JAKARTA (Eksplore.co.id) – Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU-HIP) memang tak ada lagi dalam Program Legisasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (16/7/2020), sore. Namun, yang ada adalah RUU Pembinaan Haluan Idiologi Pancasila (PHIP). Jika RUU HIP adalah usul inisiatif DPR, kini RUU PHIP diajukan oleh pemerintah.

RUU-PHIP diantarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ada lima menteri ikut menyertainya, yaitu; Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Tjahyo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menhumham Yasonna A Laoly.

Mereka datang melalui pintu belakang gedung DPR. Sebab, pintu depan dipenuhi massa pengunjung rasa yang menolak RUU HIP dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Yang menerima surat presiden berisi naskah RUU PHIP adalah Ketua DPR Puan Maharani dan tiga wakil ketua DPR, masing-masing; Sufmi Dasco Achmad, Aziz Syamsuddin, dan Rachmat Gobel.

Puan menjelaskan, konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan subtansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). RUU ini berisikan subtansi yang telah ada dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi subtansi RUU BPIP.

“Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan subtansi terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal,” kata Puan. Pasal-pasal dalam RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur BPIP.

Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat Pancasila dan lainnya sudah tidak ada lagi dalam konsep RUU BPIP. “Dalam konsideran mengingat sudah terdapat TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme,” terang Puan.

Puan mengatakan, DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas. Akan tetapi akan terlebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap konsep RUU BPIP tersebut.

“DPR bersama pemerintah akan membahas RUU BPIP apabila DPR dan pemerintah sudah mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa sehingga lahirnya UU BPIP menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi Pancasila melalui BPIP,” kata Puan.

Para pengunjung rasa dari berbagai kalangan umat Islam, juga mahasiswa, dan emak-emak memadati jalanan depan gedung DPR. Mereka menyatakan menolak dan menuntut dihapuskannya RUU HIP dan pembubaran BPIP.

Sebelum rapat paripurna pengesahan Prolegnas Prioritas 2020, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menerima perwakilan pengugnjuk rasa yang berasal dari unsur Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

Slamet Maarif mewakili ANAK NKRI menyatakan, ”kami ingin memastikan RUU HIP dicabut dalam rapat paripurna dan jangan diubah namanya. Kami ingin dibatalkan dan dicabut.”

Sore harinya, DPR menggelar rapat paripurna yang dipimpin Sufmi Dasco dari Fraksi Partai Gerindra untuk mengesahkan 37 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas)Prioritas. Dan sudah banyak orang meramalkan, RUU-PHIP sebagai pengganti RUU-HIP masuk dalam daftar ke-37 RUU. Ada di urutan ke-16.

Sebelumnya, RUU-PHIP sudah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020. Dari 50 RUU yang terdaftar, RUU-PHIP ada di urutan ke-25. Namun dari hasil evaluasi Balegnas, sebanyak 16 RUU dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2020, dan RUU-PHIP masih nongol di sana. (bs)

Advertisement

Tinggalkan Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here