Dirjen SMD upah minimal.

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Ternyata masih ada yang luput dari perhatian pemerintah, pihak-pihak yang harus diselamatkan dari dampak pandemi covid-19. Mereka adalah para tenaga honorer  juga guru  swasta. Banyak di antara mereka yang tak memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi, bagaimana caranya agar tenaga kerja honorer dan semua pekerja yang penghasilannya di bawah dari Upah Minimum Regional (UMR) bisa mendapatkan subsidi, meski mereka tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Pemerintah harus mencari solusi, rakyat membutuhkan keadilan. Karena sangat tidak adil rasanya jika para pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan terabaikan, padahal honor mereka di bawah lima juta rupiah, bahkan ada yang hanya Rp 300 ribu. Kasihan mereka,” kata Rahmad, Sabtu (15/8/2020).

Rahmad mengungkapkan, dirinya banyak mendengar keluhan, khususnya dari guru-guru sekolah swata yang penghasilannya di bawah Rp5 juta. Guru-guru tersebut mengeluh karena merasa terabaikan. “Para guru swasta tersebut hampir 98% tidak ikut BPJS Keketangakerjaan.  Lalu apakah, mereka kita abaikan saja? Tentu tidak boleh. Harus dicarikan solusi agar mereka juga mendapat subsidi dari pemerintah,” kata Rahmad, seperti dilansir Parlementaria.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan Rp 600 ribu per bulan untuk pekerja swasta yang gajinya di bawah Rp5 juta. Adapun syarat untuk bantuan ini salah satunya ialah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini