Peneliti Indonesia Corruption Watch (UCW) Egi Primayogha menduga pengesahan Revisi Undang-Undang (UU) Minerba oleh DPR dan pemerintah terburu-buru akibat didorong oleh suatu kekuatan besar.

JAKARTA (Eksplore,co.id) – Pengelolaan tambang di Indonesia bukan rahasia umum tidak memperhatikan lingkungan apalagi manusia di sekitarnya. Keberadaan suatu aturan diharapkan mengatasi persoalan tersebut, tapi itu malah menguntungkan sebagian pemilik dan pelaku usaha petambangan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (UCW) Egi Primayogha menduga pengesahan Revisi Undang-Undang (UU) Minerba oleh DPR dan pemerintah terburu-buru akibat didorong oleh suatu kekuatan besar.

Mereka adalah elit-elit kaya yang memiliki kepentingan dengan bisnis batu bara.“Industri perusahaan batu bara di Indonesia dikuasai oleh elite kaya-raya dan memiliki jabatan di pemerintahan,” katanya dalam diskusi daring ‘Menyikapi Pengesahan RUU Minerba’ pada Rabu (13/5/2020).

Pengesahan RUU Minerba terburu-buru juga dilakukan akibat masa berlaku Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) beberapa perusahaan besar batu bara di Indonesia segera berakhir. Sekarang ndustri batu bara telah menjadi bancakan bagi para elite di Tanah Air

Pada kesempatan yang sama Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah Ismail memgutarakan pembahasan UU Minerba tidak melibatkan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah tambang. Padahal, kegiatan ini berdampak bagi masyarakat sekitar pertambangan secara langsung.

“Saya tantang sekarang di mana DPR bisa menyebutkan masyarakat lingkar tambang mana yang diajak bicara,” ujarnya.

Persoalan pertambangan yang dihadapi masyarakat di sana yakni banyak izin tambang yang berlokasi di kawasan hutan lindung atau hutan produksi.

Kemudian, konflik antarwarga yang terus meningkat akibat aktivitas pertambangan dan masalah tambang yang terhubung langsung dengan kawasan berpotensi menimbulkan bencana.

“Kesimpulannya adalah 90% dari isi undang-undang ini tidak mementingkan warga terdampak hanya mewakili atau mengakomodasi pengusaha dan oligarki batu bara belaka,” jelasnya.

Sebelumnya, DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) menjadi Undang-Undang (UU) Minerba dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (12/5/2020).

Padahal, Presiden Joko Widodo sempat menunda pembahasan RUU Minerba, tapi ini dibahas kembali oleh DPR pada Februari 2020. (mam)

 

 

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini