JAKARTA (Eksplore.co.id) – Setelah lama tak terdengar dalam sistem ketatanegaraan gagasan tentang menghidupkan kembali Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mulai di munculkan kembali. Kali ini diungkapkan di acara focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Universitas Krisnadwipayana (Unkris) bersama MPR di Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Menurut Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S,H, M,H, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, ada alasan tersendiri mengapa GBHN dihidupkan kembali. Hal ini dikarenakan ketiadaan GBHN sebagai landasan politik hukum pembangunan nasional dan digantikan dengan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) di Orde Reformasi memiliki keterbatasan. Apalagi RPJPN adalah visi-misi Presiden yang disampaikan saat kampanye pada Pemilu Presiden (Pilpres). Oleh karena sifatnya yang politis dan kompromi, maka dalam tataran pelaksanaan kerap terjadi inkonsistensi.

Keterbatasan RPJPN kata Gayus bukan hanya itu saja, sebab konstitusi membatasi masa jabatan Presiden maksimal hanya 10 tahun. Belum lagi Visi dan misi pemerintah satu sama lain tidaklah sama, sehingga tidak ada jaminan bagi pemerintahan yang tengah berkuasa menjalankan kebijakan atau program yang sudah ditetapkan rezim pemerintah sebelumnya. Pada titik inilah, pembangunan nasional tidak berjalan searah dan berkesinambungan. “Atas dasar pemikiran itu, sangatlah penting untuk meninjau kembali keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,”ucapnya.

Untuk mengembalikan GBHN dalam sistem ketatanegaraan, Mantan Ketua MA menekankan perlunya langkah awal dengan mengembalikan fungsi dan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Terkait dengan itu maka stigma GBHN sebagai produk Orde Baru harus dibuang jauh-jauh. Partai-partai politik yang berada di parlemen harus mengikis egosentris dan memikirkan kehidupan bangsa dan negara dalam jangka panjang.

Sementara Rektor Unkris Dr. Ir. Ayub Muktiono dan narasumber lain memperkuat adabta relevansi GBHN, dalam paparannya Ayub Muktiono menyatakan, sepakat bahwa GBHN saat ini sangat diperlukan. Tetapi GBHN yang dimaksud adalah yang menjunjung tinggi kearifan budaya lokal. GBHN juga harus berasal dari hasil dari diskusi dan musyarawah karena GBHN bukanlah visi presiden, bukan visi partai penguasa atau visi pengusaha/investor.

Ayub menambahkan, wacana amendemen UUD 1945 belum meredup, khususnya terkait dengan amandemen terbatas yang mendorong untuk lahirnya kembali GBHN. “Karena itu, Unkris berinisiatif memberikan masukan kepada MPR terkait wacana menghidupkan kembali GBHN dari berbagai sudut pandang,”ujarnya.

Dalam pembahasan amendemen UUD 1945, Ayub menekankan, harus ada penataan yang lebih beradab untuk keanggotaan di MPR. Penataan yang dimaksud adalah adanya unsur partai politik, adat dan budaya (kerajaan), pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, intelektual, dan rohaniawan.

Sedangkan, plt Dekan Fakultas Hukum Unkris, Dr. Drs. R. H. Muchtar H. P. B.Ac., S.H., M.H, menambahkan, sejumlah kalangan khawatir usulan menghidupkan kembali GBHN bisa mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru dan merusak sistem presidensial. Wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman perencanaan pembangunan nasional sering dibenturkan dengan sistem presidensil, yaitu: pertama, bagaimana bentuk hukum GBHN yang tidak bertentangan dengan sistem presidensil? Kedua, bagaimana implikasi hukum pelanggaran GBHN oleh Presiden sesuai sistem presidensil?

GBHN, kata Muchtar, tidak selalu bertentangan dengan sistem presidensil dengan cara menempatkannya dalam konstitusi. Bentuk hukum GBHN dalam konstitusi membuat perencanaan pembangunan nasional tidak menjadi domain presiden saja tetapi hasil kesepakatan bersama sesuai dengan basis sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Pelanggaran GBHN tidak dapat berimplikasi pada pemberhentian Presiden, karena GBHN masih bersifat panduan yang mengikat secara moral. Kemudian sebagai pranata hukum untuk mengevaluasi pelanggaran GBHN, dapat melalui MPR dengan memerintahkan DPR untuk menggunakan hak budget parlemen secara efektif atau Mahkamah Konstitusi melalui judicial review ataupun constitutional complaint.

“ Dengan demikian penghidupan GBHN ini dapat dilakukan dengan melakukan perubahan UUD NKRI Tahun 1945 oleh MPR,”kata Plt Dekan Fakultas Hukum Unkris.

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini