JAKARTA (Eksplore.co.id) – Setidaknya ada tujuh koperasi produksi di Indonesia layak dikembangkan menjadi korporasi di sektor pertanian. Ketujuh koperasi itulah yang akan disupervisi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Agriterra, salah satu LSM asal Belanda yang bergerak di sektor pertanian.

Kementerian Koperasi dan UKM bersama Agriterra –LSM Belanda yang bergerak di sektor pertanian, mulai melakukan langkah-langkah guna mewujudkan korporasi petani model koperasi untuk industrialisasi sektor pertanian, atau yang dikenal sebagai korporasi pertanian.

Ketujuh koperasi produksi itu adalah; Koperasi Citra Kinaraya Demak (komoditi beras), Koperasi Agroniaga Jabung Malang (jagung), Koperasi Pugar Ronggolawe Makmur Tuban (garam), Koperasi Berkah Muti Generasi Lembang (kentang), KPSP Saluyu Kuningan (susu), KPMA Pangandaran (kelapa), Koperasi Kopra Halmahera (kopra).

“Koperasi-koperasi itu nantinya melakukan investasi untuk membangun pabrik pengolahan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Dari mana investasinya? Ya dari anggota koperasi dengan investasi yang selama ini dikenal sebagai simpanan wajib,” ujar Tjandra Irawan, penasehat bisnis Agriterra usai bertemu dengan Menkop dan UKM teten Masduki di Jakarta, Selasa (14/1/2020). Turut hadir dalam pertemuan itu, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Victoria Simanungkalit dan pengurus dari tujuh koperasi yang terlibat dalam proyek ini.

“Kami sudah menyiapkan model ini selama dua tahun, Saat ini tinggal investasinya, di mana negara perlu hadir, karena di manapun negara perlu mendukung sektor pertanian tapi modelnya koperasi,” kata Tjandra.

Dia menjelaskan,  selama ini simpanan wajib Koperasi sering dimaknai sebagai kewajiban membayar iuran setiap bulannya, dan setelah itu pengurus koperasi yang menjalankan usaha. Padahal simpanan wajib itu adalah para anggota koperasi dan itu harus investasi sejumlah tertentu sesuai pasokan komoditi atau produk yang akan dijualnya. Simpanan wajib ini nantinya akan diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak dan kewajiban anggota untuk menjual produknya.

“Misalkan seorang petani memiliki satu hektar lahan untuk ditanami padi, maka ia harus investasi misalkan Rp 15 juta. Jadi tidak bisa salah satu anggota koperasi itu selain menjual produknya juga harus memberikan investasi untuk nantinya digunakan sebagai dana pembangunan pabrik pengolahan beras.

Selama ini katanya, antara anggota koperasi dengan pabrik pengolahan sering tidak nyambung karena masalah penentuan harga dimana petani menginginkan harga tinggi, sebaliknya pabrik pengolahan menekan harga. “Kalau petani tercatat sebagai pemilik pabrik, maka masalah harga tinggal ditentukan saja, dan tidak menjadi masalah karena nanti petani mendapatkan harga yang sesuai dengan yang direncanakan, atau harga yang lebih baik,” katanya.

Adakan Mitigasi
Sementara itu Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM Victoria Simanungkalit menjelaskan, korporasi pertanian ini bertujuan mengubah mindset petani dari yang awalnya tidak banyak tahu soal bisnis, menjadi paham masalah bisnis.

“Kita jelaskan kenapa mereka harus punya pabrik, kita juga sosialisasikan dan keputusan bisnis akan banyak tergantung pada mereka sendiri, sehingga rasa memiliki mereka lebih tinggi, dan lebih berani ambil risko. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menghitung risiko yang dihadapi dan melakukan mitigasi,” kata Vicky, sapaan Victoria.

Menurut Vicky, model korporasi pertanian ini sementara ini akan coba diterapkan pada sejumlah koperasi produksi. Mereka akan menjadi proyek percontohan bagi koperasi produksi lainnya. “Harapan kita, koperasi nantinya tidak akan dianggap ecek-ecek lagi, namun menjadi sebuah industri pertanian,” kata Vicky menutup penjelasannya. (BA4)

Advertisement

Tinggalkan Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here