JAKARTA (Eksplore.co.id) – Doktor honoris causa AM Nurdin Halid bisa bernapas lega setelah sekitar 1,5 tahun kedudukannya sebagai ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) diusik oleh Sri Untari Bisowarno. Gugatan balik (rekonpensi) yang diajukan Nurdin diterima majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

“Dengan demikian hakim memutuskan menolak seluruh gugatan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Maluku Utara dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Mojokerto terhadap Ketua Umum DEKOPIN Nurdin Halid periode 2019-2024,” kata ketua kuasa hukum Nurdin, Muslim Jaya Butar-butar, dalam rilis yang diterima Eksplore.co.id, Jumat (28/5/2021) malam.

Ada tujuh butir putusan majelis Hakim PN Makassar yang dimuat website resmi Mahkamah Agung, Kami’s (27/5/2021). Ketujuh putusan ITU adalah, pertama,  menyatakan Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) yang diselenggarakan tanggal 11-14 November 2019 di Makassar adalah sah menurut hukum. Kedua, menyatakan Musyawarah Khusus pada tanggal 11-14 November 2019 untuk mengubah Anggaran Dasar Dekopin adalah sah menurut hukum.

Ketiga, menyatakan perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia yang dilakukan khusus yang diselenggarakan tanggal 11-14 November 2019 di Hotel Claro Makassar sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Nomor.05/Munasus-DEKOPIN/XI/2019 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia adalah sah menurut hukum.

Keempat, menyatakan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Pengawas dan Mide Formatur Musyawarah Nasional Dekopin sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Nomor 08/Munas/DEKOPIN/XI/2019 tentang Tat tertib Pemilihan Ketua Umum dan Pengawas dan Mide Formatur Munas Dekopin adalah sah menurut hukum.

Kelima, menyatakan terpilihnya kembali atau penetapan Dr. H.A.M Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin masa bahkti 2019-2024 adalah sah menurut hukum.
Keenam, menyatakan Penetapan Tergugat Dr. H.A. M Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin masa bakti 2019-2024 berdasarkan keputusan Nomor 09/MUNAS-DEKOPIN/XI/2019 Tentang Penetapan Ketua Umum Dekopin masa bakti 2019-2024 adalah sah menurut hukum.

Ketujuh, menyatakan susunan personalia Kepengurusan Dekopin masa bakti 2019-2024 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dr. H.A.M Nurdin Halid adalah sah menurut hukum. “Demikian putusan Pengadilan atas gugatan perkara 384/PDT.G/2020/PN MKS,” kata Muslim.

Berdasarkan putusan itu, pihaknya meminta Sri Untari Bisowarno yang mengklaim sebagai Ketua Umum Dekopin Periode 2019-2014 agar menghentikan segala kegiatan mengatasnamakan Dekopin dalam bentuk apa pun. “Apabila Sdri Sri Untari Bisowarno masih melakukan tindakan atau perbuatan mengatasnamakan Ketua Umum Dekopin, maka kami tidak segan-segan melakukan langkah hukum melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi kami yakin yang bersangkutan akan tunduk dan patuh kepada putusan pengadilan,” tutur Muslim.

Lapor ke Presiden
Anggota Tim kuasa hukum Nurdin, M Nasir Manan menambahkan, dengan putusan pengadilan tersebut, maka Dekopin pimpinan Nurdin Halid beserta seluruh Dekopinwil dan Dekopinda yang tersebar di seluruh Indonesia dapat menjalankan roda organisasi dan program kerja secara baik tanpa hambatan lagi.

Langkah awal yang akan dilakukan Nurdin, kata Nasir yang juga Direktur Administrasi dan Keuangan Dekopin, adalah akan melaporkan putusan PN Makassar itu ke Presiden Joko Widodo dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. “Diharapkan segera diterbitkan Keppres tentang Perubahan Anggaran Dasar Dekopin hasil Munas Tahun 2019, sehingga Dekopin dapat segera menjalankan fungsinya secara baik, yaitu mendukung program-program pemerintah dalam membina koperasi yang mewadahi UKM-UKM di seluruh Indonesia,” kata Nasir menyudahi keterangannya. (bs)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini