JAKARTA (Eksplore.co.id) – Ratusan para purnawirawan TNI & Polri, para ahli hukum, ulama, kaum profesional, pengusaha, dan tokoh masyarakat berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis. Ada juga di antara mereka dari kelompok masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Patriot Peduli Bangsa.

Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti; Jadebotabek, Bandung, Banten, Surabaya, Cirebon, Yogyakarta, juga Bandar Lampung. Di antara mereka tampak
Ltjen pur Yayat Sudrajat dan Mayjen purn Deddy S Budiman, dan Memet Hakim.

Apa isi surat itu? Secara khusus, mereka mempertanyakan usul inisiatif RUU Haluan Ideologi Pancasila (Ruu HIP) yang kontroversial itu. Ada tiga butir pesan yang ingin disampaikan buat Kapolri.

Berikut lengkapnya isi surat:
Bpk Kepala Kepolisian Republik Indonesia
di Jakarta:
1. Bahwa RUU HIP yang sempat dibahas di DPR RI adalah RUU yang hendak membangkitkan lagi faham komunis yang sdh barang tentu akan memberi kehidupan baru bagi PKI yang sdh beberapa kali menghianati bangsa ini karenanya dilarang dg Tap. MPRS no.XXV/MPRS 1966 th.1966 dan Pembaharuan KUH-PIDANA no.27 pasal.107.

Pembahasan RUU HIP di DPR RI *menjadi bukti utama bahwa penggagas atau inisiator RUU HIP telah sedemikian rupa mempersiapkan agar ke depan Ideologi NKRI dengan Pancasilanya menjelma menjadi ideologi Komunis dan peran Agama akan dikesamping bahkan didegradasi dengan konsep kebudayaan. Upaya seperti tsb di atas sudah cukup bagi pihak berwajib dlm hal ini Polisi utk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap aktor aktor pembuat draft RUU HIP itu sampai lolos dan dibahas di DPR RI . Dan melakukan proses hukum sesuai yang diatur dlm KUH Pidana pembaharuan no.27 pasal.107 tsb di atas.

Polri berhak dan wajib melakukan proses hukum tanpa harus ada yang melaporkan terhadap orang orang yang terlibat dalam penyusunan draft RUU HIP  termasuk intelektual leader nya sampe bisa diloloskan dlm daftar yg hrs dibahas di DPR RI . Proses hukum terhadap upaya mengganti atau merekayasa ideologi bangsa (Pancasila) bukan termasuk delik aduan, karena ini menyangkut kepentingan dan keselamatan bangsa bukan menyangkut orang perorangan atau lembaga tertentu. Upaya “penyelundupan hukum” utk mengganti atau merekayasa Ideologi negara adalah termasuk kejahatan terhadap keamanan negara.

2.  Kami Purnawirawan TNI / Polri, Ahli hukum, Ulama dan Masyarakat Patriot Peduli Bangsa Mendukung penuh Ma’lumat MUI ttg Penolakan RUU HIP.

Dan Kami percaya kepada Kapolri akan segera mengusut dan memproses hukum para Inisiator & Konseptor RUU HIP sesuai KHUP pasal 107.

3.  Para Purnawirawan TNI / Polri, Ahli hukum, Ulama dan Masyarakat Patriot Peduli Bangsa, siap mendukung Kapolri dalam menegakkan hukum dan menumpas ideologi komunis di Indonesia.

Bandung,  Juli 2020
Para Purnawirawan Patriot Peduli Bangsa
Para Advokat & Praktisi Hukum
Tokoh Agama/Ulama
Tokoh Masyarakat

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini