Evi Novida Ginting, anggota KPU yang dipecat DKPP (foto kai.or.id/Eksplore.co.id)

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Presiden Joko Widodo dipastikan bakal mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P/2020 tentang pemberhentian secara tidak hormat anggota KPU periode 2017-2022, Evi Novida Ginting. Pencabutan keppres tersebut untuk mematuhi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting terhadap Keppres 34/P/2020 yang memberhentikan dirinya secara tidak hormat. Putusan itu ditatapkan pada 23 Maret 2020.

Dan, Presiden tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Alasannya? “Presiden menghargai dan menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan memutuskan untuk tidak banding. Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN,” kata staf khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Dini menjelaskan, pertimbangan Presiden  untuk mencabut Keppres itu dilandasi pada sifat Keppres yang administratif. “Keppres semata-mata hanya untuk memformalkan putusan DKPP. Keppres Nomor 34/P/2020 soal pemberhentian Evi Novida diterbitkan berdasarkan putusan DKPP dan karenanya substansi perkara ada dalam putusan DKPP, bukan di keppres,” kata dia.

Majelis hakim PTUN Jakarta yang diketuai Enrico Simanjuntak pada amar keputusannya pada 23 Juli 2020 lalu menetapkan lima keputusan. Berikut bunyi kelima keputusan tersebut; pertama, Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 34/P/2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

Ketiga, Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 pada 23 Maret 2020. Keempat, Mewajibkan tergugat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan pengugat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan. Kelima, Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000.

Sebelumnya, Novida dipecat dari jabatannya sebagai anggota KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kasus perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerindra. Selain itu, DKPP juga memberi sanksi berupa peringatan keras kepada ketua dan empat anggota lain KPU.

Ketika itu, DKPP menilai Novida seharusnya memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpatuhan hukum dan ketidakadilan penetapan hasil pemilu, mengingat jabatannya sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu. Sanksi etik berupa peringatan keras disertai pemberhentian dari Koordinator Divisi, merupakan kategori pelanggaran kode etik berat yang menunjukkan kinerja dia tidak dapat dipertanggungjawabkan. (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini