“Dalam rapat internal Komisi I, Dewas sudah setuju untuk menghentikan sementara proses seleksi,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Jumat (29/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta penerapan new normal (kenormalan baru) di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona) didasarkan data dan kajian yang valid.

Hal ini dilakukan melibatkan akademisi untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan memiliki indikator yang valid

Pemerintah juga diminta mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat di setiap wilayah dalam menjalani masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dilakukan untuk menentukan kesiapan masyarakat memasuki era kenormalan baru.

“Lakukan pemetaan data, sehingga data yang dikumpulkan dapat dengan tepat dan efektif digunakan untuk mengeluarkan kebijakan,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Kamis (28/5/2020).

Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan diri untuk menerapkan era kenormalan baru dengan membolehkan masyarakat kembali beraktivitas masyarakat dengan penerapan protokol Covid-19.

Langkah ini guna menggerakkan kembali perekonomian yang sempat terhenti karena kebijakan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melakukan peninjauan ke Stasiun MRT Jakarta dan mal di Bekasi terkait persiapan penerapan new normal pada Selasa (26/5) kemarin. (mam)

 

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini