Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Kamis (14/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini guna memutus penyebaran Corona Virus Disease 2019/Covid-19.

Namun, pergub ini dinilai belum efektif lantaran kasus positif Covid-19 masih menanjak di DKI Jakarta. Sampai Jumat (15/5/2020) pukul 12.00 WIB terjadi 5.679 kasus positif Covid-19.

Dari 5.679 kasus positif Covid-19 terbagi atas 1.286 orang sembuh, 474 orang meninggal dunia, dan 1.900 pasien dirawat.

Kejadian ini membuat Pemprov berpikir keras bagaimana mengurangi pasien Covid-19. Langkah ini diharapkan bisa dilakukan dengan Pergub 47/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Walaupun Jakarta sebagai episentrum Covid-19, tapi daerah lain diduga punya andil menambah penyebaran infeksi ini. Dengan Pergub No. 47/2020 diharapkan tidak bertambah kasus Covid-19 di Jakarta dari daerah lain.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Kamis (14/5/2020).

Pasal 4 Ayat 3 pergub ini menyebutkan Orang yang berdomisili di Jakarta tetapi tidak ber-KTP Jakarta atau Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) dilarang keluar dari Ibu Kota selama pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona).

“Iya dong (tidak bisa keluar Jakarta), orang dia KTP-nya daerah,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin pada Jumat (15/5/2020).

Larangan serupa berlaku bagi warga yang domisili Bodetabek tetapi ber-KTP di luar Jabodetabek. Mereka dilarang masuk ke Jakarta. Arifin menyampaikan, sesuai Pasal 4 Ayat 3

Pergub ini hanya membolehkan warga ber-KTP Jabodetabek yang bebas bepergian keluar masuk Jakarta. “Kalau dalam Jabodetabek kan enggak ada masalah,” ujarnya.

Pengawasan Pergub No.47/2020 akan dilakukan di check point (titik pemeriksaan) di perbatasan Jakarta. Sebanyak 33 check point disiapkan untuk keperluan tersebut. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini