JAKARTA (Eksplore.co.id)-Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR menilai rencana pemerintah merelaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menunjukkan dia tidak memiliki konsep penanganan Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona) secara jelas.

Apalagi, pemerintah belum pernah mengungkapkan grand design penangangan Covid-19, termasuk target waktu penyelesaian.

“Kebijakan PSBB seakan lempar tanggung jawab pemeritah pusat ke daerah,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

Para kepala daerah sedang berusaha mengetatkan pemberlakuan PSBB, karena banyak pelanggaran ini terjadi yang berujung penyebaran Covid-19 masih tinggi. Namun, pemerintah pusat mau melonggarkan penerapan PSBB. “Kebijakan yang tidak jelas akan merugikan daerah,” ujarnya.

Sukamta menanggapi rencana relaksasi yang digulirkan Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dianggap memperlihatkan komunikasi publik pemerintah yang buruk.

Rencana ini seharusnya tidak dibicarakan di ruang publik sekarang. “Semestinya jika masih wacana tidak perlu disampaikan ke publik,” tegasnya.

Dengan demikian pemerintah didesak menjelaskan konsep utama yang diusung dalam penanganan Covid-19. Selain itu sejauh mana PSBB telah diterapkan dan prediksi pelonggaran kebijakan tersebut.

“Pemerintah perlu waspadai gelombang kedua pandemi ini yang bisa saja muncul kembali,” tukasnya. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini