Oleh M. Nasir Manan, SH, MH*

MUSYAWARAH Nasional Dewan Koperasi Indonesia (Munas Dekopin) telah diselenggarakan di Hotel Claro Kota Makassar tanggal 11 – 14 November 2019.  Sebanyak 432 orang dari 481 peserta telah memilih kembali H.A.M. Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin.

Namun acara itu menyisakan masalah. Segelintir oknum peserta dengan memprovokasi peserta lainnya (49 peserta) untuk melakukan walk out yang selanjutnya melaksanakan Munas Lanjutan di ruang Jade Hall Hotel Claro dan dilanjutkan di Mercure Hotel Nexa Pattarani Makassar sehingga terpilih Sri Untari Bisowarno (Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur) yang mengaku petugas partai (PDI Perjuangan) untuk memimpin Dekopin.

Terhadap permasalahan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki sebagai pemangku kepentingan gerakan koperasi Indonesia, yang hadir dan membuka Munas Dekopin tersebut telah berupaya memfasilitasi forum mediasi antara H. A.M. Nurdin Halid sebagai Ketua Umum terpilih dengan Sri Untari Bisowarno. Namun upaya Menteri Koperasi tersebut deadlock seiring dengan terbitnya surat Dirjen Peraturan Perundang-undangan KEMENKUMHAM R.I. Nomor: PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum.

Gugatan TUN

Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum membawa konsekuensi bahwa hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan setiap warga negara harus memegang teguh asas legalitas dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya untuk mempertahankan hak hukumnya H.A.M. Nurdin Halid menggugat Dirjen PP KEMENKUMHAM tersebut melalui PTUN Jakarta, dan teregistrasi dengan nomor Gugatan 160/G/2020/PTUN.JKT tanggal 18 Agustus 2020, atas gugatan tersebut untuk membela kepentingannya Sri Untari Bisowarno masuk sebagai TERGUGAT Intervensi.

Pada tanggal 12 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PUTN) Jakarta memutus Gugatan H.A.M. Nurdin Halid tersebut dengan amar putusan pada pokok sengketa yang menyatakan tidak sah surat Dirjen PP KEMENKUMHAM RI Nomor: PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum. Terbitnya surat Dirjen PP KEMENKUMHAM R.I. Nomor: PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tersebut merugikan H.A.M. Nurdin Halid yang terpilih dalam Munas Dekopin yang sah diselenggarakan berdasarkan Konstitusi DEKOPIN (Anggaran Dasar, Anggaraan Rumah Tangga, Tata Tertib Munas Dekopin), sedangkan surat Dirjen PP KEMENKUMHAM R.I. Nomor: PPE.PP.06.03-1017 selain diterbitkan tanpa kewenangan juga dasar penerbitannya tidak lazim sebagaimana menerbitkan Pendapat Hukum pada umumnya, yaitu tanpa melalui check and recheck, konsultasi dengan Kementerian yang menangani perkoperasian,  menelaah perundangan yang berlaku (AD dan ART Dekopin, dan peraturan-peraturan tentang Dekopin lainnya).

Menjawab surat Ketua OMBUDSMAN RI No. B/1614.LM.22-K1/0878/2020/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, surat Dirjen PP KEMENKUMHAM RI No. PPE.PP.03-1751 tanggal 19 Oktober 2020 mengakui bahwa pendapat hukum yang dikeluarkan disusun berdasarkan fakta hukum yang ada di dalam permohonan pendapat hukum yang dimohonkan pada Dirjen PP dan tidak berdasarkan fakta yang ada di luar permohonan tersebut, artinya pendapat hukum tersebut dibuat dengan menggunakan “Kacamata Kuda”.

Adanya pendapat hukum “Kacamata Kuda” tersebut dijadikan legitimasi bagi Sri Untari Bisowarno untuk mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum Dekopin.   Perbuatan Dirjen PP KEMENKUMHAM tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), tidak patut dan tidak tepat (onjuist), melakukan tindakan sewenang-wenang (willekeur), sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Dengan adanya putusan PTUN tersebut Sri Untari Bisowarno “kalap”, sehingga membuat surat kepada Gubernur seluruh di Indonesia yang menyatakan walau surat Dirjen PP KEMENKUMHAM tersebut dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan TUN tetapi tidak membatalkan keberadaan Sri Untari sebagai Ketua Umum Dekopin yang sah dan telah mendapatkan pengesahan Keppres No. 6 Tahun 2011. Surat Sri Untari tersebut berisikan substansi kebohongan, tipu daya, dan menjungkirbalikkan fakta sebenarnya.

Fakta hukum, Sri Untari tidak pernah hadir dalam forum Munas Dekopin. Memang 49 peserta dari 481 peserta yang memiliki hak suara melakukan walkout yang disambut oleh Sri Untari di luar forum Munas, yang selanjutnya mereka berkumpul di ruang Jade Hall Hotel Claro Makassar yang diakui sebagai Munas Lanjutan, dan menurut Sri Untari Munas lanjutan tersebut dilanjutkan di Mercure Hotel Nexa Pattarani Makassar.
Kebohongan Sri Untari tersebut diungkap oleh Hotel Claro Makassar dan Mercure Hotel Nexa Pattarani kepada Panitia Munas Dekopin.

Menurut surat Hotel Claro tanggal 19 Juli 2020, ruang Jade Hall berkapasitas 50 orang pada tanggal 11–13 November 2019 tidak pernah ada Munas Dekopin, demikian juga surat manajemen tanggal 22 September 2020   menyatakan tidak pernah ada Munas Dekopin. Bahkan saksi fakta di persidangan TUN, Ketua Dekopin Daerah Kota Mojokerto, Ketut Mukena yang ikut melakukan walkout mengatakan bahwa di ruang Jade Hall maupun Hotel Mercure tidak ada Munas, hanya kumpul-kumpul untuk menolak hasil Munas Dekopin, keterangan Ketut Mukena tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan.

Pihak Sri Untari Bisowarno juga menyatakan di media bahwa Putusan TUN tersebut mengandung kekeliruan. Argumentasi pihak Sri Untari Bisowarno, Pasal 1 Ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menyatakan, yang dimaksud dengan Keputusan TUN adalah suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau Pejabat TUN berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan surat Dirjen PP KEMENKUMHAM bukanlah keputusan pejabat TUN.

Argumentasi Sri Untari tersebut tidak memiliki dasar hukum dan sepotong-sepotong, karena menyitir peraturan hukum secara parsial, tanpa melakukan pendekatan historis dan doktrin para ahli hukum. seharusnya dalam menyitir undang-undang pihak Sri Untari jangan sepotong-sepotong.

UU No. 51 Tahun 2009 merupakan perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana jelas dan gamblang secara historis Penjelasan (Pasal 1 Ayat (3) tegas menyatakan, bahwa:  “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas :
a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya….. dst.

Dengan adanya putusan PTUN dan fakta-fakta yang terkuak, secara moral seharusnya  kelompok yang mem-backup Sri Untari menyadari bahwa tidak ada ruang rekayasa tanpa didasari aturan-aturan konstitusi Dekopin. Sehingga menurut pakar hukum tatanegara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dengan berakhirnya dualisme Dekopin akan meningkatkan kinerja Dekopin dalam mendukung Pemerintah memulihkan perekonomian nasional.

Jimly meminta Ketua Umum Dekopin H.A.M. Nurdin Halid segera menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah terkait putusan PTUN Jakarta. Dengan komunikasi yang baik, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI itu berharap Presiden Joko Widodo akan mendapat informasi yang benar, sehingga bisa segera mengakhiri dualisme Dekopin yang sudah berlangsung setahun.

*anggota Tim Kuasa Hukum Dekopin

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini