JAKARTA (Eksplore.co.id) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang kerja sama seluas-luasnya dengan kementerian / lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat (ormas) lokal maupun asing. Kolaborasi dengan berbagai pihak ini memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

“KKP selama ini membuka diri dengan berbagai pihak,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar melalui Kepala Biro Perancanaan KKP Ishartini, saat membuka Rapat Koordinasi Kerjasama Antarlembaga Lingkup KKP tahun 2020 di Bogor, Kamis (6/8/2020) kemarim.

Kerja sama antarlembaga di KKP diatur dalam Permen KP Nomor 65 tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masih dalam permen tersebut, kerja sama lingkup KKP berada dalam koordinasi Sekretariat Jenderal.

Antam menjelaskan, sepanjang 2017 hingga 2019 sudah terjalin 53 Perjanjian Kerja Sama dan 57 Kesepakatan Bersama / Nota Kesepahaman antara KKP dengan berbagai pihak. Kerja sama pun mencakup berbagai macam bidang, seperti pengelolaan hasil perikanan berkelanjutan, riset, pembinaan / perlindungan terhadap nelayan dan pembudidaya, hingga konservasi di sektor kelautan dan perikanan.

“Di antaranya dengan tiga ormas asing (organisasi non pemerintah internasional) yakni Environmental Defense Fund (EDF), Sustainable Fisheries Partnership (SFP), dan Marine Stewardship Council (MSC). Disamping kerja sama dengan pemda dan ormas lokal yang menggunakan lebih banyak,” terang Antam.

Selain organisasi masyarakat, kolaborasi KKP dengan kementerian / lembaga dan pemda juga berkelanjutan. Apalagi KKP sedang menggenjot produksi perikanan budidaya, khususnya udang untuk memenuhi target peningkatan 250 persen ekspor udang nasional pada 2024.

Meski membuka seluas-luasnya peluang kerja sama dengan berbagai pihak, tetap Antam, KKP tetap berpijak pada aturan. Pihaknya juga koordinasi di internal KKP agar kerja sama yang dibangun benar-benar untuk kemajuan sektor kelautan perikanan.

“Rakor yang digelar ini diharapkan dapat membentuk pemahaman yang sama dalam penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan permen dan aturan yang ada,” ujar Antam.

Rapat koordinasi kerja sama antarlembaga diikuti oleh pejabat eselon I dan II, serta perwakilan UPT KKP se-Indonesia melalui berani. Selain dari KKP, para pemateri berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan juga Badan Intelijen Negera.

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini