“Salah satu komisioner Komnas Perempuan yang dimintai keterangan malah berbicara tentang bagaimana saat dirinya di KPAI dan menyatakan bahwa tidak ada kode etik di KPAI,” kata Ketua Badan Pembina LP2 Adriana Venny dalam konferensi pers melalui telekonferensi, Selasa (28/4/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id)-Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) menganggap pemberhentian Sitti Hikmawatty sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai suatu kecerobohan.

Sebab, penerbitan itu tidak berdasar sama sekali seperti keputusan dewan etik dan rapat pleno KPAI. Apalagi, KPAI belum memiliki kode etik komisioner.

“Salah satu komisioner Komnas Perempuan yang dimintai keterangan malah berbicara tentang bagaimana saat dirinya di KPAI dan menyatakan bahwa tidak ada kode etik di KPAI,” kata Ketua Badan Pembina LP2 Adriana Venny dalam konferensi pers melalui telekonferensi, Selasa (28/4/2020).

Malahan, Perpres tentang KPAI menyebutkan komisioner ini dapat dipecat secara tidak hormat akibat dua hal yakni tindak pidana atau pelanggaran kode etik. Keputusan pemberhentian Sitti juga dianggap berat sebelah lantaran itu tidak memuat pertimbangan yang memberikan pembelaannya.

“Jika begini aturan mainnya, maka semua komisioner bisa kena, sebab tak ada rujukan dan sangat subjektif,” jelasnya.

Dengan demikian Keppres pemberhentian Sitti harus digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena ini merupakan sebuah diskriminasi bagi komisioner perempuan.

“Yang juga membingungkan adalah kesalahan dalam pernyataan sudah minta maaf tapi kenapa tetap dipecat tidak hormat?” tanyanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Sitti Hikmawatty sebagai komisioner KPAI melalui Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020.

Klausul pertama keppres tersebut berbunyi, “Memberhentikan tidak dengan hormat Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd. sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017-2022.”

Kemudian, klausul kedua menyebutkan, pelaksanaan keputusan presiden ini dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemecatan Sitti direkomendasikan oleh Dewan Etik KPAI yang menganggapnya bersalah, karena pernyataannya soal perempuan bisa hamil di kolam renang. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini