Pengantar Redaksi:
Saat ini pemerintah sedang membutuhkan dana segar untuk menutupi defisit anggaran akibat pandemi Covid-19 maupun untuk membayar utang luar negeri. Tiap tahun cicilan utang yang harus dibayar sebesar Rp 600 triliun.
Tulisan kiriman Dr Memet Hakim MM ini merupakan salah satu potensi pemasukan negara, yaitu dari sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit.

Pendahuluan

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan agar pengelolaan sumber daya alam atau kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia (bukan rakyat di negeri lain). Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk hasil pertanian seperti kelapa sawit. Produksi perkebunan ini termasuk yang terbarukan (renewable resources) akan tetapi tetap mengambil mineral dari dalam tanah. Komoditi kelapa sawit luasannya mencapai sekitar 14 juta ha, memiliki nilai yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia dan sangat penting bagi perekonomian rakyat serta sebagai sumber energi di dalam negeri dan merupakan sumber penerimaan Negara yang cukup berarti.

Areal perkebunan rakyat sekitar 5 juta ha, sisanya 9 juta ha adalah perkebunan besar dan 7,8 juta hektare di Indonesia milik asing (Antara News 2016). Di antaranya pengusaha asal Malaysia, Singapura, AS, Inggris, Belgia. Sekarang 2019 anggap saja perusahaan asing telah bertambah menjadi 8 juta ha. Kegiatan di lapangan memerlukan lahan yang luas serta modal yang kuat dengan risiko yang lumayan tinggi akibat pengaruh iklim, hama/penyakit dan lingkungan sosial.

Hasil perkebunan ini berupa Minyak Sawit Kotor (Crude Palm Oil) dapat diolah menjadi Bio Solar, Premium, minyak makan, kebutuhan industri, kosmetik, dll. Dari total produksi nasional, CPO hanya sekitar  20 % digunakan untuk minyak makan, sisanya di ekspor atau dijadikan campuran bio solar. Konversi CPO menjadi bahan bakar bensin belum dilakukan secara komersial, baru berhasil pada tingkat penelitian.

Dari areal perkebunan kelapa sawit ini milik pengusaha asing saat ini, Negara hanya menerima pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (Ppn) dan pajak ekspor.  Selain itu biaya tenaga kerja dan pembelian lokal yang berada di dalam negeri. Seluruh keuntungan semua dibawa ke luar negeri. Negara RI tidak mendapatkan apa-apa. Berdasarkan perintah UUD 45 khususnya pasal 33, Negara harus mengeluarkan peraturan pemerintah khusus bagi perusahaan perkebunan asing yang akan beroperasi atau yang telah beroperasi wajib mengikuti program “Production Sharing Contract” atau sering disebut “Production Sharing Agreement”, karena hasil perkebunan berasal dari tanah, air dan sumber daya alam di Negara kita.

Skema Bagi Hasil Minyak & Gas : Negara (85%) :  Investor (15%), dengan ketentuan adanya pengembalian biaya investasi. Untuk Tambang, perbandingan pendapatannya adalah Negara (65%) : Investor (35%). Di sektor perkebunan pembagian produksinya cukup 50 % : 50 % saja, tanpa  adanya pengembalian modal investasi. Investasinya 100% tanggung jawab investor. Seluruh kerugian (100%) ditanggung investor.

Ke depan pemerintah mendapat tambahan pendapatan dari PSC di bidang perkebunan antara lain kelapa sawit, di bidang pertanian antara lain, produsen benih, di  bidang kehutanan antara lain Hutan Tanaman Industri, dll.  Dengan pola ini penguasaan lahan oleh perusahaan asing akan beralih ke Negara. Artinya Negara berdaulat atas tanah yang dikelola perusahaan asing tersebut. Selanjutnya penguasaan perkebunan oleh asing akan selalu dikontrol oleh para auditor Negara seperti BPKP, BPK dan peran negara akan semakin besar.

Keuntungan PSC ini adalah 1) adanya pertambahan uang masuk ke Negara, 2). adanya peningkatan produktivitas tanaman, 3) Pemerintah Daerah tetap mempunyai pendapatan dari Retribusi dan bagian dari PBB, 4). Pemerintah ikut mengendalikan perusahaan asing sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat. Walau demikian karena keuntungan dari usaha perkebunan kelapa sawit cukup besar  perusahaan asing akan tetap menanamkan investasinya di bidang ini.

Landasan Hukum

Sumber kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (3), secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang, apalagi pihak asing. Dengan kata lain monopoli dan oligopoli, tidak dapat dibenarkan. Namun fakta saat ini berlaku di dalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam telah bertentangan dengan perintah dan roh pada pasal 33 ini.

Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut :
Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan semangat dan roh yang tertulis dalam UUD ini.

Pembukaan lahan secara besar-besaran berpengaruh pada lingkungan hidup. Negara tidak mendapatkan apa-apa dari adanya perkebunan asing yang jumlahnya mencapai 8 juta ha (atau 57 % dari total luas kelapa sawit nasional).  Dengan konsep ini negara akan mendapatkan uang segar yang sangat besar setiap tahunnya, sehingga dapat membantu bayar hutang yang sedemikian besar dan menurunkan biaya air minum, listrik dan PBB.

Di sektor minyak dan gas, pelaksanaan PSC telah dimulai sejak tahun 1971, yang diperbaharui tahun 2001 menjadi “Kontrak Kerjasama”. Di bidang perkebunan PSC harus diberlakukan secepatnya, agar keberadaan perusahaan asing ini ada manfaatnya untuk Negara dan kemakmuran rakyat.

Pola Kontrak Bagi Hasil

Production sharing contract di bidang perkebunan kelapa sawit adalah perjanjian yang dibuat antara Pemerintah lewat “Badan Usaha Milik Negara/Daerah” yang bergerak di  bidang perkebunan yang berada di 6wilayahnya. Secara garis besar konsep dari Kontrak Bagi Hasil ini dibuat sedemikian rupa supaya menguntungkan Negara, namun tetap masih menguntungkan bagi investor.

Sifat Pola Bagi Hasil Sawit

Kontrak Bagi Hasil mempunyai beberapa ciri utama, yaitu :
a) Manajemen ada di tangan negara (melalui perusahaan negara). Negara ikut serta dan mengawasi jalannya perkebunan kelapa sawit secara aktif dengan tetap memberikan kewenangan kepada investor untuk bertindak sebagai operator dan menjalankan operasi dibawah pengawasannya.
b) Tidak ada pengeluaran/penggantian biaya investasi.
c) Pembagian hasil produksi (production split) berdasarkan Pembagian hasil produksi setelah dikurangi biaya produksi.
d) Pengenaan pajak sesuai dengan produksi setelah dibagi sesuai perjanjian. Prinsipnya adalah semakin besar bagian negara maka pajak penghasilan yang dikenakan atas investor akan semakin kecil.
e) Kepemilikan aset perusahaan asing menjadi merupakan aset negara (perusahaan negara).
f) Semua peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi menjadi milik perusahaan negara segera, setelah dibeli atau setelah depresiasi.

Perkiraan Pendapatan Negara

Dengan asumsi dasar bahwa Harga CPO USD 650 dan Biaya produksi usd 400 dan produktivitas  CPO + PKO rata rata sebanyak 4.0 ton , maka laba kotor kebun kelapa sawit adalah (USD 650 – 400)= USD 250 x 4,0 ton = USD 1.000/ha/tahun. Jika dihitung dalam rupiah, maka keuntungannya menjadi USD 1.000 x Rp14.000/USD = Rp 14.000.000/ha/tahun.

Jumlah perkebunan asing di negara Indonesia ada 8.000.000 ha. Artinya keuntungan total setiap tahun dari perkebunan kelapa sawit asing adalah sebesar Rp 14.000,000 x 8,000,000 ha = Rp 112,000,000,000,000  = 112 T/tahun. Dengan komposisi Bagi Hasil 50:50, maka laba usaha yang menjadi bagian milik negara adalah 66 T/ha/tahun.
Besaran bagi hasil antara Negara dan Perusahaan Asing sbb :
Uraian Bagi Hasil Keterangan Negara Perusahaan Minyak 85 :15. Biaya Investasi dibayarkan negara dengan cara dicicil dari besarnya bagi hasil. Kelemahan sistem ini adalah pada perhitungan Biaya Investasi yang biasa diatur sedemikian rupa. Gas 70: 30.
Mineral & Pertambangan 55 45 Biaya Investasi sepenuhnya menjadi beban Investor Perkebunan/ Pertanian/
Kehutanan/Perikanan 50: 50. Biaya Investasi sepenuhnya ditanggung Investor.
Pembayaran mulai dilakukan setelah ada tanaman TM, sesuai dengan realisasinya.
Lain-lain Perusahaan Jasa/Perdagangan, dll yang menyangkut Bumi,  Air dan SDA 25:50 serta 50:75. Semua usaha seperti Air minum dalam kemasan, Pabrik Es, Pabrik makanan (yang memerlukan air, bumi dan SDA), Properti (memerlukan tanah), dll.

Adapun perusahaan BUMN, BUMD, UKM, Koperasi, Kelompok Tani, Petani & Nelayan Plasma dan usaha rakyat lainnya tidak diwajibkan mengikuti pola bagi hasil ini. Dengan demikian maksud dan tujuan UUD 45 pasal 33 , karena keuntungannya seluruhnya untuk kemakmuran rakyat sesuai UUD 45 tersebut.

Keuntungan perusahaan perkebunan hanya dapat diperoleh melalui tingkat produktivitasnya. Seandainya metoda Production Force Management (suatu metoda intensifikasi yang memungkinkan produktivitas meningkat sebesar 100%, Hak Cipta no C00201503008, 09 Oktober 2015) digunakan secara nasional, maka produktivitas nasional akan meningkat minimal 50 %. Sehingga perhitungan akan menjadi sbb :
Asumsi produktivitas naik dari 4 ton/ha/tahun (CPO+PKO) menjadi 6 ton/ha/tahun = naik 50 % sebesar 2 ton minyak/ha/tahun. Harga pokok produksi akan berkurang dari USD 400 menjadi USD 300, sehingga laba usaha perusahaan asing akan menjadi USD 650 – USD 300 = USD 350/ton x 6 = USD 2,100/ha/tahun atau USD 2,100 x Rp 14.000 = Rp 29,400,000/ha/tahun.

Jadi potensi Laba Usaha Perusahaan asing menjadi Rp 29,400,000 x 8.000.000 ha = Rp 235, 2 T /tahun. Artinya potensi pendapatan negara bertambah menjadi 50 % x Rp 235,200 T = Rp 117.6 T/tahun. Pendapatan negara lainnya adalah pajak berupa Pph para karyawan (yang melebihi batas kena pajak), Pph 29 (Pajak penghasilan perusahaan), PBB dan lainnya akan meningkat juga akibat adanya peningkatan produksi.

Penghematan devisa tambahan dari ekspor CPO & PKO akan bertambah sebesar 2 ton x 14 juta ha x USD 650 = USD 18,2 miliar atau sebesar Rp  254.80 T, jika seluruh tambahan produksi diekspor. Suatu jumlah yang besar buat ukuran sekarang, paling tidak dapat menambal defisit neraca perdagangan.
Pendapatan negara ini akan bertambah jika seluruh perusahaan swasta dikenakan pola bagi hasil serupa yang lebih rendah misalnya menjadi 75:25 (pemerintah 25 % : perusahaan swasta 75 %). Dengan cara ini diharapkan perluasan kebun akan lebih terkendali dan intensifikasi menjadi pilihan Utama. Luasan perkebunan swasta ini hanya sekitar 1 juta ha saja, sisanya adalah perkebunan rakyat.

Pola yang sama dapat diterapkan juga pada seluruh perusahaan asing di bidang pertanian, kelautan dan kehutanan yang menggunakan tanah (bumi), air dan sumber daya alam lainnya di negara RI. Pendapatan negara ini agar digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Syarat tambahan beroperasinya perusahaan perkebunan asing antara lain sangat disarankan supaya  seluruh pengeluaran selain gaji dan pajak, 80 % harus di belanjakan di toko-toko dan pasar dalam negeri. Hanya 20 % dari laba usaha yang boleh dibawa keluar negeri. Begitu juga penggunaan tenaga kerja harus menggunakan tenaga kerja Indonesia asli (pribumi) sampai ke level pengelola karena tenaga profesional untuk bidang kelapa sawit dan pengolahannya sudah banyak sekali tersedia. (*)

*penulis Dr.Ir. Memet Hakim MM, dosen Luar Biasa Universitas Padjadjaran (Unpad)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini