Oleh Bani Saksono

PASTI ada bayangan ketakutan di kalangan penguasa dan aparat keamanan begitu mendengar akan ada people power. Terakhir istilah itu diungkapkan Profesor HM Amien Rais, tokoh Muhammadiyah,  saat mengawal unjuk rasa Forum Umat Islam ke gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 1 Maret 2019.

People power dimaknai sebagai sebuah  gerakan massa yang ingin menentang, bahkan menumbangkan rezim yang sedang enak berkuasa dan bertindak zalim kepada rakyatnya. Sejarah people power mencatat setidaknya dua peristiwa. Kesatu, Revolusi EDSA (Epifano de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila). Revolusi EDSA merupakan gerakan demonstrasi yang dilakukan secara damai oleh jutaan masyarakat Filipina dalam menumbangkan rezim Presiden Ferdinand Marcos. Tidak ada kerusuhan dalam Revolusi EDSA.

Dalam catatan, Revolusi EDSA merupakan respons atas diberlakukannya Hukum Darurat Militer yang menyebabkan hak berekspresi dan juga berpendapat menjadi terbatas. Media massa tidak boleh mengkritik pemerintah. Jika ketahuan langsung ditutup oleh pemerintah. Namun, berkat dukungan Angkatan Bersenjata dan Menteri Pertahanan, akhirnya Marcos tumbang dan melarikan diri ke Hawaii pada 25 Februari 1986.

Kedua, Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia. Rakyat Indonesia bersatu padu mengadakan gerakan massa untuk menuntut mundurnya Presiden HM Soeharto pada 1998. Gerakan Reformasi dimotori sejumlah tokoh seperti Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Sultan Hamengku Buwono X, dan Megawati Soekarnoputri. Juga kalangan LSM, aktivis, dan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa.

Saat itu ekonomi Indonesia jatuh terpuruk akibat nasihat International Monetary Fund (IMF) yang justru menyengsarakan rakyat Indonesia. Rupiah jatuh hingga mencapai Rp 14.000an per dolar AS. Harga-harga melambung, suku bunga mencekik. Gerakan itu sempat ditandingi oleh Pam-Swakarsa, yang katanya diinisiasi oleh Wiranto.

Pada 18 Mei 1998, Majelis Permusyawaratan  Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dipimpin Harmoko meminta Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Padahal, Harmoko yang juga ketua umum Golkar ketika itulah yang bersikeras mencalonkan kembali Soeharto menjadi presiden lagi.

Gerakan Reformasi juga diwarnai aksi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah aktivis mahasiswa oleh tentara. Penjarahan di mana-mana. Dalam kasus ini, Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto dituding sebagai dalang penculikan dan pembunuhan para aktivis. Pada 23 Mei 1998, Prabowo dicopot sebagai Pangkostrad dan dengan jabatan baru Dansesko ABRI. Tiga bulan kemudian, tepatnya 21 Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikan dengan hormat Prabowo dari dinas militer. Isu itulah, Prabowo dipecat dari TNI,  kini dijadikan sebagai salah satu tema sentral pendukung petahana Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Tak ingin ada pertumpahan darah di kalangan rakyat, Soeharto pun menyatakan berhenti sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Posisinya digantikan oleh Wapres BJ Habibie. Namun, para reformis sadar, ternyata Gerakan Reformasi itu ditunggangi pihak asing, juga aseng keturunan Tionghoa. Mereka mengeruk keuangan negara lewat Program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bahkan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) makin bertambah banyak. Lebih banyak dibanding saat Soeharto berkuasa.

Terakhir, pengamat kebijakan publik dan konsultan politik Hersubeno Arief menyebut, kampanye Capres-Cawapres 02 Prabowo – Sandi di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta pada 7 April 2019 sebagai sebuah people power. Jutaan massa tanpa bayaran dan berharap nasi bungkus memenuhi seluruh tempat duduk dan berlesehan di tengah lapangan sejak dini hari. Massa bahkan meluber ke halaman dan jalan-jalan menuju GBK. Hotel-hotel sekitar Senayan full book. Massa militan datang menggunakan bus, charter pesawat, rombongan jalan kaki dan ada yang naik sepeda motor atau bus.

Semula pengelola menolak memberi izin GBK dipakai untuk kampanye capres-cawapres nomor urut 02 itu pada Ahad (7/4/3019) siang, kecuali memboleh pada pukul 06.00 – 10.00. Karena acara pagi-pagi, massa pun mulai berdatangan sejak sore hingga dini hari biar dapat tempat di depan.

Uniknya, karena waktu masih panjang, massa pun diajak menunaikan salat tahajud dan subuh secara berjamaah. Juga bermunajad dan berdzikir. Lazimnya acara kampanye, biasanya mendatangkan seabreg artis penyanyi. Penyanyi Nisa Sabyan yang hadir pun mengumandangkan solawat Nabi.

Jutaan umat, tidak hanya umat Muslim, tapi juga ada Nasrani, Hindu, Budha, juga Konghu chu, yang berkumpul itu ingin menunjukkan perlawanan kepada petahana Presiden Jokowi. Mereka bukan hanya anggota partai pendukung Capres-Cawapres 02. Tapi juga berbagai lapisan masyarakat yang menginginkan perubahan. Itu adalah potret atau simbol kesadaran rakyat yang bangkit melawan kedzaliman dan ketidakadilan. Simbol rakyat yang muak melihat ekonomi Indonesia yang terus memburuk.

Hersubeno pun menulis, mereka muak melihat negara besar, dengan kekayaan alam yang melimpah, namun rakyatnya hidup menderita. Muak melihat negara yang besar dan pernah jaya, menjadi kekuatan pinggiran yang tidak diperhitungkan oleh negara tetangga, apalagi dunia. Muak melihat sekelompok kecil orang yang menguasai hampir seluruh kekayaan Indonesia.

Jamaah GBK itu juga muak melihat sekelompok kecil oligarki yang menyetir seorang kepala negara yang lemah dan tak punya visi yang jelas, mau dibawa kemana bangsa ini. Muak melihat bangsa ini dipecah belah dan dibenturkan antar-sesama anak bangsa. Muak karena ulama dan umat beragama yang menjalankan keyakinannya, dicap sebagai ekstrim, radikal, anti NKRI, dan Pancasila.

Muak karena sekelompok orang termasuk Sang Presiden yang merasa paling  Pancasilais, paling NKRI. Sementara itu,  kelompok yang tidak mendukungnya dianggap anti Pancasila, anti NKRI, dan ingin menghidupkan khilafah.

“Mereka unjuk kekuatan, melakukan perlawanan dalam damai dan riang gembira. Inilah people power ala Indonesia.”  (*)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini