“Pengaturan kewenangan penangkalan terorisme oleh TNI yang dimuat Pasal 3 rancangan Perpres sangat luas,” kata Wakil Koordinator Kontras, Feri Kusuma, Rabu (27/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak DPR agar meminta pemerintah untuk memperbaiki rancangan peraturan presiden (RPP) tentang Tugas TNI Menangani Aksi Terorisme.

Karena, RPP ini melibatkan TNI dengan tugas dan kewenangan sangat besar. “Pengaturan kewenangan penangkalan terorisme oleh TNI yang dimuat Pasal 3 rancangan Perpres sangat luas,” kata Wakil Koordinator Kontras, Feri Kusuma, Rabu (27/5/2020).

Isi RPP tentang Tugas TNI Menangani Aksi Terorisme juga akan berakibat gangguan pada mekanisme criminal justice system (sistem peradilan pidana) sebagai mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan.

Selain itu ancaman penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan kehidupan berdemokrasi. “Kewenangan TNI yang berlebihan juga dinilai berpotensi membuka ruang dan collateral damage yang tinggi serta cenderung represif,” ujarnya.

Feri meneruskan pemberian kewenangan yang besar bagi TNI tanpa diiringi dengan mekanisme yang tunduk dalam sistem peradilan umum sangat membahayakan hak-hak warga.

Karena, jika terjadi kesalahan operasi di lapangan yang mengakibatkan hak-hak warga negara terlanggar, maka mekanisme pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas lantaran militer tunduk dalam yurisdiksi peradilan militer, bukan yurisdiksi peradilan umum.

Militer bukan bagian dari aparat penegak hukum yang dapat melakukan fungsi penangkalan dan penindakan terorisme secara mandiri. Kejadian tersebut akan berakibat tumpang-tindih kewenangan antara TNI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Hal ini justru akan membuat penanganan terorisme menjadi tidak efektif karena terjadi overlapping fungsi dan tugas antar kelembagaan negara,” jelasnya.

RPP tentang Tugas TNI Menangani Aksi Terorisme juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. UU ini menyebutkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang adalah mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara.

Keputusan politik negara adalah keputusan presiden (keppres) yang dikonsultasikan bersama dengan DPR.

Namun, RPP tentang Tugas TNI Menangani Aksi Terorisme menyebutkan pengerahan TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan hanya melalui keppres tanpa pertimbangan DPR yang disyaratkan oleh UU TNI.

Dengan demikian, Kontras tidak hanya mendorong DPR untuk meminta pemerintah memperbaiki rancangan Perppres, tetapi juga mengingatkan Presiden Jokowi agar berhati-hati dalam membuat RPP tersebut.

“Karena, jika hal itu tidak dibuat dengan benar maka peraturan presiden itu justru akan menjadi cek kosong bagi militer dalam mengatasi terorisme di Indonesia dan akan memundurkan jalannya reformasi TNI itu sendiri serta kehidupan demokrasi di Indonesia,” pungkasnya. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini