JAKARTA (Eksplore.co.id) – Luhut Binsar Panjaitan (LBP) punya julukan minor karena perannya yang luar biasa besar di Kabinet di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Banyak orang menjuluki LBP sebagai ‘menteri segala urusan‘. Bahkan banyak yang menyebutnya adalah ‘the Real President‘.

Masalahnya adalah, berbagai langkah dan kebijakannya dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat secara nasional, tapi mementingkan kelompok tertentu dan cenderung mengkianati rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Hal itulah yang memicu mosi tidak percaya terhadap LBP.

Sejumlah komponen bangsa menuntut agar Presiden Jokowi mencopotnya dari Kabinet Gotong Royong yang dipimpinnya. Tuntutan itu dituangkan dalam ‘Petisi Berhentikan LBP’ yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.

Para inisiator petisi tersebut sudah mengamati sepak terjang LBP sejak menjadi anggota Kabinet Gotong Royong jilid 1 (2014-2019) maupun Kabibet Gotong Royong jilid 2 (2019-2024). Mereka tergabung dalam Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB), Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKPPB), Brigade Anak Serdadu (BAS), Ikatan Keluarga Relawan (Ikrar) ,  Ex Trimatra (purnawirawan TNI AD/AL/AU),  Gema Masyarakat Indonesia (Gamasi), Relawan Universitas Gadjah Mada (Relagama,), Eksponen 66, alumnus berbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti Unpad, UGM, ITB, UI, USU, Unbraw, UIN,  Kesatuan Anak Pejuang Indonesia (KAPI), serta unsur masyarakat lainnya.

“Bahkan ada juga purnawirawan berpangkat jenderal yang mendukung petisi ini,” kata Ketua Umum DPP APIB Memet Hakim. Di antaranya; Laksamana (purn) Slamet Subianto, Jenderal (purn) Tyasno Sudarto, Jenderal (purn) Sutjipto, Komjen (purn) Sofyan Yacob, dan Letjen (purn) Jajat Sudradjat. Dukungan juga datang dari mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dan ekonom Faisal Basri.

Setidaknya ada empat alasan agar LBP dicopot dan dijauhkan dari kabinet atau pemerintahan. Pertama, LBP lebih mementingkan kelompok kecil pengusaha pengembang (developer) dibanding aspirasi 12 juta penduduk Jakarta yang menginginkan ditutupnya proyek reklamasi. Walaupun saat itu sangat jelas  program Reklamasi dihentikan oleh Menko Rizal Ramli  dan Gubernur DKI  Anies Baswedan .

Kedua,  demikian juga dengan perencanaan  pemindahan Ibu Kota Negara baru yang hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui parlemen. LBP dengan sangat proaktif mempercepat pembangunan ibu kota baru , sementara keuangan negara saat ini sangat sulit akibat besarnya beban negara terkait dengan begitu besarnya hutang luar negeri negara kita lebih dari Rp 6.000 triliun, defisit neraca perdagangan, turunnya investasi dan banyaknya uang yang lari keluar serta permasalahan nasional wabah Covid-19.

Ketiga, berbagai kebijakan LBP yang senantiasa tidak berpihak dengan kepentingan rakyat secara nasional. Terutama yang  terakhir, pada saat Presiden Jokowi selaku pemimpin pemerintahan Indonesia mengambil kebijakan terhadap  pengendalian wabah Covid 19, LBP terang-terangan melecehkan dengan pasang badan terus memback up masuknya TKA asing dari China.

“Sementara kita semua mengetahui bahwa negara China adalah negara yang dimana berkembangnya pertama kali wabah virus Corona yang saat ini telah menyebar ke 161 negara di seluruh dunia,” tutur Memet, salah satu inisiator surat terbuka Petisi Berhentikan LBP, Jumat (10/4/2020).

Keempat, LBP dinilai layaknya seperti menghianati bangsa dan negara Indonesia dengan lebih cinta bangsa lain dari pada bangsanya sendiri.

Saat diterima Eksplore.co.id, surat terbuka buat Jokowi itu sudah ditandatangani oleh 468 orang dan masih terus bergulir. Surat itu ditembuskan kepada Jaksa Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Sebelumnya APIB juga menginisiasi petisi penolakan bantuan tenaga medis penanganan korban virus corona dari China.  Demikian juga impor Alat Pelindung Diri (APD) bagi paramedis di rumah sakit khusus korban corona. Organisasi kumpulan para profesional berbagai bidang itu juga berkirim surat ke DPR. Isinya selain menolak bantuan paramedis dan APD dari China, juga menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Karena, UU itu sangat merugikan kaum pekerja, tapi sebaliknya menguntungkan para pengusaha. (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini