“Revisi UU Minerba tidak berangkat dari persoalan konkret yang selama ini ada di lapangan akibat aktivitas eksploitasi pertambangan,” kata Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah, Jumat (29/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan Bersihkan Indonesia menggelar sidang rakyat untuk menggugat dan membatalkan Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba).

UU Minerba yang disahkan DPR pada 12 Mei lalu dianggap hanya memberikan karpet merah kepada para pengusaha tambang tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat di wilayah pertambangan.

“Revisi UU Minerba tidak berangkat dari persoalan konkret yang selama ini ada di lapangan akibat aktivitas eksploitasi pertambangan,” kata Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah, Jumat (29/5/2020).

UU Minerba harus dibatalkan lantaran tidak mengakomodasi kepentingan rakyat. Apalagi, masyarakat terdampak di wilayah pertambangan tidak pernah diajak dalam pembahasan UU Minerba. “UU Minerba yang baru hanya menguntungkan raksasa pertambangan batu bara,” ucapnya.

Sidang rakyat yang berlangsung hari ini diikuti lebih dari 2.000 orang dari Sumatera hingga Papua. Salah satu perwakilan gerakan Bersihkan Indonesia, Ahmad Ashov Birry, mengemukakan sidang ini merupakan salah satu upaya konsolidasi koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan uji materi UU Minerba.

Sidang ini juga sebagai bentuk protes masyarakat yang selama ini peduli terhadap isu sosial, kesehatan, dan lingkungan yang terdampak atas pengesahan UU Minerba. Sidang rakyat gerakan Bersihkan Indonesia akan diselenggarakan selama tiga hari ke depan.

Sejumlah lembaga yang terlibat dalam sidang ini antara lain Yayasan LBH Indonesia, Kanopi Bengkulu, Trend Asia, WALHI Kalimantan Selatan, JATAM, dan AURIGA Nusantara. Kemudian, ENTER Nusantara, KIARA, Sains Sajogyo Institut, dan ICW. (mam)

 

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini