Mardigu WP

BOSSMAN, gw nggak setuju video luh kemarin, itu bukan elu banget itu bukan kita!!! Demikian suara mitra saya yang keturunan batak dengan nada kerasnya. Lu harus klarifikasi. Kita ini pebisnis, tapi kita bukan oligarki.

Emang menurut luh omnibus law akan
meningkatkan kesejahteraan rakyat? Dia
bertanya dengan nada keras yang saya
jawab, sangat ngak percaya, itu delusi itu
khayalan.

Gw setuju, itu khayalan!!! Nah lu sendiri sejak 6 bulan lalu bilang, omnibus law produk oligarki, ya lu harus jelaskan posisi
luh dan posisi kita. Sontoloyo ya sontoloyo,
kalau omnibus law nggak akan mensejahterakan rakyat ya kita katakan.

Kalimatnya yang meledak-ledak tersebut
membuat saya tersadar bahwa hal ini harus juga dibuka dari sisi sontoloyo melihat fakta. Apa yang kita lihat? Aslinya apa sih muasal-nya omnibus law itu sampai harus terjadi?

Benar banyak pengusaha diuntungkan,
tetapi tidak semua pengusaha berhati
putih dimana keuntungannya bakal dibagikan lagi ke karyawannya, ini yang membuat saya tersadar.

Kita tahu yang kita bicarakan kali ini bukan pengusaha UKM, tetapi pengusaha yang non UKM yang hanya 3% tetapi mereka
menguasai 50% peredaran uang serta kendali ekonomi makro nasional.
Mereka diuntungkan oleh omnibus law,
tetapi apakah mereka perduli dengan
karyawan, buruhnya atau hatinya putih?
Maka kalau boleh saya jawab jujur, sedikit
sekali yang hatinya putih!!!!

Mereka dengan omnibus law akan semakin kapitalis!!! Kapitalis elitis, yaitu mereka para oligarki dan BUMN itu. Betul, keduanya elitis yang diuntungkan amat sangat dengan omnibus law.

Rakyat di bawah bagaimana? HANYA
MENUNGGU KEBAIKAN MEREKA. Sekali
lagi, bukan HAK yang akan didapat tetapi
MENUNGGU KEBAIKAN. Ya kalau bossnya
nggak baik, makan tuh sandal, gigit jari dah rakyat jelata, ini khan anjrit banget!!!

Jadi kita kembali ke asal muasal omnibus
law. Ya terpaksa deh kita buka juga dari pada disimpen. Aslinya adalah saat ini banyak pejabat Indonesia terpesona dengan beranda depan negara TIONGKOK di dalam membangun ekonomi. Mereka terkagum-kagum dengan halaman depan rumah Tongkok, terlihat indah megah dan cepat sekali dicapainya kemajuan ekonomi di Tiongkok.

Aslinya, mereka termakan propaganda
Tongkok, mereka hanya di lihatkan halaman depannya saja, tidak lihat sampai WC-WC dan dapur di halaman belakang.

Kekaguman dan keterpesonaan itu membuat cita-cita mulai banyak pejabat tadi ingin melakukan hal yang sama di Indonesia. Lalu Tongkok dianggap kakak tertua dan nasehatnya didengar bahwa salah satu syaratnya adalah BURUH HARUS MURAH untuk kompetitif produksinya.

Kemudian juga kendali atas lahan, atau
land reform dimana kalau negara memerlukan, maka pemilik lahan sudah tidak ada haknya. Di negara komunis yang otoriter hal ini bisa dijalankan, namun di negara demokrasi, suara rakyat jadi tertindas, makanya perlu perlindungan hukum. Jadilah omnibus law.

Karena itu kita mengatakan, nggak akan
jalan omnibus law menyejahterakan
rakyat karena tangan besi harus dijalankan. Tidak ada kompromi, demi murahnya
biaya produksi.

Jadi yang diinginkan banyak pejabat sekarang adalah meningkatnya GDP, dan
sungguh meningkatnya GDP BELUM
TENTU meningkat kesejahteraan rakyat,
ini harus diluruskan cita-cita banyak peja-
bat tersebut.

Memang terlihat manis UU tersebut dibungkus dengan nama “cipta kerja”
namun apakah pekerjaan akan membawa
kesejahteraan atau lebih lagi kebahagiaan. Belum tentu, dan kayaknya dengan
tekanan omnibus law, tidak akan tercapai
kesejahteraan tersebut.

MANUSIA Indonesia akan dipaksa jadi
mesin pekerja dan ini bukan cita-cita
rakyat semesta. Belum lagi ternyata asing aseng bebas masuk, juga untuk meningkatkan PDB, mau nanti 95% nya keluar lagi, yang penting PDB nasional naik.

Bukannya hilang itu tenaga kerja aseng di sulawesi nambah malah iya, karena DEMI PDB!!!! Mengapa mendadak bernegara kok jadi bengis begini sih untuk mencari materi? Jangan begitulah boss jangan terlalu materialistik!

Kita Indonesia, kita demokrasi, kita bukan
negara otoriter, kita mencari kesejahteraan dan keadilan dengan cara manusiawi,
cara lebih elegan, lebih adil.

Jadi kalau dikatakan omnibus law adalah
produk oligarki dan otoritarian, ada benarnya. Lalu ke depan bagaimana? Saya secara pribadi dan kita rakyat jelata, mengajukan saran untuk mencabut UU Cipta Kerja, atau tunda pelaksanaannya, sebaiknya kaji ulang lagi, demi bangsa negara, stop terpesona dengan asing aseng.

Jangan ukuran PDB naiknya angka-angka
statistik naik jadi tujuan bernegara janganlah. Yang benar adalah rakyat sejahtera, haknya dijaga, suaranya didengar adalah solusi terbaik itu semua. #peace

*mardigo wp, pengusaha, juga motivator

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini