Jakarta, (Eksplore.co.id) Keberadaan Satuan Tugas (satgas) Waspada Investasi yang didirikan oleh para stakeholder di pemerintah tak perlu khawatirkan oleh para pegiat koperasi, baik koperasi konvensional atau syariah. Pasalnya yang diawasi oleh satgas bukan koperasinya, tapi adalah praktek pinjaman onlinenya yang bukan dari anggotanya, menghimpun dana bukan dari anggotanya dan memberikan bunga atau imbalan bagi hasil yang ditentukan bukan dari keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tapi keinginan dari pengurusnya. Dengan demikian bagi pegiat koperasi tak perlu mengkhawatirkan masalah ini, jika dalam pengembangkan koperasi tersebut sesuai dengan aturan yang benar. Demikian peryataan Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam acara diskusi online Sharia Micro Business Forum (SMBF) seri ke-5 yang diselenggarakan oleh PINBUK di Jakarta, Sabtu (13/06/2020).

Lebih jauh Tonggam menyampaikan selama ini terdapat aktifitas shadow banking layaknya seperti penghimpunan dana investasi dan penyaluran pinjaman, namun tidak terawasi dan terhindari dari regulasi dan pengawasan otoritas sektor perbankan. Jumlahnya sangat banyak, yaitu fintech peer to peer lending, asuransi, reksadana, koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro dan BMT.

Terkait dengan KSPPS, selama ini Satgas Waspada Investasi bersama Kemenkop UKM, menemukan KSPPS melayani masyarakat yang bukan anggota / calon anggota, menghimpun dana dari masyarakat umum, dan melanggar peraturan. “Bahkan mereka menjalankan shadow banking dan mengaku KSPPS tapi tidak memiliki ijin KSPPS. Inilah temuan yang ada pada diri kami,”ucap Tonggam.

Begitu juga pada diri BMT, kalau menurut undang – undangnya harus mengacu pada UU LKM. Tapi pada kenyataanya, banyak BMT- BMT yang mempraktekkan diri dalam menghimpun dana tapi dalam kenyataannya tak mendaftar diri kepada LKM. Pada hal dalam UU No 1 Tahun 2013 menyebutkan kegiatan – kegiatan LKM tanpa ijin dikenakan sanksi hukum.
Melihat realitas tersebut Satgas Waspada Investasi yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan penanganan. Dalam pencegahan, satgas melakukan peranannya dalam pencegahan investasi ilegal dan melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengenali investasi dan koperasi – koperasi ilegal. “Hal ini dikarenakan masyarakat dengan mudahnya percaya dengan koperasi pada praktek koperasi yang dilakukan adalah penipuan. Ini tujuannya, agar ada penguatan edukasi dan literasi masyarakat tentang praktek koperasi dan LKM,”jelasnya.

Sementara Agus Santoso, Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM, menuturkan, bahwa sistem keuangan harus dijaga secara berlapis. Apalangi saat ini kita memiliki KSP/KSPPS yang memiliki peran dalam intermediasi. Maka perlunya menjaga likuiditas, lembaga penjamin dan lain – lain, dengan demikian kita akan membuat sistem yang lebih aman dan baik dalam pengembangan koperasi kedepannya.

Kemudian terkait praktek shadow banking, menurutnya, akan meningkatkan eksponsur risk yang berdampak negatif bagi pengembangan koperasi, maupun sistem keuangan. Diakui bahwa koperasi dapat bergerak ke berbagai sektor usaha, akan tetapi ketika memilih disektor keuangan seyognyanya memenuhi norma dan kaidah peraturan dari otoritas di sektor keuangan, karena adanya keterkaitan antar lembaga keuangan dan faktor contagion risk dalam sistem keuangan. (Gus)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini