Menaker Ida Fauziyah (foto humas kemnaker/Eksplore.co.id)

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, penerima bantuan sosial (bansos) atau subsidi gaj di bawah Rp5 juta ada pekerja swasta, tidak boleh PNS atau pegawai BUMN.

Salah satu syarat yang boleh menerima bansos tersebut adalah yang memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150 rbu per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

“Penerima subsidi gaji adalah pekerja yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai apresiasi bagi para pekerja yang terdaftar dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,” kata Menaker di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Bantuan ini merupakan program stimulus yang digodok bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan. Subsidi langsung ini diyakini dapat membantu pekerja yang terdampak pandemi covid-19 meningkat daya belinya. ‘’Kita targetkan program ini dapat berjalan bulan September,” kata Menaker Ida Fauziyah.

Pemerintah memperkirakan, jumlah pekerja swasta yang memiliki gaji di bawah Rp5juta sebanyak 13,8 juta orang. Data ini berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan terus divalidasi untuk memastikan tepat sasaran dan meminimalkan terjadinya duplikasi.

Berapa bansos yang bakal diterima para pekerja swasta bergaji di bawah Rp5 juta itu? Menaker menjelaskan, masing-masing akan menerima dana tunai sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan hingga Desember 2020.

Rencananya, dana diberikan dalam dua tahap pencairan, sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 dan 4. Dengan demikian tiap pencairan pekerja akan menerima Rp 1,2 juta.

Untuk memuluskan program bansos buat pekerja bergaji di bawah Rp5 juta/bulan itu, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp33,1 triliun. (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini