Ahmad Daryoko

Oleh Ahmad Daryoko*

SURAT TERBUKA :
Hal : Pengelolaan Kelistrikan

KEPADA YTH. PRESIDEN RI

MENUNJUK kebijakan Menteri BUMN yang melarang PLN mengelola pembangkit, maka saat ini terpaksa PLN  memarkir 15.000 MW pembangkitnya (perkiraan harga asset Rp 150 triliun). Selanjutnya untuk Jawa-Bali operasional kelistrikan memakai IPP swasta (semuanya Asing ).

Sementara untuk ritail DIRUT PLN Dahlan Iskan telah menjualnya ke Tommy Winata dkk pada tahun 2010 dalam bentuk TOKEN dan CURAH (Whole sale market). Sehingga akibat langkah2 tersebut Jawa-Bali saat ini telah berlaku mekanisme pasar bebas dalam System Multi Buyer and Multi Seller (MBMS) sesuai konsep yang  ada pada pasal 8,9,12 dan 15 UU No 20/2002 ttg Ketenagalistrikan yg dibatalkan MK tahun 2004 serta pasal 10 dan 11 UU No 30/2009 ttg Ketenagalistrikan yg telah di “koreksi” oleh MK sesuai putusan No 111/PUU-XIII/2015.

Dari uraian diatas berarti Kelistrikan di Jawa-Bali saat ini telah dalam kondisi “UN BUNDLING” dan melanggar Konstitusi, karena konsep Unbundling tersebut sdh dibatalkan MK baik pada 2004 maupun 2016.

Akibat lanjut dari kelistrikan Jawa-Bali yg diuraikan diatas , saat ini PLN hanya menjaga kawat2 Transmisi dan Distribusi , sehingga keuntungan di sisi pembangkit akan di ambil IPP. Dan keuntungan ritail akan diambil oleh Tommy Winata dkk.  Sementara kelistrikan Luar Jawa-Bali adalah “cost center”, maka sesuai informasi direktorat keuangan PLN bahwa pada akhir Oktober/Nopember 2020 ini PLN akan devisit sekitar Rp 76 triliun. Dan diyakini Pemerintah akan lepas tangan. Dan bahkan PLN akan diminta meninggalkan kelistrikan Jawa-Bali  krn hanya berfungsi sbg penjaga kawat2  Transmisi dan Distribusi saja. Selanjutnya PLN Luar Jawa-Bali akan diserahkan ke PEMDA dng dana operasional dari APBD. Dan Pemerintah akan bubarkan PLN Holding !

Langkah Pemerintah diatas sdh kami ketahui sejak mulai diwacanakan sekitar tahun 2000 an. Langkah itu bernama “The Power Sector Restructuring Program” kreasi IFIs ( WB, ADB, IMF ) . Namun langkah privatisasi PLN ini selalu dapat kami hentikan di Mahkamah Konstitusi karena melanggar Konstitusi.

Namun justru di Rezim anda ini bpk Presiden, program yang jelas2 melanggar Konstitusi ini justru didorong terus untuk dilaksanakan ! Misal setelah UU No 30/2009 ttg Ketenagalistrikan di anulir oleh MK pada 2016, anda malah keluarkan PERPRES No 44/2016 dimana Pemerintah bisa jual pembangkit,transmisi dan distribusi PLN. Disusul keluarnya PERPRES No 32/2020 yg intinya bisa jual asset2 Negara. Pada akhir 2019 Menteri BUMN anda melarang PLN kelola Pembangkit dan suruh serahkan ke Asing.

Sehingga terpakirnya pembangkit PLN yg 15.000 MW dan digantikan pembangkit Asing dan Aseng ini bukan karena Corona ! Tetapi krn maunya Pemerintah Jokowi spt itu !

Padahal kami tahu anda berasal dari “konstituen” Bung Karno yg memimpin Nasionalisasi perusahaan2 listrik asing spt Ogem, Aniem,Gebeo, Ebalom, Nigmn dll menjadi PLN pada 27 Oktober 1945 ! Semua ini dilakukan Bung Karno dkk ( Hatta, M. Natzir, KH Hasyim Ashari  dll ) karena guna mewujudkan tanggung jawab Pemerintahan Soekarno saat itu untuk  melaksanakan  Pembukaan UUD 1945 yg di jiwai Panca Sila.

Niat para Founding Fathers menasionalisasi perusahaan Asing menjadi PLN saat itu adalah karena “Benifit Oriented” bukan “Profit Oriented” spt pejabat sekarang ! Kalau Bung Karno dkk saat itu ber orientasi bisnis spt pejabat sekarang yg hobbynya kerja sama dng IPP dan bahkan jualin ritail PLN , maka saat itu BK dan kawan2 itu justru akan kerja sama dng Belanda bikin IPP.

Kalau yg menjadi alasan karena kesulitan keuangan hingga tdk mau urus kebutuhan listrik rakyat, maka era Bung Karno justru lebih sulit dari sekarang !

  1. KESIMPULAN :

Mestinya Pemerintah ini punya “saku kanan” (SKA) dan “saku kiri” (SKI). Sehingga masyarakat yg mampu, rumah mewah, hotel , tempat rekreasi, kawasan komersial dll dipatok dng tarip listrik yang mahal ( komersial ) semuanya masuk ke SKA.

Kemudian masyarakat yg kurang mampu, tempat2 sosial, peribadatan ( masjid, gereja , biara dll) , pabrik ( untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ) diberikan tarip sosial atau tarip yang murah ! Dan masukkan ke kantong SKI.

Dalam operasional kelistrikan lebih lanjut adakan “cross subsidi” dari yg mampu ke yang tidak mampu ! Dari kantong kanan ke kantong kiri. Atau dari SKA ke SKI  !

Bukan malah yang daerah orang kaya, hotel, kawasan komersial dicampur aduk gak keruan dng yg masyarakat miskin dan semuanya diserahkan ke swasta.

Kalau seperti itu strateginya maka akhirnya akan terjadi spt Philipina dimana yg tdk mampu bayar listrik akan pakai lilin, telplok, oncor, upet dan sejenisnya ! Dan akhirnya NAPOCOR yg sdh dijual ke AS, China, Jerman, Jepang, Korea dll, rakyat tuntut  suruh Pemerintah Philipina beli lagi dan hidupkan NAPOCOR ( padahal semula justru rakyatlah yg minta Pemerintah jual NAPOCOR krn “dikomporin” para taoke yg ingin kuasai NAPOCOR ). Saat instalasi kelistrikan itu mau dibeli lagi oleh Pemerintah Philipina harganya sudah empat kali lipat aslinya.

JANGAN SAMPAI  PEMERINTAH CUMA MENJADI WASIT ! KALAU  PEMERINTAH CUMA JADI WASIT ,  REPUBLIK APA NAMANYA INI ??

Kalau seperti itu sikap Pemerintah, maka tidak perlu teriak teriak #SayaPancasila dan NKRI Harga mati !

Tidak perlu itu NAWA CITA! Krn rakyat tidak merasakan adanya “Kehadiran Negara di bidang Energi sbg tulang punggung ekonomi rakyat !”

Yang terjadi justru rakyat dijadikan KONSUMEN KOMERSIAL !!

ATAU KALAU PEMERINTAH JOKOWI MAU TERAPKAN IDEOLOGI LIBERAL, BUBARKAN SAJA PANCA SILA DAN UUD 1945 !

Demikian disampaikan, kami berharap bpk Presiden mengevaluasi langkah Menteri2 nya dan Copot yg tidak berkompeten!

Denpasar, 19 April 2020

*Ahmad Daryoko, Koordinator INVEST
(Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure )

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini