JAKARTA (Eksplore.co.id) – Tragis. DPR RI periode 214-2019 telah bersusah payah membahas nasib koperasi dalam bentuk Rancangan UU Perkoperasian. Namun rapat pariipurna DPR terakhir sebelum berakhirnya masa bakti pada Oktober 2019 merekomendasikan pebahasan ditunda dan diserahkan ke DPR berikutnya.

Nasib RUU Perkoperasian kembali merana. Sebab, pemerintah memasukkan Hal itu RUU tersebut dalam daftar perundang-undangan yang akan dihapus melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dibawa ke DPR. Hal itu diungkapkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima rombongan pengurus Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dipimpin ketua umumnya Nurdin Halid, Senin (3/2/2020).

“Ada rencana Kementerian Koperasi dan UKM memasukkan RUU Perkoperasian dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Sehingga tidak meneruskan RUU Perkoperasian yang oleh DPR RI periode 2014-2019 di-carry over ke DPR RI 2019-2024,” kata Bamsoet. Bagaimana proses perumusan lebih lanjut, semua berada di DPR RI. MPR, kata dia, mendorong pemerintah sebagai inisiator RUU Perkoperasian agar jika pun memasukkan masalah koperasi ke Omnibus Law, tidak melupakan spirit Ketetapan (Tap) MPR RI Nomor XVI/MPR/1998.

Koperasi sebagai pilar perekonomian nasional tegas diatur dalam Tap MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi bisa dijadikan landasan mengembangkan koperasi Indonesia. Jadi, menurut Bamsoet, koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas dari negara kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Bambang Soesatyo yang juga Ketua Umum Ardin Indonesia itu menjelaskan, spirit Tap MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 adalah agar politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional yaitu terwujudnya pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya. Serta, terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara. Semua saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Bamsoet punmenyitir data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga itu mencatat kontribusi koperasi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat. Di 2016 dari 3,99%, menjadi 4,48% di 2017, serta 5,1% di 2018. Targetnya 6% di 2019. Penyerapan tenaga kerjanya pun besar, mencapai 132,33 juta jiwa. Sumbangsih koperasi terhadap perekonomian Indonesia sangat luar biasa. “Artinya, untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian Indonesia harus dimulai juga dengan meningkatkan kinerja koperasi,” jelas Bamsoet.

Kepada para tamunya, Bambang yng juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, data International Labour Organization 2018 (ILO 2018) mencatat terdapat 2,94 juta koperasi di dunia dengan jumlah anggota mencapai 1,13 miliar jiwa. Dari jumlah itu, menghasilkan 279,4 juta pekerjaan. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per Desember 2019, tercatat jumlah koperasi yang aktif sebanyak 123.048 dan yang memiliki sertifikat NIK sebanyak 35.761. Sehingga jumlah total koperasi mencapai 158.809 unit. Dengan jumlah anggota koperasi mencapai 22,463 juta jiwa. Koperasi di Indonesia seluruhnya memiliki aset Rp 152 miliar lebih dan volume usaha Rp 154 miliar lebih.

“Sebagai wadah yang mengayomi koperasi, Dekopin harus senantiasa bersuara lantang memajukan perkoperasian Indonesia. Mengingat jalan memakmurkan koperasi Indonesia masih sangat panjang,” kata Bamsoet.

Sementara  itu, pengurus Dekopin yang hadir mendampingi Nurdin Halid antara lain; Wakil Ketua Umum Raliansen Saragih, Wakil Ketua Umum Wahab Bangkona, Wakil Ketua Umum Sirajuddin, Wakil Ketua Umum Yusuf Solichin, Wakil Ketua Umum Ferry Juliantoro, Majelis Pakar Idris Laena, Dewan Penasihat Melani Leimena dan Majelis Pakar Adisatrya Sulistyo.

Namun, Bambang menilai, sudah sejak zaman awal kemerdekaan, Bung Hatta menekankan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, yang dilandaskan pada Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Dalam empat kali amandemen, pasal 33 ayat 1 tersebut juga tak pernah diubah oleh MPR RI. “Namun, akibat berbagai kepentingan, arah perekonomian yang dibanjiri dengan liberalisasi, membuat kita abai terhadap cita-cita dan perjuangan tersebut,” ujarnya.

Menurut Bambang,  political will dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM sangat menentukan hidup mati dan berkembangnya koperasi di Indonesia. Baik melalui Omnibus Law maupun undang-undang tersendiri. “Koperasi selayaknya mendapat tempat terhormat di negeri ini. Jangan sampai disaat negara-negara maju seperti Jepang, Kanada, dan bahkan Amerika terus sibuk memajukan koperasinya, kita malah tak berbuat apa-apa untuk koperasi nasional,” pungkas Bamsoet. (bs2)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini