PERINTAH atasan, tidak selamanya perintah negara! Bersiap-siaplah, cepat atau lambat, bagi siapa saja yang berbuat salah, akan menebus kesalahan dan dosa-dosanya. Bahkan harus siap lahir batin, untuk berhenti dan jatuh terpuruk prestasi dan ambisinya, ke jenjang yang lebih tinggi.

Percaya tidak percaya, nyawa dari orang yang dibunuh akan terus mengejar ke manapun kalian bersembunyi, yang membuat kalian resah gelisah, tak ada kenyamanan dan kebahagiaan diri.

Perintah, jelas lancar dan landai dari atasan ke bawahan, tapi saatnya dimintai pertanggungjawaban, banyak atasan yang lempar batu sembunyi tangan.

Prediksi terburuk ini, harus dipahami dan disadari bagi para penembak atau pembunuh 6 orang laskar pengawal HRS, walaupun telah dan akan disiapkan argumen terbaiknya.

Sebagai manusia biasa, kita tidak akan mampu menghindar dari nasib baik atau buruk yang diberikan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam kehidupan militer atau polisi, tidak ada sistim demokrasi atau tawar-menawar.

Perintah adalah perintah, laksanakan tugas adalah laksanakan tugas. Justru di sinilah terkandung, kecerdasan, kecepatan dan ketepatan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan atau kebijaksanaan berupa perintah kepada bawahannya.

Dalam skala besar dan luas, ada tugas pokok, tugas terkandung, tugas tambahan, tugas yang disimpulkan dan tugas tugas lain, yang semuanya melalui doktrin, prosedur, protap, yang terencana dan terukur.

Dengan kata lain, tidak ada perintah liar, lepas kendali. Oleh karenanya peristiwa meninggalnya 6 orang laskar FPI pengawal IB HRS di km 50 ini, merupakan simalakama bagi Polri.

Maju Kena, Mundur Kena

Apalagi diawali dengan cara cara pemberitaan dan pernyataan yang simpang siur, bernarasi pembenaran, perlawanan atau pembelaan dengan narasi dan alat bukti yang berubah ubah, yang membuat pihak lain bertanya tanya bahkan meragukan kebenaranya, yang mengindikasikan ketidak siapan polri menghadapi akibat peristiwa ini.

Lebih merugi ketika polisi semakin bersemangat membabi buta yang mengarah kepada hal hal yang dapat dikemas menjadi rangkaian kesalahan HRS terhadap pemerintah bahkan negara.

Artinya polisi meninggalkan atau mengabaikan sebab sebab HRS berniat, berucap dan bertindak sedemikian rupa. Di sini saya melihat analisis yang tidak utuh dari tinjauan sebab akibat.

Bukan berati tidak tahu, karena polisi telah banyak makan garam di profesinya yang telah berumur 75 tahun, tapi tampaknya polisi lebih mengutamakan pencapaian tugas pokok dari sang atasan.

Siapa atasan itu?
Bisa saja Kapolri bahkan Presiden, karena institusi polri dibawah kendali langsung Presiden. Dikaitkan dengan tugas terhadap masalah HRS, sulit dihindari kesalahan prosedur dalam tugas ini.

Tindakan yang terencana dan terukur pada tolok ukur yang seperti apa? Jika benar pada tahap penyidikan atau penyelidikan, sejauh mana “terukurnya” penyelesaian target itu?

Belum lagi tentang standar kebenaran target, yang dalam hal ini mungkin diperhati, diasumsi, diprediksi, diantisipasi, dicurigai, diamat amati, diduga, disangka sebagai orang buron, kerumunan, terorisme, bandar narkoba, dll, sehingga berakhir dengan bukan tetangkap atau terbunuhnya HRS, namun hanya sekedar para pengawalnya saja.

Bisa jadi akibat kekecewaan ini, dilampiaskan dalam penyiksaan yang keji dan biadab, hingga tak bernyawa lagi.

Tidak ada kejahatan yang sempurna, apa lagi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang. Maka sudah bisa diprediksi, bahwa peristiwa ini cepat atau lambat akan berakhir keterpurukan intansi Polri.

Yang pada kelanjutannya orang akan merunut siapa yang menjadi Top Ordernya.

Bahkan orang akan merunut kembali tepat tidaknya institusi Polri/ Kapolri dibawah langsung Presiden, atau selayaknya sejajar dengan Panglima TNI.

Namun demikian saya menghimbau kepada saudara saudara/i setanah air, untuk tidak apriori atau menyalahkan institusi Polri, karena bagaimanapun ini kesalahan personel yang mengawaki, bukan institusinya.

Sedangkan institusi polri adalah lembaga yang urgent dan mulia, karena polisi berperan dan berfungsi sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum di Indonesia, yang selayaknya kita hormati, kita junjung tinggi, kita segani, kita banggakan, kita cintai dan kita rindukan keberadaannya.

Bandung, 29 Desember 2020

*Sugengwaras, purnawirawan TNI AD/Kopassus

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini