangkan wakil pemerintah diwakili Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga dan Staf Ahli bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Perekonomian Elen Setiadi.

Bab III RUU itu mengenai perizinan berusaha, yaitu Pasal 23, 24, dan 25. “Dengan demikian, selesailah pembahasan kami pada hari ini, 118 DIM,” ujar Supratman.

Supratman sempat mempertanyakan tentang urgensi mengatur tentang hak orang untuk mengajukan gugatan atau tidak. “Sepanjang itu keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN), maka otomatis menjadi objek gugatan. Jadi apa gunanya kita atur di dalam TUN sudah ada hukum acaranya,” ucap Supratman.

Dia pun menyarankan agar ketentuan tersebut dihapus. Menanggapi saran tersebut seluruh Anggota Baleg dan perwakilan dari pemerintah yang hadir dalam rapat itu menyetujuinya. “Dim Pasal 23 sudah selesai dibahas dan akan dilakukan penyesuaian kembali Bersama dengan pemerintah, dan akan kita bicarakan kembali dalam Tim Musyawarah (Timus),” kata Supratman dari Fraksi Partai Gerindra.

Pasal 24 terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung. Supratman menegaskan, konsepsi dari perizinan dasar adalah kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan Gedung.

“Kita berharap pemerintah bisa menjelaskan secara lebih awal tentang persetujuan bangunan Gedung. Karena kita perlu mendapatkan gambaran secara komprehensif dari pemerintah, apa perubahan paradigma dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kemudian sekarang menjadi Persetujuan Bangunan Gedung,” tuturnya.

Dalam penjelasannya, Pemerintah menyampaikan, diawali dari pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, kemudian persetujuan gedung, merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan perizinan usahanya nanti.

Pemerintah ingin membalikkan bisnis proses terkait IMB dari yang ada selama ini. Masyarakat sering mengalami hambatan dalam pengurusan IMB, yaitu dimana ingin mengejar administrasinya tetapi kekurangan dengan standar teknisnya.

Oleh karena itu, pemerintah ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menyiapkan standar teknis, kemudian bisnis prosesnya menyesuaikan.
Dengan demikian, proses perizinan yang rumit terhadap IMB itu bisa lebih disederhanakan untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat.(bs)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini