JAKARTA (Eksplore.co.id) – Sebanyak 3.332 pensiunan tentara dan polisi minta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membebaskan Mayjen (purn) Kivlan Zen dari segala tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Tanpa syarat dan bebas murni.  Sebanyak 534 orang di antaranya persiunan berpangkat jenderal bintang satu, dua, tiga, dan empat.

Mereka juga minta agar hakim menghentikan proses peradilan terhadap terdakwa dengan sangkaan pemilikan senjata ilegal tersebut. Inisiator permohonan pembebasan Kivlan Zen tersebut adalah Kolonel Purnawirawan Koppasus Sugengwaras.

Setidaknya ada lima alasan mengapa Kivlan harus dibebaskan. Pertama, selama dinas aktif maupun setelah pensiun, yang bersangkutan menunjukkan karakter yang baik. “Kedua, Mayjen Purn Kivlan Zein tidak pernah berurusan dengan tindak pidana maupun dihukum selama mengabdi di lingkungan TNI AD,” kata Sugeng yang juga selaku saksi yang meringankan.

Ketiga, Kivlan Zen telah berjasa pada operasi-operasi pembebasan  sandera di Philipina terkait MNLF dan MILF. Yang mendapatkan penghargaan dan diakui tingkat Asean, serta tugas-tugas operasi tempur seperti di Irian Jaya dan Timor Timur serta daerah-daerah lainnya selama mengabdi di  di lingkungan TNI AD.

Keempat, Kivlan juga menyandang sejumlah tanda jasa seperti Bintang Sakti Dharma Narariya, Bintang Sakti Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Sakti Narariya Prestasi Tingkat III, GOM IX / Reksa Dharma, SL Seroja, SL Kesetiaan VIII, XXIV Tahun,  dan SL Dwidaya Sista. Kelima, di samping itu, kata Sugeng, dalam rilisnya yang diedarkan petugas satpam, Kivlan dalam keadaan sakit.

“Jadi yang bersangkutan
memerlukan pengawasan dan perawatan intensif dari dokter,” kata Sugeng yang juga tercatat sebagai saksi yang meringankan.

Dia menjelaskan, para purnawirawan  perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, bintara, dan tamtama TNI Polri itu tergabung dalam solidaritas
pendukung keputusan Bebas Murni tanpa syarat atas nama terdakwa Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.

Di antara para pensiunan tentara itu antara lain tercatat nama; mantan KSAD Tyasno Sudarto, Agustadi Sasongko, mantan KSAL Slamet Subianto, mantan Menko Polhukham Tedjo Edhi Purdiatno. Ada juga mantan Danpospom Samsu Djalal. Sebetulnya masih banyak lagi warga masyarakat dari berbagai kalangan yang ingin bergabung.

Surat permohonan pembebadan Kuvlan Zen ditujukan kepada majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dikirimkan Selasa (12/5/2020. Surat ditembuskan kepada Presiden Jokowi, Menkumham, Menko Pilhuham, para kapolda , dan panglima TNI. Lainnya; ketua DPR RI, (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini