“Dalam rapat internal Komisi I, Dewas sudah setuju untuk menghentikan sementara proses seleksi,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Jumat (29/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menyampaikan data penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona) sebelum menerapkan kehidupan normal baru.

Karena, hal ini akan menjelaskan kondisi pandemi Covid-19 dan perkiraan perkembangannya nanti.

“Dengan transparansi data, maka rakyat mengetahui jelas alasan disusunnya protokol kenormalan baru,” kata Ketua DPR Puan Maharani. Rabu (27/5/2020).

Selain itu pemerintah perlu mengemukakan kajian-kajian ilmiah yang dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan kehidupan normal baru.

Kebijakan ini harus diatur secara komprehensif dan tidak terburu-buru. sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Protokol new normal tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi, contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi nya masing-masing,” jelasnya,

World Health Organization/WHO (Badan Kesehatan) telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Hal yang dimaksud seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi atau penularan virus Covid-19/

Selanjutnya, kemampuan Rumah Sakit (RS) untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak.

“Dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi tindakan yang harus segera dilakukan, jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus Covid-19,” tegasnya.

Pemerintah harus bisa mengantisipasi dengan suatu langkah-langkah tertentu termasuk pihak mana saja yang bertanggung jawab atas setiap tindakan. Semua proses normal baru harus dilakukan secara disiplin dari warga, aparat, dan pemerintah. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini