Hal ini sudah disepakati bersama dalam rapat pembahasan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam halal bihalal virtual, Rabu (27/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Kementerian Perindustrian (Kemperin) mengklaim sanksi tegas akan dikenakan kepada kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak membelanjakan anggarannya untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

BUMN yang dimaksud seperti PLN, Pertamina, dan BPH Migas. “Hal ini sudah disepakati bersama dalam rapat pembahasan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam halal bihalal virtual, Rabu (27/5/2020).

Wakil Menteri BUMN yang hadir dalam rapat itu telah menyetujui pengenaan sanksi bagi BUMN. Karena, pimpinan BUMN sudah berkomitmen tinggi terhadap TKDN. “Masalah biasanya ada di level bawah,” jelasnya.

Agus meneruskan negara membutuhkan penyerapan TKDN dari belanja kementerian dan lembaga serta proyek-proyek BUMN. Sebab, penyerapan ini merupakan bagian dari peningkatan permintaan terlebih dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona).

“Kami sudah menuliskan surat kepada BPKP, kami minta BPKP untuk melakukan audit terhadap kementerian, lembaga, dan BUMN, yang masih belum melakukan compliance terhadap kewajiban TKDN,” tandasnya. (mam)

 

\

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini