Komisi I DPR menilai kesenjangan informasi dan kesenjangan digiral masih terjadi di Indonesia pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Komisi I DPR menilai kesenjangan informasi dan kesenjangan digiral masih terjadi di Indonesia pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona). Kondisi ini merupakan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah.

“Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah dan saat ini dibahas oleh DPR RI, juga mengatur dan menyederhanakan aturan tentang komunikasi, telekomunikasi dan informasi,” kata Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid pada Sabtu (23/5/2020).

Pasal 34 b RUU Cipta Karya berisi pelaku usaha, yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat perpergunakan untuk keperluan telekomunikasi, wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif tersebut kepada penyelenggara telekomunikasi.

Jadi penyelenggara infrastruktur bangun tower lalu tidak digunakan dan diperuntukan untuk sendiri. Model infrastructure sharing telah diterapkan sektor telekomunikasi di negara maju yakni infrastruktur dibangun bersama dengan saling menguntungkan antara berbagai pihak.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi mencakup seluruh wilayah Indonesia dapat dilakukan secara lebih efisien, lebih cepat, dan lebih menyeluruh.

Aturan ini diyakini akan dapat diterima oleh masyarakat, karena penggunaan infrastuktur menara telekomunikasi yang tidak efisien dan dibangun masing-masing dianggap merusak estetika daerah.

“Dengan aturan ini dapat mendorong estetika daerah menjadi lebih baik, dan tidak perlu membangun banyak menara pemancar telekomunikasi karena nanti akan bisa dilakukan dengan sharing,” jelasnya. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini