“Seharusnya pemerintah mendahulukan anggaran untuk kesehatan termasuk di dalamnya insentif untuk tenaga kesehatan,” kata Wakil Ketua MPR, Syariefuddin Hasan, Minggu (31/5/2020). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan tenaga medis yang

JAKARTA (Eksplore,co,id) – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta pemerintah perlu mempercepat insentif kepada tenaga medis yang menangani pasien Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona).

 

Langkah ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada tenaga medis sebagai garda terdepan.

 

“Seharusnya pemerintah mendahulukan anggaran untuk kesehatan termasuk di dalamnya insentif untuk tenaga kesehatan,” kata Wakil Ketua MPR, Syariefuddin Hasan, Minggu (31/5/2020).

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 akan mendapatkan insentif dari pemerintah. Besaran insentif ini sebagai berikut untuk para dokter spesialis sebesar Rp15 juta;

 

Kemudian, untuk dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp10 juta, untuk bidan dan perawat sebesar Rp7,5 juta, dan untuk tenaga medis lainnya sebesar Rp5 juta.

 

Namun, sampai hari ini para tenaga kesehatan (nakes) belum menerima insentif dari pemerintah.

 

Menteri Keuangan (Menkeu) membenarkan insentif belum diberikan dengan alasan masih menunggu data nakes dari daerah-darah untuk selanjutnya akan diverifikasi kembali.

 

Padahal, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 telah menambah belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19.

 

“Ini menunjukkan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah,” tegasnya.

 

Dengan demikian pemerintah diminta memperbaiki koordinasi antara pusat dan daerah. Sebab, kunci penanganan pandemi Covid-19 adalah komunikasi dan koordinasi yang baik.

 

Selain itu perlu dibangun budaya birokrasi yang baik. Hal ini terlihat dari lima tahapan dalam pencairan insentif bagi tenaga medis.”Rantai birokrasi ini terlalu panjang sehingga implementasi kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan terhambat,” tukasnya. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini