Lobi gedung KPK (foto kpk.go.id/Eksplore.co.id)

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebetulnya PP itu sudah diteken pada 24 Juli 2020dan berlaku saat diundangkan pada tanggal 27 Juli 2020.

PP 41/2020 itu meliputi 6enam bab, 12 pasal, dan lima bagian. Pada Pasal 1 ayat 7 PP 41/2020 ini disebutkan “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.”

Lalu, bagaimana status ke-ASN-annya? Mereka tercatat sebagai pegawai tetap dan tidak tetap. Tak hanya pegawai, penyelidik dan penyidik internal KPK juga harus beralih status menjadi ASN. Proses transisi status pegawai lembaga antirasuah ini dilakukan dalam kurun waktu dua tahun.

Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian bunyi Pasal 4 Ayat 2.

Pada bagian kedua PP 41/2020, khususnya Pasal 5 juga menyebutkan tentang penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada KPK. Yaitu, meliputi:

  • Sekretaris Jenderal merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan PPK.
  • Deputi merupakan JPT Madya.
  • Kepala Biro dan Direktur merupakan JPT Pratama.
  • Kepala Bagian atau Bidang dan Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Administrator.
  • Kepala Sub-bagian atau Sub-bidang merupakan Jabatan Pengawas.

Selain jabatan di atas, maka jabatan pegawai KPK adalah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai ASN.

Pasal 8 ayat 1 mengatur, pegawai KPK yang sudah menjadi ASN akan mengikuti orientasi pembekalan sebagai ASN. Ayat 2, Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 9 disebutkan, “Dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.”

Saat aturan ini mulai berlaku, bunyi Pasal 10 menyebutkan, pegawai KPK tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan selesainya proses pengalihan dan pengangkatan menjadi ASN.

Pasal 11 menerangkan, penghasilan yang diterima pegawai KPK saat ini tetap diberikan sampai seluruh proses pengalihan menjadi ASN selesai dilaksanakan.

PP 41/2020 ini merupakan tindak lanjut dari Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini