Terdakwa kasus dugaan suap terkait jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy (Romy) akan meninggalkan rumah tahanan KPK pada Rabu (29/4/2020) malam.

JAKARTA (Eksplore.co.id)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memperpanjang batas waktu penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Kamis (30/4/2020).

Karena, ini sudah dilakukannya selama satu bulan dari 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020 lantaran kebijakan bekerja dari rumah imbas pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona).

“KPK mengingatkan para Penyelenggara Negara (PN) untuk segera menyampaikan laporan kekayaannya paling lambat pada 30 April 2020,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK Ipi Maryati pada Minggu (26/4/2020).

Dengan begitu KPK memandang para wajib lapor tidak memunyai alasan tidak menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2019 lewat batas waktu. Apalagi, ini dapat dilakukan mereka melalui aplikasi e-LHKPN dengan akun masing-masing.

”Sangat memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja,” ujarnya.

Aplikasi e-LHKPN per tanggal 24 April 2020 menyebutkan tingkat kepatuhan LHKPN nasional sebesar 87,21%.

Dari total 363.884 wajib lapor disebutkan sebanyak 317.335 wajib lapor telah menyampaikan laporannya, sedangkan sisanya sebanyak 46.549 wajib lapor belum menyampaikan laporan.

KPK mengemukakan penyampaian laporan LHKPN tetap diterimnya setelah batas waktu, tapi berstatus pelaporan ‘Terlambat Lapor’. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini