JAKARTA (Eksplore.co.id) – Ibarat nila setitik, rusak susu sebelanga. Itulah yang dikeluhkan Forum RT-RW se JAKARTA Selatan (Jaksel) akibat berita seorang ketua RT di Jakarta  dipecat gara-gara mengutip bantuan sosial (bansos) tunai bagi terdampak virus covid-19. “Kami merasa berita itu telah dipolitisasi sehingga sangat merugikan, seolah-olah banyak ketua RT dan RW  yang suka memotong bansos,” kata Erick Sitompul, sekretaris Forum RT-RW se Jaksel, Selasa (30/3/2021).

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengungkapkan kepada satu media di Jakarta, yaitu CNN Indonesia (25/3/3021), ada seorang ketua RT  di Jakarta yang dipecat gara-gara menyunat bansos korban covid-19. Jumlah pelakunya tentu tak sebanding dengan jumlah RT dan RW di DKI Jakarta. Saat ini terdapat 31 ribuan ketua RT dan 3-ribuan ketua RW.

“Karena itu kami minta jangan kembangkan isu murahan yang bisa mencemarkan nama baik RT & RW, ini sensitif karena bisa menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat,” kata Sekretaris Forum RT-RW Jaksel Erick Sitompul, Selasa (30/4/2021).

Senin (29/3/2021) lalu, pengurus Forum RT-RW Jaksel menemui Kepala Dinsos DKI Jakarta  di kantornya. Selain Erick, rombongan itu meliputi; Teguh (ketua Forum), Asep (Wakil ketua Forum), Sakinah (bendahara Forum), dan Ketua Pembina Forum Iskandar Jaun.
Kedatangan mereka untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut langsung dàri sumbernya. Namun Premi enggan menyebut identitas ketua RT yang ketahuan menyunat dana bansos.

Forum RT-RW Jaksel berharap Kadinsos DKI  dapat  menghormati  kerja keras RT RW di DKI tanpa pamrih. Sepanjang satu tahun terakhir di era pandemi  covid-19 ini mereka telah  membantu pendistribusian sembako dua kali sebulan hingga sampai ke tangan warga berdampak covid-19. “Di saat banyak para  ASN DKI  mencari-cari alasan agar dapat bekerja di rumah (WFH) karena takut  pandemi covid, para pengurus RT RW , satgas RW dan para ketua RT tetap bekerja bahkan pada hari Sabtu Minggu sekalipun,” kata Erick yang juga ketua RW.06, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kendati demikian, para ketua RW tersebut menyilakan agar oknum ketua RT yang diduga menilep bansos itu diproses sesuai Peraturan Gubernur DKI Nomor 161 tahun 2016. “Silakan proses, kami Forum RT RW Jaksel tidak bermaksud membela kalau ada satu dua orang oknum,  namun tidak  perlulah di-ekspose berlebihan seakan 30.999 ketua RT yang lain juga begitu semua,” tutur Erick lagi.

Saat bertandang ke kantor Dinsos DKI, Iskandar Jaun mengingatkan agar pihak Dinsos DKI dan kalangan DPRD DKI tidak mengeksploitasi kasus itu untuk tujuan politik. “Tentu tak sebanding dengan berita korupsi ratusan miliar rupiah dana bansos di Kementerian Sosial,” kata Jaun yang juga Panglima Jawara Jaksel.

Sementara Itu, Kadinsos DKI membantah dirinya memecat ketua RT yang dilaporkan telah menyunat dana bansos. Sebab, katanya, yang berhak memecat ketua RT dan Ketua RW adalah lurah dan camat. “Ini sesuai dengan Pergub nomor 161 tahun 2016, dan saya sudah berkali-kali mengklarifikasi kasus pemecatan ketua RT tersebut,” kata Premi, seperti diungkapkan kepada rombongan dari Forum RT-RW Jaksel. (B)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini