JAYAPURA (Eksplore.co.id) – Pandemi Covid-19 telah memporakporandakan perekonomian Indonesia, tak terkecuali bagi pelaku koperasi dan UMKM. Bahkan, akibat pandemi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2020 terkontraksi minus 5,32%.

“Pertumbuhan ekonomi nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius akibat Covid-19,” ungkap Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan, dalam lawatannya ke Jayapura pada acara Focus Group Discusison (FGD) bersama Pemerintah Provinsi Papua memperingati HUT Koperasi Ke-73, Kamis (6/8) kemarin.

Untuk itu, lanjut Prof Rully, pemerintah tengah berupaya untuk tetap menyelamatkan perekonomian nasional melalui berbagai stimulus fiskal, baik untuk sektor UMKM termasuk koperasi hingga korporasi. Di sektor UMKM dan koperasi, pemerintah menganggarkan Rp123,46 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) sektor koperasi dan UMKM.

Atas kondisi itu, Prof Rully menekankan, koperasi Indonesia harus memiliki kesiapan dan bekal sumber daya yang didasari pada tekad untuk siap berubah dalam merespon tantangan zaman.

Hanya saja, tantangan koperasi dan UMKM saat ini tidak hanya terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Namun juga tantangan globalisasi zaman menuntut agar koperasi dan pelaku UMKM bisa mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Prof Rully mendorong agar pelaku koperasi dan UMKM bisa melek digital dalam mempromosikan produk dan layanannya sehingga pangsa pasarnya lebih luas.

“Pandemi Covid-19 bisa jadi momentum tepat untuk Indonesia melakukan percepatan digitalisasi koperasi. Kemudian, memastikan produk koperasi menjadi tuan rumah sendiri, dan semakin berdaya saing di pasar global,” jelas Rully.

Untuk memberikan kemudahan bagi koperasi dan UMKM dalam mendigitalisasi produk dan layanannya, saat ini, KemenkopUKM sedang menyusun strategi nasional bersama pemangku kebijakan terkait lainnya.

Pihaknya juga komitmen untuk membantu koperasi mengatasi permasalahan mendasar seperti akses pasar, peningkatan kualitas produksi dan inovasi, percepatan pembiayaan dan investasi hingga pengembangan kapasitas dan skala koperasi.

“Salah satu kebijakan afirmatif kami dalam rangka mendorong untuk kemudahan akses pembiayaan kepada koperasi juga telah diterbitkan PermenkopUKM (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman) dimana LPDB KUMKM 100 persen,” papar Prof Rully.

Hingga semester I 2020, jumlah koperasi di Papua yang aktif dan memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) mencapai 2.178 unit. Sementara untuk jumlah koperasi aktif bersertifikat NIK sebanyak 58 unit.

Berdasarkan jenis usahanya, koperasi di Papua terbagi dalam koperasi produsen sebanyak 694 unit. Kemudian koperasi simpan pinjam (KSP) sebanyak 178 unit. Koperasi Jasa 47 unit, koperasi pemasaran 44 unit dan konsumen sebanyak 1.215 unit.

Dari total koperasi di Papua tersebut nilai kapitalisasi usaha mencapai Rp299,18 miliar dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 7.468 orang. Adapun jumlah anggota koperasi tersebut telah mencapai 60.283 orang.

Besarnya volume usaha koperasi di Papua tersebut sudah semestinya mendapat dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah pusat agar tetap bisa berjalan bisnisnya meski di tengah pandemi covid-19.

“Apabila koperasi-koperasi tersebut terganggu aktifitas usahanya, maka ribuan pekerjanya terancam kehilangan mata pencaharian,” ucap Prof Rully.

Untuk memastikan kegiatan usaha dari pelaku koperasi dan juga UMKM tetap berjalan, salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan digitalisasi. Cara ini diyakini bisa menjadi solusi jitu dalam menghadapi segala tantangan dan perubahan zaman.

“Terlebih di saat pandemi covid-19 melanda, semakin banyak orang yang melakukan transaksi digital untuk memenuhi kebutuhannya,” kata Prof Rully.

Menurut Prof Rully, digitalisasi koperasi harus menjadi agenda kolektif bangsa. Tidak terbatas untuk pendidikan, pelatihan, dan pendampingan koperasi saja dslam memanfaatkan ekosistem digital.

“Secara operasional penyediaan infrastruktur dasar digital untuk koperasi dapat diinisiasi oleh pemerintah, pemerintah daerah atau konsorsium usaha baik swasta maupun BUMN,” tukas Prof Rully.

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini