JAKARTA (Eksplore.co.id) – Angkutan umum merupakan sarana penunjang pergerakan orang di kawasan megapolitan. Namun, jika tak ditata dengan baik justru memicu persoalan satu kota, termasuk menimbulkan kesemrawutan lalu lintas, rawan kecelakaan, dan kemacetan.  

Untuk menghindari kemacetan di kota-kota besar, kuncinya setidaknya dua: jangan teruskan mengadakan trayek bagi angkot, yaitu transportasi umum tapi tidak massal. Lalu, tata kotanya harus berorientasi pembangunan perumahan vertikal.

Dengan banyaknya rumah susun dan sistem transportasinya ditunjang oleh angkutan umum massal, maka orang yang bekerja di kota, ya tinggalnya juga di kota. Sehingga waktu dan jarak tempuhnya lebih singkat. Itulah yang diungkapkan Andrinof A Chaniago, dosen Fisip UI. “Kita belajar dari kota Batam yang gagal menjadi kota besar seperti Singapura yang tak ada kemacetan,” kata Andrinof.

Hal itu diungkapkan pada diskusi yang bertajuk “Pengelolaan Transportasi Megapolitan” yang diadakan Institut Studi Transportasi (Instran) di Jakarta, Kamis (14/11/2019). Selain Andrinof, diskusi yang dipandu Ketua Instran Darmaningtyas, juga menghadirkan dua narasumber lain yaitu Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, dan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI) Joko Setijowarno.

Diskusi diadakan untuk menyongsong rencana kepindahan ibukota negara dari Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Selatan, Kalimantan Timur. Diskusi juga menyoal rencana pembangunan 10 kota teraglomerasi di Indonesia. Bagaimana agar kota-kota itu tidak memproduksi kemacetan  yang ada di Jakarta.

Menurut Andrinof, dengan diadakannya transportasi umum massal dan hunian vertikal, tentu juga akan mengubah karakter penduduk kota menjadi lebih tertib. Ada budaya antre, beralih ke angkutan  umum, ruang terbuka hijaunya (RTH) memadahi. Mantan Kepala Bappenas ini mengungkapkan, konsep kota baru, termasuk ibukota baru, sudah dituangkan dalam Visi Indonesia Baru 2033 yang diluncurkan September 2009. “Kita ingin 15 tahun lagi ada kota baru yang moderen dan setara dengan kota-kota besar di luar negeri, jangan seperti Batam,” kata Andrinof.

Bambang Prihartono menambahkan, untuk mengantisipasi kemacetan, tata kota harus berorientasi Transit Oriented Development (TOD). Dengan mulai ditatanya sistem transportasi umum yang terpadu, kata Bambang, tingkat kemacetan Jakarta sudah jauh menurun. “Bahkan sudah setingkat di bawah Singapura, jumlah penumpang angkutan umum massalnya jauh meningkat,” tuturnya.

Sejumlah regulasi diberlakukan di Jakarta. Di antaranya; sistem ganjil genap (Gage), lajur khusus angkutan umum, Jakarta Residencial Connection (JRC), pembenahan manajemen parkir. “Jika model busway sudah jenuh, nanti beralih ke sistem transportasi berbasis rel yang mampu menampung penumpang lebih banyak,” ujarnya.

Saat ini, pergerakan di kawasan Jabodetabek mencapai 88juta orang per hari pada 2018. Meningkat drastis dibanding 2015 yang masih 47jutaan orang per hari. Yang mampu diakomodasi jaringan transportasi umum massal masih kecil. Busway Transjakarta yang kini membuka lebih dari 200 trayek, hanya menargetkan mampu mengangkut 2 juta orang per hari pada 2020. “Karena itu sistem transportasi kota harus juga mengakomodasi pergerakan orang yang tak tertampung angkutan umum massal,” kata Andrinof menutup pembicaraannya.

Sementara itu, Joko juga berpendapat senada. Kota metropolitan, termasuk di ibu kota baru,  tudak hanya dijauhkan dari keberadaan angkot saja. Tapi, juga angkutan umum berbasis online (daring). 

Menurutnya, keberadaan angkutan daring baik sepeda motor maupun mobil, malah menambah masalah transportasi seperti kemacetan, tingginya angka kecelakaan di jalan raya, maupun lalu lintas yang kian semrawut. “Keberadaan angkutan daring baik roda dua maupun roda empat tanpa regulasi yang jelas malah akan menimbulkan masalah,” tutur pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Karenanya, dia berpendapat, sebaiknya angkutan daring atau juga ojek online (ojol) ditiadakan saja. “Ya kita lihat memang awalnya untuk membantu masalah ekonomi. Tetapi di masalah sosial dan transportasi ini malah menjadi masalah baru. Kemacetan semakin bertambah,” kata Joko yang juga dosen di Universitas Sugijopranoto, Semarang. (ab1)

Advertisement

Tinggalkan Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here