Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Sartono Hutomo. Dia menilai Revisi UU Minerba belum sempurna, sehingga ini harus dimatangkan kembali oleh DPR dan pemerintah.

JAKARTA (eksplore.co.id)-Komisi VII DPR dan pemerintah sepakat Revisi Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (11/5/2020)

Hal itu dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PAN (F-PAN), Eddy Soeparno beserta Anggota DPR lainnya dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bersama jajarannya.

Walaupun demikian kesepakatan ini tidak dilakukan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Sartono Hutomo. Dia menilai Revisi UU Minerba belum sempurna, sehingga ini harus dimatangkan kembali oleh DPR dan pemerintah.

“Fraksi Partai Demokrat menolak pembahasan dan pengembalian keputusan atas RUU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba serta menunda pembahasannya hingga masa tanggap darurat Covid-19 berakhir,” katanya Senin (11/5/2020).

Sebelumnya, pemerintah dan DPR juga berbeda pandangan tentang kewajiban divestasi saham kepemilikan asing sebesar 51% secara langsung. Karena, divestasi tercantum dalam Pasal 112, sedangkan peningkatan nilai tambah mineral tertuang dalam Pasal 102.

DPR berharap Revisi UU Minerba segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR guna optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA). Revisi uu ini merupakan usulan DPR yang dibahas periode 2019-2020 yang merupakan kelanjutan dari periode 2018-2019. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini