“TAP MPR itu menyebut, peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI M. Isnur, Senin (1/6/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah tidak melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada era ‘new normal’ (normal baru).

Sebab, kebijakan ini bertentangan dengan reformasi dan TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“TAP MPR itu menyebut, peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI M. Isnur, Senin (1/6/2020).

Dengan demikian YLBHI meminta pemerintah menghapus dan membatalkan kebijakan pendekatan keamanan untuk menangani Covid-19 termasuk rencana pelibatan TNI dalam new normal.

Di dalam UU TNI, disebutkan operasi milliter selain perang harus melalui keputusan politik negara, yaitu Kepala Negara harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. Reformasi 1998 merupakan tonggak ditinggalkan Orde Baru.

Salah satu ciri orde baru adalah pelibatan TNI dalam persoalan sosial dan politik. Alasan pemerintah memberlakukan new normal di beberapa wilayah karena daerah bersangkutan sudah siap menerapkannya.

Namun, YLBHI mempertanyakan mengapa harus melibatkan TNI dalam penanganannya. Penanganan Covid-19 harus dipandu dengan kebijakan kesehatan publik yang berbasis sains.

“Pelonggaran kekarantinaan kesehatan pun harus dilakukan berbasis data dan bukan sekedar keinginan penguasa saja,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan pengerahan pasukan TNI-Polri untuk persiapan new normal akan dilakukan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Langkah ini diharapkan membuat masyarakat lebih tertib dan taat dalam mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona Covid-19.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut empat provinsi tersebut, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. (mam)

 

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini