JAKARTA (Eksplore.co.id) – Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB) DKI Jakarta minta pemerintah pusat dan Pemprov DKI mengantisipasi terjadinya lonjakan yang cukup besar kasus positif covid-19 dakam sebulan terakhir ini. “Lonjakan kenaikan kasus covid-19 itu cukup mengkhawatirkan, jadi harus diantisipasi dengan langkah tegas,” kata Ketua APIB DKI Jakarta Erick Sitompul.

Dia khawatir dengan angka penambahan kasus Covid positif hingga tembus angka di atas 3000an per hari yang terlihat dari data  2 hari terakhir, yaitu pada 28 – 29 Agustus 2020. Dari data sebelumnya, hingga 23 Juli 2020 total kasus positif baru mencapai 97.000an orang.

Namun seiring dengan bertambahnya kluster baru dan meluasnya  pandemi covid-19 antara 23 Juli hingga 29 Agustus total kasus telah mencapai 169.195 orang. Itu angka yang dirilis TV-One. Jadi rata-rata 2000an kasus per hari. Sedangkan khusus pada 28 -29 Agustus kasusnya melonjak drastis hingga menembus 3.000 kasus per hari.

Melihat pertambahan yang sangat cepat di era berlangsungnya PSBB di semua provinsi, kata Erick,  maka  semua pihak kita imbau baik pemerintah pusat, juga terutama Pemprov DKI, Jabar, Jatim, Kaltim, Sumut sebagai provinsi tertinggi untuk melakukan langkah antisipatif.

Menurut Erick, langkah itu antara lain harus lebih proaktif   menjalankan protokol kesehatan, terutama 3M. “Namun di sisi pemegang kebijakan dan anggaran,  pemerintah agar lebih mengantisipasi lonjakan tersebut sebelum era vaksinasi covid secara nasional berlangsung  tahun depan.

“Vaksinasi nasional baru dimulai Februari 2020, namun persoalan berat yang dihadapi sebelum era vaksinasi adalah menangani pertambahan jumlah kasus positif yang sangat besar nantinya.,” kata Erick, Ahad (30/8/2020).

Penambahan  ruang rawat isolasi di RS rujukan, katanya, menjadi prioritas penyiapan dari sisi medis. Bisa dibayangkan bila setiap hari hingga ke Januari 2021, terjadi 3.000an kasus. Diperkirakan selama 150 hari akan ada 450 ribu kasus positif baru covid-19.  “Bagaimana jika kasusnya mencapai 4 ribu se hari?” ujar Erick yang juga ketua RW.06 Kelurahan Pasar Minggu.

Selain ruang isolasi, kata Erick, diperlukan pula ruang ICU, ventilator, perlengkapan oksigen, alat rontgen torax,  mesin negative pressure , obat-obatan yang memadai dan tenaga medis yang cukup. “Itu di antara yang harus mendapat perhatian serius terutama dari Satgas Covid Nasional, Kemenkeu, Kemenkes dan seluruh pemda di Indonesia..

Dia juga sependapat, RS rujukan juga harus secepatnya diperbanyak, terutama Pemprov DKI sebagai provinsi terbanyak korban positif covid-19. Hingga 29 Agustus telah mencapai 38.168 orang. Ini harus serius diantisipasi.

“Memang harus kita perlu puji begitu sigap dan tidak kenal lelahnya jajaran kesehatan menangani korban positif di RS rujukan covid-19 maupun arahan isolasi mandiri. Meskipun tingkat kesembuhan di DKI juga termasuk yang cukup tinggi,” tuturnya.

Menurut Erick, melihat trend lonjakan kasus positif covid-19 yang semakin besar,  sebaiknya Pemprov DKI juga mengajak group-group RS swasta besar  seperti RS Siloam, MMC, RSPI, dan sebagainya untuk ikut membantu menangani perawatan pasien covid-19.

Bisa dibayangkan betapa kewalahannya RS RS rujukan covid yang ada saat ini bila tidak menambah jumlah RS rujukan,  kapasitas ruang isolasi dan perlengkapan penting lainnya, apabila di akhir Desember angka lonjakan kasus menjadi 3000 an bahkan lebih perhari. Ini bukan kerjaan ringan tentunya karena menyangkut nyawa rakyat.

Para pengusaha raksasa nasional  atau konglomerat yang memiliki finansial tidak terbatas dan terutama juga yang memiliki gedung-gedung apartemen, hotel, tower tower perkantoran yang belum dioperasikan atau masih kosong karena bisnis sepi di masa pandemi covid,  sebaiknya untuk dapat meminjam kan untuk menjadi RS rujukan.

Ketua APIB DKI ini berharap, para  konglomerat ikut ambil bagian membantu negara mengatasi masalah pandemi covid ini. Di banyak negara lain seperti Saudi, German, Italia, AS dan sebagainya para konglomerat bukan cuma sekadar formality membantu pendanaan,  bahkan ada yang menghibahkan hotel-hotel mewah bintang 5  dengan ratusan kamar milik mereka  kepada pemerintah  untuk diubah menjadi RS  covid-19.

Pandemi covid-19 ini masalah kemanusiaan yang sangat berat. Para konglomerat mestinya jangan cuma mau enaknya menikmati berbisnis penuh fasilitas pemerintah dan mengeksplorasi sumber daya alam milik negara, namun tidak care terhadap kesulitan negara dan rakyat saat ini.

Saya mengamati, puluhan grup konglomerasi di Indonesia yang memiliki aset dan kekayaaan belasan hingga ratusan triliun rupiah, namun tidak pernah terdengar perhatiannya membantu  kesulitan yang dihadapi negara dan rakyat Indonesia. ”Paling hanya beberapa konglomerat yang  aware,” tuturnya.

Itu sebabnya dia geram begitu tahu ada dua grup konglonerat yang ikut memanfaatkan miliaran rupiah anggaran negara, yaitu pada proyek Program Ormas Penggerak (POP) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Keduanya adalah Tanoto Foundation dan Yayasan  Putra Sampoerna.

“Harusnya mereka yang membantu pemerintah karena saat ini  negara kan kesulitan keuangan. Lha kok ini malah pura-pura miskin. Saya ini 25 tahun bekerja sebagai eksekutif di beberapa  group konglomerat tentu  paham betul akal-akalan para konglomerat ini,” ungkap Erick dengan nada geram. (bs)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini