HUKUM adalah sistem yang mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, dimana peraturannya berisi perintah yang harus dilaksanakan dan larangan yang tidak boleh dilaksanakan, agar manusia tidak bersinggungan dan merugikan masyarakat.

Peraturan tidak ditetapkan oleh perorangan tapi oleh badan atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan yang bersifat mengikat.

Penegakannya bersifat memaksa. Dibuat untuk dipatuhi dan bukan untuk  dilanggar oleh penegak dan pengawas hukum,   yang dapat dilakukan secara represif namun tetap dalam norma hukum yang bersifat fakultatif /melengkapi.

Pengertian hukum hingga kini terus menjadi perdebatan para pakar hukum, sampai-sampai apakah perlu hukum didifinisikan.

Namun bagi masyarakat awam hukum tidak terlalu penting untuk memahami hukum dan lebih diutamakan penegakannya.

Dalam hukum terdapat sanksi tegas,  yang diberikan kepada pelanggar atau yang melawan hukum.

Dalam pembagiannya ada hukum pidana / publik, perdata / pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara / tata usaha negara, hukum Internasional, hukum adat, hukum Islam, hukum agraria, hukum bisnis dan hukum lingkungan.

Dalam hukum dikenal ada dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan berkait perbuatan yang tidak hanya bertentangan peraturan perundangan, tapi juga bertentangan nilai norma, nilai agama  dan keadilan masyarakat.

Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya melanggar peraturan perundangan, dan tidak berpengaruh langsung kepada orang lain.

Di Indonesia hukum pidana diatur secara umum dalam KUHP, yang merupakan peninggalan Belanda.

Ada lima pilar dalam penegakan hukum yaitu, hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas LP.

Polisi sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa sebagai penuntut, hakim sebagai pemutus perkara, advokat sebagai mewakili penggugat/ pemohon, tergugat/ termohon, sedangkan petugas LP melaksanakan protap LP.

Dalam negara supremasi hukum, penegakan hukum sangat ditentukan oleh kejujuran dan kesungguhan kelima pilar di atas.

Jika penegak hukum konsisten dan komitmen dengan sumpahnya terkait Kejujuran, Kebenaran, dan Keadilan, maka hukum akan tegak. Sebaliknya jika aparat penegak hukum tidak tegak akan cenderung memelihara dan menyuburkan kejahatan dan pelanggaran.

Pertanyaannya, bagaimana umumnya para penegak hukum kita?

Bisakah menjawab ? Atau malu ? Atau no problem ? Kumahak engkek ?

Adakah pembeda, maju tak gentar bela yang benar? dengan maju tak gentar bela yang bayar?

Tengoklah para advokad yang terjun menangani para tahanan politik di negeri ini.
Dan lihatlah para advokat yang bergelayut pada tahanan korupsi.
Lantas bagaimana Polisi?

Buku kebanggaan TITO yang berjudul *Polisi Demokrasi hanya sebatas hobi.
Tak  mampu melaksanakan, omong kosong, mlompong?

Ingin menerapkan polisi sipil yang meninggalkan cara cara militer?
Apa dan berapa senjata polisi sekarang!

Di mana kedudukan Kapolri saat ini?
Apa yang terjadi terkait jabatan jabatan Polri yang masih aktif?

Siapakah yang melanggar hukum? Undang-undang? Peraturan perundang-undangan?
Benarkah saatnya polisi di depan?

Yang tahu hanya TNI dan POLRI, karena mereka yang tahu kemampuannya sendiri, hanya mereka yang punya rasa kebanggaan dan rasa malu terhadap rakyatnya dan negaranya.

Bandung, Jum’at, 7 Agustus 2020

*penulis  Sugengwaras, purn TNI, pemerhati masalah Pertahanan dan Keamanan NKRI

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini