JAKARTA (Eksplore.co.id) – Putusan Mahkamah Agung bakal jadi pepesan kosong tanpa kekuatan hukum mengikat. Pasalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menolak tidak akan mencabut sanksi pemberhentian tetap Evi Novida Ginting sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena dinilai melanggar kode etik.

“Kami sudah berkomitmen, bukan karena menang kalah, bahwa kami tidak akan mengubah harga diri putusan DKPP Nomor 317PKE-DKPP/2019,” ujar Ketua DKPP Muhammad dalam diskusi virtual, Kamis (13/8/2020). Penegasan Muhammad sekaligus menjawab keputusan Presiden Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P/2020 tentang pemberhentian secara tidak hormat anggota KPU periode 2017-2022 Evi Novida Ginting.

Pencabutan keppres tersebut dilakukan untuk mematuhi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta 23 Maret 2020 yang mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting terhadap Keppres 34/P/2020. Keppres itu memberhentikan dirinya secara tidak hormat sebagai anggota KPU.

Muhammad mengatakan, DKPP memutus persoalan etik, sementara belum terdapat lembaga banding etik di Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disebutnya sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa persoalan hukum.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kata Muhammad, bukan hanya menerima suap atau memihak salah satu peserta pemilu, melainkan juga bertindak tidak profesional dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu. “Kita ini dipercaya rakyat, kalau kita tidak ahli, bisa rusak ini pemilu,” kata Muhammad.

Dia berpendapat, dalam perspektif hukum tata negara, pemerintah bersama DPR bertugas membentuk undang-undang, salah satunya adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 yang di dalamnya merumuskan kelembagaan DKPP.  “Untuk itu, putusan DKPP yang menyatakan Evi Ginting melanggar etika penyelenggara pemilu sudah sesuai dengan prosedur serta bersifat final dan mengikat,’’ kata dia.

Sebelumnya, Novida dipecat dari jabatannya sebagai anggota KPU oleh DKPP terkait kasus perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerindra. Selain itu, DKPP juga memberi sanksi berupa peringatan keras kepada ketua dan empat anggota KPU lainnya. (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini