JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memenangkan kasasi atas gugatan pencabutan izin reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta Utara. Majelis hakim Mahkamah Agung dalam sidang pada 14 Agustus 2020 memutuskan  menolak kasasi yang diajukan PT Manggala Krida Yudha (MKY) selaku pengembang reklamasi Pulau M.

Pada 6 September 2018, melalui Surat Keputusan Nomor 1409/-1.794.2 tahun 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin pelaksanaan reklamasi 12 pulau di Teluk Jakarta, khususnya untuk Pulau H, I, dan M. Pulau M dikerjakan oleh PT MKY. Tak terima izinnya dicabut, MKY pun mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada 27 Februari 2019. Pada 17 September 2019, PTUN Jakarta menolak gugatan tersebut.

Tak terima dengan putusan itu, MKY pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PTTUN) Jakarta. Majelis hakim PTTUN Jakarta pada 22 Januari 2020 memperkuat keputusan PTUN Jakarta, yaitu menolak gugatan MKY.

Tak berhenti di situ, MKY pun menempuh jalur kasasi ke Mahkamah Agung. Alhasil, MA kembali menolak gugatan tersebut. “Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 324.000.” Itulah bunyi amar keputusan majelis hakim yang diketuai Andi Muh ALI Amran. Namun salinan putusan itu baru disiarkan Rabu (26/8/2020).

Majelis hakim menilai langkah Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak tergugat secara prosedur maupun substansinya tidak bertentangan dengan ketentuan. “Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tidak terbukti, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya.”

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah kepada media menyatakan, putusan kasasi MA itu menunjukkan pencabutan izin reklamasi Pulau M oleh Pemrov DKI sudah tepat. “Pemprov DKI telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu artinya kami sudah sesuai standar dalam penerbitan produk tata usaha negara,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Juni 2020, MA juga memenangkan Pemprov DKI atas gugutan serupa yang diajukan PT Taman Harapan Indah yang sebelumnya mengantungi izin mengelola Pulau H. (bs)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini