• https://journal.upmi.ac.id/produk/hari-ini/
  • https://lawuii.ac.id/produk/server-thai/
  • https://simaset.respati.ac.id/v2/dokumen/selot88/
  • https://simponi.sumenepkab.go.id/products/link-terbaru/ https://sim-skpm.ipb.ac.id/public/storage/laporan-studi-pustaka/link/ https://perbendk1.semarangkota.go.id/sppspm/app/storage/cache/04/dewadora/ https://simponi.sumenepkab.go.id/products/link-terbaru/ https://selot-gacor.smkmodern-alrifaie.sch.id/ https://perbendk1.semarangkota.go.id/sppspm/app/storage/cache/04/s777/ https://sim-skpm.ipb.ac.id/public/storage/users/cheat-thailand/ https://bkd.surabaya.go.id/storage/slider/selot-thai/ https://jurnal.urindo.ac.id/files/miya88/ https://sianaksultan.purwakartakab.go.id/sigacor/ https://disdukcapil.pangandarankab.go.id/public/asset/dewadora/ https://feb.uhamka.ac.id/wp-content/szeus/ https://apps-cbt.rucika.co.id/lb/miya/ https://feb.uhamka.ac.id/wp-content/szeus/ https://disdukcapil.pangandarankab.go.id/public/asset/miya/ https://pancasari-buleleng.desa.id/assets/files/galeri/pragmatic/
    eksplore.co.id | Portal Berita Online Alternatif
    Advertisementjadwal-sholat
    Beranda blog

    Kenangan 1 Oktober Penculikan Katamso dan Sugiono di Yogyakarta (dari saksi mata)

    0

    SETIAP awal Oktober, saya selalu teringat peristiwa penculikan Kolonel Katamso di Yogyakarta. Saya adalah saksi hidup peristiwa tersebut.

    Saat itu, awal Oktober 1965, Yogya mencekam. Dua petinggi militer di Korem 72 Pamungkas — Kol. Katamso dan Letkol. Sugiyono hilang. Bayangkan kedua orang ini, adalah dua perwira tertinggi di Korem 72 Pamungkas yang wilayah kekuasaannya meliputu eks. Karesidenan Yogyakarta dan eks. Karesidensn Kedu. Tak ada orang yang tahu ke mana kedua pucuk pimpinan militer tertinggi di Yogya itu pergi.

    Saya (mahasiswa IAIN Yogya) yang saat itu, 1 Oktober 1965, berada di depan rumah dinas Kol. Katamso (Jl. Jenderal Sudirman No. 48 Yogya) melihat Komandan Korem 072 itu “dibawa paksa” oleh sejumlah tentara dari rumahnya.

    Kol. Katamso diculik anggota PKI, pikir saya ketika mengetahui Komandan Korem itu tak bisa berbuat apa-apa. Danrem dipaksa naik mobil jip Gaz dengan dikelilingi beberapa tentara yang bermuka sangar dan kasar.

    Saya dari IAIN dan Ahmad Dahani dari UGM datang ke rumah dinas Kol. Katamso Darmokusumo karena diutus HMI Cabang Yogya untuk menemui Komandan Korem 072 Pamungkas tersebut. Saya dan Ahmad Dahani oleh HMI diminta untuk menanyakan situasi keamanan Yogyakarta akibat peristiwa pemberontakan 30 September 1965 yang didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI).

    Beberapa catatan pertanyaan sudah kami siapkan. Kami akan bertanya kepada Kol. Katamso, kenapa tentara tidak membekuk PKI yang jelas-jelas anti Pancasila dan anti Tuhan? Kenapa PKI membunuh kyai dan tokoh-tokoh agama di wilayah yang partai komunisnya kuat seperti Madiun, Kartosuro, dan Boyolali?

    Sore hari menjelang pukul lima 1 Oktober 1965, saya dan Ahmad Dahani sudah berada di depan Bank BTN, seberang kediaman Kol. Katamso. Sampai di depan rumah Pak Katamso, kami dicegat tentara.

    “Saudara mau ke mana?” Tanya tentara yg kemungkinan ajudan Kol. Katamso.
    “Saya mau bertemu Kol. Katamso. Beliau sudah janji menerima kami berdua di rumah,” jawab saya.

    “Bapak tidak terima tamu. Saudara tentu tahu situasi ini,” kata tentara tesebut.

    Mendapat penjelasan ajudan itu, saya dan Ahmad Dahani mundur, kembali ke seberang jalan. Saya mengamati ada apa di rumah Kol. Katamso.

    Tiba-tiba beberapa menit kemudian, masuk sebuah mobil jip Gaz warna hijau tentara ke halaman rumah komandan Korem. Saya melihat dari balik pagar, Pak Katamso keluar rumah dan langsung duduk di samping sopir mobil Gaz buatan Rusia itu. Jip Gaz langsung meluncur membawa Kol. Katamso entah ke mana, dikawal enam tentara bersenjata lengkap di bagian belakang mobil. Mereka duduk berhadap-hadapan di belakang Pak Katamso yang waktu itu memakai baju hem putih dan celana hijau tentara. Melihat peristiwa itu, kami tertegun. Ada apa ini? Pasti akan ada peristiwa besar di Yogya, batin saya.

    Dengan pikiran berkecamuk, kami langsung pulang ke kantor cabang HMI, yang saat itu berada di rumah Sugiat, mahasiswa kedokteran UGM. Sugiat (kelak jadi pimpinan RS Islam Cempaka Putih) kaget luar biasa.

    “Ini pasti masalah besar. Tidak mungkin seorang kolonel, apalagi Danrem 072 yang menguasai teritori DIY dan Kedu pergi dengan pakaian sipil sendirian tanpa ajudan. Untuk apa pula enam tentara bersenjata lengkap berada di belakang sopir jip Gaz yang membawa Kol. Katamso?” Ujar Sugiat. Benar firasat kami. Ternyata Kol. Katamso diculik, lalu dibunuh.

    Latar belakang tindak kekerasan yang terjadi di Yogyakarta, pada 1 Oktober 1965 adalah sama dengan yang terjadi di Jakarta, yakni bagian dari upaya pengambilalihan kekuasaan oleh PKI yang didahului dengan penculikan dan pembunuhan.

    Kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 di Yogyakarta menimpa Kolonel Katamso dan Letkol Soegiyono, masing-masing sebagai Danrem dan Kasrem 72. Para penculik adalah kalangan AD sendiri, dipimpin Mayor Mulyono, Kasi Korem 72. Setelah melakukan penculikan terhadap kedua atasannya itu, Mulyono mengumumkan dukungannya terhadap “G 30 S/PKI” dan mengambilalih pimpinan Korem 72 Yogyakarta.

    Dua eksekutor, Peltu Sumardi dan Serma Kandar membawa Kol. Katamso ke suatu tempat yang tersembunyi, yang belakangan diketahui sebagai Mako Yon L di Kentungan Sleman. Menurut saksi mata dari AD, yakni Serka Suwarno dan Kopda Sugiyono di Pengadilan Militer, mereka mendengar suara pukulan keras sebanyak empat kali. Setelah pukulan pertama terdengar suara rintihan kesakitan. Suara ini kemudian lenyap setelah dilanjutkan pukulan tiga kali berturut-turut. Dilihatnya, tempat pemukulan berada di lingkungan Markas Yon L. Di dekat tempat itu ada 6 orang sedang berdiri dan dua orang sedang duduk di dekat pohon pisang.

    Di tempat gundukan tanah yang ditanam pohon pisang tersebut, setelah digali, kemudian ditemukan dua jenazah. Setelah diidentifikasi, diketahui, dua mayat itu adalah jasad Kol. Katamso dan Letkol. Sugiyono yang diculik sebelumnya. Tetesan darah dan sobekan baju putih ditemukan di tembok dekat suara pemukulan. Temuan ini mengindikasikan telah terjadi penganiayaan berat terhadap Kol. Katamso dan Letkol Sugiono sebelum dibunuh.

    Jenazah kedua perwira menengah AD itu dalam keadaan ditanam di bawah pohon pisang. Apakah ditanam hidup-hidup ataukah dibunuh dulu baru ditanam, tidak ada saksi yang memperkuat dugaan tersebut. Namun dugaan terjadinya penganiayaan berat sebelum dilakukan pembunuhan sudah hampir pasti.

    Penggalian jenazahnya sendiri baru dilaksanakan tanggal 20 Oktober 1965. Lama kedua petinggi militer ini dinyatakan hilang. Baru tiga pekan kemudian, lokasi mayatnya ditemukan. Di bawah tanaman pohon pisang yang layu.

    *Dr. KH Amidhan Shaberah, ulama, mantan
    Komisioner Komnas HAM (2002-2007)

    Ditangkap Polisi Jerman

    0
    Abu Hanifah, duduk, saat berkunjung ke Spanyol, saat sudah pensiun sebagai staf khusus Menteri Perindustrian (dok pribadi/Eksplore.co.id)

    catatan Abu Hanifah*

    PADA mulanya saya sangka tdk akan diikutkan pindah ke sebelah, Departemen Perindustrian. Ternyata keliru. Menteri Fahmi Idris menugaskan saya untuk menghubungi Sekjen Departemen Perindustrian, Agus Tjahayana agar menyiapkan acara serah terima jabatan. Seusai acara dengan Menaker Erman Suparno di Depnakertrans, langsung serah terima jabatan dengan mantan Menteri Perindustian Andung A Nitimiharja. Kemudian lanjut Rapim pada jam 19.00.

    Tugas pokok saya sebagai Staf Khusus Menteri, adalah Hubungan Antar Lembaga. Baik ke dalam maupun keluar. Terutama membina hubungan baik dengan DPR-RI, Komisi VI mitra kerja Departemen Perindustrian. Mendampingi menteri ketika menerima tamu dan mendampingi menteri dalam berbagai kunjungan. Selalu berkordinasi dengan eselon satu untuk berbagai program yang melibatkan menteri dalam acara-acara seremonial

    Pernah melakukan kunjungan ke Palu, Sulawesi Tengah. Dimana, Departemen membangun Proyek Rotan. Dan Pusat Inovasi Industri Rotan. Bersama Pusat Industri Rotan di Jerman, mengadakan pendidikan alih kemampuan di bidang desain mebel rotan. Sesuai dengan kebutuhan pasar Eropa. Dr. H. Dedi M, sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Departemen Perindustrian telah mengikutsertakan hasil kerja peserta didik di pameran akhir tahun di Jerman.

    Sementara itu, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Fauzi Aziz tidak pernah lelah melakukan pembinaan kepada industri kecil di tanah air. Usaha kecil pembuat cendera mata (pisau) di Bali, diberi bantuan peralatan kerja. Di Kalimantan dan Sulawesi melakukan pembinaan usaha kecil pembuatan batik. Sehingga setiap bulan sebagai Staf Khusus saya ikut mendampingi Dirjen IKM bertemu dan berdialog dengan usaha kecil di daerah-daerah.

    Perjalanan ke Luar Negeri
    Beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Baik bersama menteri atau tidak. Apabila ke luar negeri saya selalu usul agar mengajak kawan-kawan anggota DPR-RI, Komisi VI. Bila menteri setuju, maka tugas saya menentukan orangnya. Pernah ke Jepang dan Seol Korea bersama Zulkifli Hasan (Fraksi PAN) dan Agus Hermanto (Fraksi Demokrat). Sewaktu ke Beijing China mengajak Anwar Sanusi (PPP) dan Hamzah Sangaji (Golkar).

    Pernah ke Wina, transit di Frankfurt, Jerman. Menteri dan Ibu Kartini Fahmi Idris sudah duluan keluar pesawat. Giliran saya keluar pesawat ada polisi secara acak memeriksa, pasport. Entah bagaimana, saya yang diperiksa.

    Ternyata pasport saya tidak ada visa shengennya. Hanya ada visa utk Wina tok. Saya langsung ditangkap Polisi. Saya ketakutan.Untung ada Asep dari Konjen RI di Frankfurt. Dia menjelaskan bahwa saya hanya transit. Polisi bilang (tentu dalam bahasa Jerman), saya akan dikawal ke ruang tunggu penumpang yang akan terbang ke Wina.

    Menteri Fahmi ada juga jailnya. “Hebat Abu, di kawal dua polisi. Saya yg menteri saja tdk dapat pengawalan.” Saya hanya bisa cengengesan dikerjai menteri. Sambil berkata, “Untung tidak di borgol bang.”

    Pernah ke Washinton DC, Amerika Serikat. Untuk menghadiri seminar Perubahan Iklim dari Bank Dunia. Berangkat dengan staf dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian Sdri Bekty. Saya tugaskan dia urus tiket pesawat SQ. Sekaligus pesan makanan seafod di dlm pesawat. Agar tidak termakan barang haram. Saat mau pulang ke Indonesia, setelah lepas landas di DC. Ternyata pesawat balik lagi ke bandara.

    Dijelaskan bahwa ada pesawat yang ditumpangi Paus. Sehingga seluruh pesawat tidak boleh terbang, sampai Paus terbang jauh. Akibatnya, pesawat kita, telat mendarat di New York. Pesawat SQ yang akan ditumpangi telah terbang. Anggota rombongan ada dari Deplu, Depkeu, dari Garuda. Kemudian kami difasilitasi nginap di hotel Holiday In, New York, atas biaya SQ, dan sore besok baru akan terbang utk balik ke Jakarta via Singapore.

    Saya minta anggota rombongan dari Deplu menghubungi kantor perwakilan di New York, untuk pinjam mobil. Maka hari itu kami keliling melihat reruntuhan gedung kembar WTC yang ditabrak pesawat dalam peristiwa 9 September. Keliling Manhattan, melihat patung Liberty sebelum ke bandara untuk naik SQ balik Jakarta. Ternyata ada hikmahnya terlambat pesawat. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm [53] : 39). (diajak Menteri kuliah lagi).

    Salam dari Mutiara Baru.
    Rabu. 2 September 2020.

    *abu hanifah, mantan staf khusus Menteri Perindustrian

    Pemerintah Sadari Pasar Lokal Dibanjiri Produk Impor

    0

    JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah menyadari saat pasar domestik banyak dibanjiri produk impor. Jika tak segera diantisipasi, dikhawatirkan produk lokal terutama sektor UMKM bakal kalah bersaing dan tidak kompetitif. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Rencana Strategis Nasional Pengembangan UMKM di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

    Menurut Teten, pasar domestik saat ini sudah dibanjiri produk impor yang memiliki daya saing kuat dengan harga kompetitif, lewat pasar e-commerce. “Produk UMKM kita harus bisa bersaing dengan produk impor tersebut. Makanya, kita harus memperkuat UMKM, baik dari sisi daya saing hingga kualitas produknya,” kata Menkop.

    Di hadapan perwakilan 18 kementerian, perbankan dan lembaga keuangan BUMN, Teten pun meminta seluruh kementerian dan lembaga yang melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Mereka juga diminta menghilangkan ego sektoral dengan melakukan kolaborasi dan sinergi yang baik antarkementerian. “Kita sudah harus melakukan konsolidasi program di tingkat lapangan dengan komitmen kuat. Kita harus memiliki One Gate Policy untuk pemberdayaan UMKM yang sekarang menyebar di 18 kementerian,” tutur Teten. 

    Bila dibandingkan dengan negara lain, lanjut Teten, kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih rendah, yaitu hanya 14% saja. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 17%, Malaysia di atas 20%, Thailand di atas 30%, Jepang 55%, dan China 70%.

    Mantan aktivis anti korupsi ini berharap, konsolidasi program antarkementerian akan diarahkan pada konsolidasi pembiayaan agar terarah untuk sektor produksi dan unggulan. “Selain itu, UMKM juga harus kita konsolidasikan ke arah value based komoditi. Kita banyak memiliki kekayaan sumber daya alam hayati. Saya berharap UMKM tidak melulu main di pasar lokal,” tegas Menkop dan UKM.

    Dia menambahkan, Indonesia memiliki banyak potensi produk untuk pasar ekspor yang berbahan baku lokal, seperti perikanan, pertanian, dan furnitur. “Kita perlu masuk ke global value chain karena kita perlu devisa masuk dengan membangun produk berorientasi ekspor dan substitusi impor. Tahun depan, jangan ada lagi impor cangkul dan alat pertanian lainnya,” tukas Teten lagi.

    Karenanya dia optimistis, pengembangan UMKM bisa terukur dan terarah bila dilakukan secara bersama seluruh kementerian dan lembaga yang ada. “Kita harus melakukan konsolidasi dan agregasi UMKM, dengan target dan komitmen yang jelas. Sehingga, kapasitas usaha dan daya saing UMKM bisa meningkat dan struktur ekonomi kita yang selama ini berbentuk piramida bisa menjadi lebih adil lagi,” tandas Teten.

    Mantan kepala staf kepresidenan ini menambahkan, Presiden Jokowi sudah menugaskan dirinya agar UMKM bisa mengambil peran lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. Pasalnya, selama ini, pertumbuhan UMKM di Indonesia masih terbilang sangat rendah. “Banyak faktor mengapa UMKM sulit berkembang. Di antaranya, UMKM kita tidak terintegrasi terhadap supply chain. Oleh karena itu, kita akan mendorong UMKM untuk masuk ke pasar global value chain,” ucap Menkop dan UKM.

    Arah Kebijakan
    Sementara itu, dalam paparannya, Staf Ahli Menkop dan UKM Bidang Ekonomi Makro Hanung Harimba menekankan, arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan akan difokuskan pada produk yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, pendekatan kelompok, dan lintas sektoral, hingga penanganan sesuai karakteristik dan level usahanya. “Kalau dilakukan secara sendiri-sendiri kurang efektif, maka kita butuh koordinasi dan sinergi yang baik antara kementerian,” jelas Hanung.

    Nantinya, lanjut Hanung, agenda perubahan akan menciptakan integrasi UMKM dalam global value chain, UMKM naik kelas, melahirkan enterpreneur baru, hingga modernisasi koperasi. “Kita harus membangun sistem market intelejen berbasis Big Data, termasuk penguatan sistem logistik yang harus terintegrasi agar lebih efektif. Kita butuh One Data UMKM Policy antar kementerian dan peningkatan koordinasi dengan Pemda,” kata Hanung.

    Dia menjelaskan, ada enam program strategis bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Yaitu, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing, pengembangan kapasitas manajemen SDM, dan koordinasi lintas sektoral. “Kita akan mendorong local branding untuk go international. Di samping itu, pengadaan barang pemerintah pusat dan daerah memakai produk UMKM yang akan kita masukkan dalam e-katalog,” pungkas Hanung. (ban)

    Menkop: Cegah Kapitalisme, BUMDes Harus Berbentuk Koperasi

    0

    MAKASSAR (Eksplore.co.id – Saat ini faham kapitalisme telah menembus seluruh ruang ekonomi termasuk di Indonesia. Keberadaan koperasi menjadi kekuatan yang mampu memproteksi pasar dari praktik kapitalisme.  Itulah yang diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

    “Koperasi bisa memproteksi ekonomi pasar dari kapitalisme dunia, yang hampir tidak ada lagi ruang yang tidak ditembus oleh mereka,” kata Menkop dan UKM saat membuka Munas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Senin (11/11/2019) malam di Makassar. Hadir di acara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.

    Menurut Teten, kendati kapitalisme sudah menguasai pasar dalam negeri, namun penetrasi kapitalisme ke desa masih belum dominan. Itu sebabnya, program pemerintah menyalurkan dana desa hingga  Rp 1 miliar perlu dilakukan agar desa mampu berkembang melalui potensi yang dimilikinya. 

    Menurutnya, perekonomian rakyat di desa harus hidup. Jangan sampai produk industri menguasai desa yang akibatnya akan menyedot dana dari desa kembali ke industri. Menteri koperasi mengatakan dana desa selama ini telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) namun diharapkan Bumdes ke depan dapat berbentuk koperasi.

    “Pak Jokowi menaruh harapan Bumdes itu harus dalam bentuk koperasi. Jangan Bumdes itu dikuasai oleh elit desa. Itu bahasa Pak Jokowi,” kata Menteri dalam sambutannya.

    Mengutip Bung Hatta, Teten mengatakan koperasi mengandung spirit kebersamaan, gotong royong dan keadilan. Spirit yang besar ini harus dibangkitkan kembali terutama dalam situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu sekarang. Situasi global itu telah berdampak ke ekonomi dalam negeri terlihat dari neraca perdagangan yang tertekan, kemunduran industri, impor yang besar.

    “Koperasi dan UMKM telah terbukti paling bertahan pada masa krisis tahun 1998. Saat ini, koperasi dan UMKM harus menunjukkan eksistensi dan kontribusinya bagi perekonomian nasional,” kata Teten.

    Dia mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk mengembangkan koperasi dan UMKM. Menciptakan ekosistem bisnis dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan usaha-usaha besar lainnya.  Untuk itu, perlu ada afirmasi dalam kemudahan perijinan, pajak, dan pembiayaan.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid memaparkan Gerakan Panca Dekopin 2019 – 2024. Panca pertama, tentang Regulasi. Perlu ada UU tentang perekonomian nasional untuk mengimplementasikan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1.

    Nurdin mengajukan agar ada revisi UU Kementerian Negara yang saat ini menempatkan Kementerian Koperasi dan UKM pada level tiga. Menurutnya, Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya pada level dua.

    Ia juga mendesak agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Perkoperasian untuk memperkuat eksistensi dan fungsi koperasi dalam tata ekonomi nasional, meningkatkan daya saing koperasi dan terciptanya konglomerasi koperasi.

    “Koperasi tidak anti konglomerasi, tapi konglomerasi yang dituju bukanlah konglomerasi orang per orang karena hal itu tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Konglomerasi yang hendak dicapai adalah konglomerasi koperasi,” kata Nurdin.

    Kedua, tentang Kebijakan. Nurdin menyampaikan perlunya sebagian dana desa turut dikelola oleh koperasi. “Hal ini untuk optimalisasi pemanfaatan dana desa demi kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tercipta lapangan kerja dan kewirausahaan,” kata Nurdin.

    Ketiga, Penguatan Kelembagaan. Hal ini terkait sinergi Dekopin Pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu melakukan modernisasi manajemen koperasi.

    Keempat, Konglomerasi Bisnis Koperasi. Dilakukan lewat pengembangan inti plasma melalui agrobisnis, pertanian, perkebunan dan koperasi menjadi home industry bagi skala pabrik, koperasi dapat mengembangkan usaha-usaha baru.

    Kelima, Pemberdayaan UMKM di lokasi wisata maupun buruh, petani di daerah penyangga destinasi wisata. (ba5)

    Herodes Antipas, Raja Pembunuh Mahkamah Konstitusi

    0
    Helmi Hidayat

    GALILEA dan Perea adalah contoh terbaik sebuah kerajaan yang hancur secara terhina akibat kepala negara mereka mengangkangi, lalu membungkam, mahkamah konstitusi mereka. Raja yang memimpin negeri yang terletak di tanah Palestina ini adalah Herodes Antipas atau Herodes Antipatros. Ia berkuasa di Galilea dan Perea 20 tahun sebelum Yesus lahir sampai tahun 39 Masehi.

    James Jacques Joseph Tissot, pelukis dan ilustrator asal Prancis (1836 –1902), pernah melukis Herodes Antipas mengenakan baju perang. Ia digambarkan berkulit legam, berkumis tipis, juga berjenggot. Dalam lukisan itu matanya sangat tajam, jidatnya berkerut, menggambarkan sosok ambisius. Jika Anda berlama-lama memandangi lukisan itu, segera timbul kesan lelaki di hadapan Anda adalah sosok yang haus kekuasaan dan pandai menyembunyikan dendam.

    Herodes Antipas adalah putra bungsu Herodes Agung. Dia punya dua saudara kandung bernama Herodes Arkhelaus, serta satu saudara satu ayah berbeda ibu, Herodes Filipus. Nama kedua Herodes itu penting disebut sebab Herodes Filipus punya andil besar dalam tulisan kali ini.

    Herodes Antipas jatuh cinta pada Herodias, istri Herodes Filipus, lalu menyuruh istri saudaranya itu bercerai untuk kemudian menikah dengannya. Herodes Antipas juga jatuh cinta pada Salome, anak Herodes Filipus dari bekas istrinya Herodias, lalu dia nikahi juga. Riwayat lain menyebut nama anak Herodes Filipus adalah Herodias juga, sama dengan nama ibunya.

    Demikian fenomenal sejarah Herodes Antipas sampai-sampai Perjanjian Baru, dalam Matius 14:3, mengabadikan kisahnya: ‘’Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, isteri Filipus, saudaranya.’’

    Dalam Al-Quran, Yohanes yang disebut dalam Matius 14:3 itu tak lain adalah Nabi Yahya, anak Nabi Zakaria, alaihimassalaam. Panggilan lain buat Yahya adalah John (baca Yohen) dan Yuhana. Nama-nama itu — Yahya, Yohanes, John dan Yuhana — semuanya berarti ‘’hidup’’. Nanti, ketika kepala NAbi Yahya dipenggal, lalu kepala itu dibawa ke istana Herodes Antipas di atas nampan penuh darah, semua orang di istana terkejut melihat Nabi Yahya masih hidup. Mulut di kepala terpenggal itu tetap bercakap-cakap menyampaikan hukum Taurat.

    Kisah kematian Nabi Yahya ini sekali lagi menegaskan bahwa seorang raja boleh saja membelenggu fisik rakyatnya sendiri, tapi tak satu pun manusia termasuk raja-raja di mana pun di Bumi ini mampu membelenggu pikiran mereka!

    Al-Quran memang tidak menceritakan kisah pernikahan haram antara Herodes Antipas dengan Herodias, atau pernikahan Herodes Antipas dengan Salome, anak tirinya sendiri. Namun, folklore Bani Israil (Israilliyat) mengisahkan ketiga lelaki yang sama bernama Herodes anak-anak Herodes Agung itu saling bertemu di Roma saat mereka mempelajari hellenisme.

    Di Roma itulah Herodes Antipas kesemsem berat pada Herodias, istri Herodes Filipus I. Keduanya terlibat dalam percintaan hingga perempuan itu bertekad menceraikan suaminya. Demi cinta kilat itu juga Herodes Antipas rela menceraikan istrinya sendiri, Phasaelis, padahal ia adalah putri Aretas IV Philopatris, Raja Nabatea.

    Pernikahan mereka sebenarnya musykil sebab Herodias adalah keponakan perempuan Herodes Antipas. Apalagi Herodes Antipas juga ingin menikahi Salome, anak tirinya sendiri. Inilah yang membuat sebagian rakyat Galilea dan Perea, yang saat itu sangat religius dan taat pada ajaran Taurat di bawah bimbingan Yohanes Pembaptis alias Nabi Yahya, menjadi resah.

    Akibatnya, terjadilah perang tafsir di antara ulama Yahudi. Para ulama yang bergantung hidup pada istana menyatakan pernikahan antara Herodes Antipas dan Herodias sungguh mulia. Mereka juga membolehkan pernikahan Herodes Antipas dengan Salome.

    Namun demikian, sebagian ulama Yahudi yang independen dan taat pada hukum Allah SWT menegaskan pernikahan Herodes Antipas dengan Herodias haram sebab di dalamnya terjadi perebutan istri orang. Pernikahan Herodes Antipas dengan Salome lebih haram lagi sebab seorang lelaki haram menikahi anak tirinya sendiri.

    Mengatasi kemelut tafsir itu, Herodes Antipas melakukan uji materi hukum ke mahkamah konstitusi agar pernikahannya punya legitimasi sosial. Ia mengundang semua keluarganya dan para ulama di Galilea dan Perea ke istana, untuk mendengarkan putusan mahkamah konstitusi. Hakim dalam mahkamah itu adalah Yahya alias Yohannes Pembaptis, Zakaria ayahnya, serta Allah SWT sebagai Hakim Tertinggi.

    Sesuai keyakinan Yahudi, tentu ada hakim yang lebih tinggi dari Yohanes alias Yahya, yakni Allah SWT. Sebagai nabi, baik Zakaria maupun Yahya mampu menerima pesan yang disampaikan Allah sebagai Hakim Tertinggi dalam bentuk wahyu.

    Di mahkamah konstitusi itulah, tanpa diduga oleh Herodes Antipas, Yahya berpendapat pernikahannya dengan Herodias haram sebab seorang lelaki tak boleh menyuruh seorang perempuan bercerai dari suaminya lalu ia menikahi janda itu.

    Ia juga berfatwa, jika seorang lelaki telah menikahi seorang perempuan yang punya anak perempuan, dia boleh menikahi anak perempuan istrinya itu setelah dia menceraikan istrinya dengan syarat dia belum menyetubuhi istrinya tadi. Tapi, jika dia telah menyetubuhi istrinya biarpun sekali, maka anak istrinya itu otomatis menjadi anaknya juga secara hukum (daughter in-law) dan karenanya haram dinikahi untuk selamanya. Fatwa Nabi Yahya ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisaa’ ayat 23.

    Riwayat lain menyebut, pertanyaan yang diajukan kepada Yahya adalah apakah seorang lelaki yang menjatuhkan talak ba’in (tiga kali) boleh rujuk lagi dengan bekas istrinya? Kata Yahya, lelaki itu boleh kembali pada bekas istrinya dengan syarat si istri telah menikah dengan lelaki lain, lalu mereka bercerai secara suka rela.

    Mendengar fatwa itu, Herodes Antipas dan Herodias sangat marah dan ingin membunuh Yahya alias Yohanes Pembaptis. Tapi Herodes gentar sebab reputasi Yahya sangat tinggi di depan masyarakat Yahudi. Herodes Antipas kemudian hanya memenjara Yohanes di benteng Machaerus sebagai upayanya membungkam mahkamah konstitusi.

    Kendati demikian, Herodias tidak puas. Maka, ketika Herodes Antipas sedang bahagia disuguhi tarian erotis oleh Salome, ia mempersilakan anak tirinya itu minta apa saja sebagai hadiah. Herodias lalu menyuruh anaknya minta agar kepala Yahya dipenggal lalu diantar ke istana sebagai hadiah.

    Nabi Yahya lalu dipenggal, kepalanya dibawa ke istana, tapi secara sangat mengejutkan organ tubuh itu justru mampu berkata-kata menyampaikan pesan hukum yang pernah dia sampaikan ketika dia masih hidup dan diminta berfatwa.

    Kapan Yahya dipenggal? Menurut hadis Nabi SAW yang dikutip Abu Al Fida Ismail bin Katsir alias Ibnu Katsir, dalam bukunya ‘’Qishash Al-Anbiyaa’’, tragedi itu berlangsung saat Yahya salat di mihrab Baitul Maqdis. Di sampingnya ada Nabi Zakaria yang juga sedang salat. Rasulullah SAW mendapat informasi ini langsung dari Nabi Zakaria saat beliau bermi’raaj ke langit.

    Tapi, sebagian ulama Islam meragukan hadis ini sebab, tidak seperti biasanya, hadis yang dikutip Ibnu Katsir itu panjang menceritakan secara detil kisah Zakaria dan Yahya, termasuk kisah pemenggalan sadis itu.

    Atas kejadian itu, Yesus atau Nabi Isa AS dalam sebutan umat Islam mengecam Herodes Antipas dengan menyebutnya seekor ‘serigala’. Herodes Antipas dan keluarganya kemudian tewas secara mengerikan. Sebagian riwayat menyebut, tentara Aretas IV Philopatris, Raja Nabatea yang juga besan Herodes Antipas, menggempur kerajaan itu tanpa ampun, sebagai balas dendam akibat Herodes Antipas menyia-nyiakan puterinya.

    Setelah Herodes Antipas tewas secara terhina dan istananya hancur berantakan, para ulama yang selama ini pro-istana justru marah pada Nabi Zakaria. Mereka bertafsir, gara-gara Zakaria dan Yahya itulah, raja mereka binasa dan istana mereka porak-poranda. Tak lagi punya rujukan mahkamah konstitusi yang sudah dibungkam Herodes Antipas saat ia masih hidup, sebagian ulama Yahudi ini justru merasa benar dengan tafsir mereka lalu membuat fatwa agar Nabi Zakaria dibunuh saja.

    Dalam hadis Nabi SAW yang dikutip Ibnu Katsir tadi, Nabi Zakaria bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa ia melarikan diri ke sebuah kebun penuh pohon di Baitul Maqdis. Pepohonan di sana memanggilnya, lalu sebatang pohon besar membuka diri. Nabi Zakaria kemudian bersembunyi dalam pohon itu, tapi Iblis berhasil menarik ujung pakaian Nabi Zakaria untuk menjadi bukti bahwa utusan Allah itu bersembunyi di dalam pohon itu.

    Nabi Zakaria kemudian meninggal dunia ketika pohon besar tempat ia bersembunyi digergaji.

    Negeri Galilea dan Perea binasa sebab raja mereka membungkam dan mempermainkan mahkamah konstitusi. Bagaimana dengan negeri Anda?

    Jakarta, 19 Februari 2024
    https://www.facebook.com/share/p/tKjeBbk5EERj2GEp/?mibextid=oFDknk

    ___*penulis Drs Helmi Hidayat, MA, adalah dosen Ilmu Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta-Ciputat.

    Keajaiban dan Potensi Kejahatan Quick Count

    0

    SETIAP “alat” diciptakan manusia untuk membantu dan memberi manfaat kepada manusia. Senjata tajam seperti pisau, parang, celurit, diciptakan untuk membantu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan di pertanian, dan lainnya.

    Tetapi, alat bantu tersebut juga bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Senjata tajam yang diciptakan sebagai alat bantu bisa digunakan untuk merampok, bahkan membunuh.

    Begitu juga dengan quick count atau Hitung Cepat, yang diciptakan untuk membantu perhitungan suara pemilu secara cepat dan akurat. Salah satu tujuan dari Quick Count adalah untuk mendeteksi atau menangkal potensi kecurangan perhitungan suara oleh penguasa penyelenggara pemilu.

    Karena quick count diciptakan dengan menggunakan metodologi dan kaidah ilmu statistik untuk memperkirakan, atau memprediksi, hasil akhir pemilu (dan pilpres) secara cepat. Hanya dalam hitungan beberapa jam saja, sudah bisa diperoleh perkiraan hasil pemilu.

    Metode ilmiah quick count ini terbukti cukup akurat apabila, dan hanya apabila, dilakukan sesuai prinsip-prinsip ilmu statistik yang menjadi dasar metodologi quick count. Yaitu, central limit theorem distribusi normal, kecukupan jumlah sampling (the law of large numbers), dan sampling acak (random sampling). Dan tentu saja quick count harus dilaksanakan oleh penyelenggara profesional dan independen.

    Masalahnya, seperti “alat” yang diciptakan untuk kebaikan tetapi dapat juga digunakan untuk kejahatan, quick count juga bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, untuk memberi perkiraan hasil pemilu yang salah, atau bisa, dengan memberi kemenangan kepada salah satu paslon tertentu.

    Caranya sangat mudah. Cukup “melanggar” atau tidak mengikuti prinsip atau kaidah ilmu statistik yang menjadi dasar metodologi quick count tersebut. Artinya, tidak mengikuti, atau melanggar, prinsip central limit theorem, the law of large numbers, dan random sampling, maka hasilnya akan sangat bias.

    Bahasa awamnya, dengan memanipulasi pengambilan data sampling, maka hasil quick count cenderung tidak mencerminkan penyebaran (hasil) perolehan suara yang sebenarnya, bahkan bisa digunakan untuk menciptakan hasil yang diinginkan.

    Central limit theorem dan the law of large numbers adalah prinsip statistik, di mana semakin banyak pengambilan jumlah data sampling (dalam hal pemilu, jumlah TPS) maka distribusi hasil sampling akan semakin mencerminkan (mendekati) distribusi normal populasi.

    Artinya, semakin besar jumlah sampling TPS yang diambil dalam perhitungan quick count, maka tingkat akurasi perkiraan hasil quick count semakin baik, atau mendekati hasil sebenarnya (populasi).

    Sebagai contoh, data sampling yang hanya mencakup satu TPS saja bisa menghasilkan 100 persen perolehan suara untuk paslon tertentu, dan nol persen untuk lainnya. Tetapi, kalau data sampling mencakup 100 TPS (dari 822.236 TPS), kemungkinan besar tidak ada lagi paslon yang memperoleh suara 100 persen atau nol persen. Artinya, distribusi perolehan suara sudah mulai tersebar kepada semua paslon. Tetapi, perolehan suara ini masih jauh dari kondisi sebenarnya. Karena tingkat kesalahan (margin error) sampling masih sangat besar, mengingat data sampling sangat sedikit.

    Kalau data sampling diperbesar menjadi 1.000 TPS, maka hasil distribusi perolehan suara kepada semua paslon akan semakin baik. Sampling 10.000 TPS akan lebih baik lagi. Distribusi perolehan suara quick count akan semakin mendekati penyebaran perolehan suara paslon secara nasional (populasi).

    Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat akurasi quick count adalah jumlah pemilih per TPS (the size of polling station).

    Misalnya, data sampling quick count ditetapkan 2.500.000 pemilih dengan tingkat kepercayaan 99 persen, dan margin error +/- 0,32 persen. Karena yang disampling (unit of analysis) adalah TPS, maka tingkat margin error akan tergantung dari berapa banyak jumlah pemilih per TPS. Semakin banyak jumlah pemilih per TPS maka semakin besar tingkat margin error.

    Jumlah pemilih per TPS di Indonesia rata-rata 250, didapat dari 204.807.222 jumlah pemilih tetap (DPT) dibagi 822.223 jumlah TPS.

    Untuk jumlah sampling 2.500.000 pemilih, maka jumlah sampling TPS menjadi 10.000 TPS (2.500.000 pemilih dibagi 250 pemilih per TPS), dengan margin error meningkat menjadi +/- 5,05 persen, untuk tingkat kepercayaan 99 persen.

    Tetapi, tingkat akurasi hasil quick count yang sudah mengikuti kaidah ilmu statistik yang sudah benar tersebut hanya berlaku kalau pengambilan sampling dilakukan secara acak (random): acak sederhana (simple random) atau acak berstrata / kelompok (stratified random).

    Sampling acak sangat penting untuk mendapatkan hasil quick count yang obyektif dengan tingkat akurasi yang tinggi, tidak bias.

    Kalau data sampling quick count untuk 10.000 TPS diambil secara acak, maka hasil quick count bisa mencerminkan perkiraan hasil akhir secara nasional, dengan tingkat kepercayaan 99 persen dan margin error +/- 5,05 persen.

    Tetapi, kalau sebagian besar dari data sampling 10.000 TPS tersebut sengaja diambil dari daerah tertentu, dari kantong pemilih paslon tertentu, maka hasil quick count akan cenderung memenangi paslon tertentu tersebut.

    Sebagai konsekuensi, tingkat akurasi quick count akan menjadi lebih rendah, dengan margin error (ditambah sampling error) naik tajam, bisa mencapai 10 persen lebih. Artinya, tingkat akurasi quick count tersebut sudah tidak layak dipercaya lagi.

    Dengan memanipulasi data sampling seperti ini, jumlah perolehan suara quick count dapat disesuaikan dengan keinginan pemesan, misalnya antara 58 sampai 60 persen. Tetapi, tingkat akurasinya tentu saja sangat rendah. Artinya, hasil riil pemilu bisa jauh berbeda dari hasil quick count.

    Oleh karena itu, quick count harus diselenggarakan oleh pihak profesional, independen, dan mempunyai moral dan etika, sehingga tidak bisa dibayar untuk pesanan pihak tertentu.

    Bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia? Apakah lembaga quick count dapat dipercaya profesionalitas dan tingkat independensinya? Sangat diragukan!

    Litbang Kompas menyatakan membiayai quick count secara mandiri. Quick count dilakukan dengan metoda stratified random sampling untuk 2.000 TPS, dengan tingkat kepercayaan 99 persen dan margin error 1 persen. Perhitungan jumlah sampling dan margin error ini perlu dipertanyakan.

    Semoga Litbang Kompas berkenan membuka formula perhitungan metode statistiknya, agar masyarakat yakin tingkat akurasi quick count Litbang Kompas dapat dipercaya.

    Selain itu, masyarakat yang merasa dirugikan dengan hasil quick count, karena diduga ada manipulasi jumlah dan pengambilan data sampling, bisa menggugat dan menuntut semua lembaga quick count untuk membuka metoda perhitungannya.

    Karena quick count pemilu sangat kritikal bagi rakyat, dan dapat menentukan arah kehidupan bangsa dan negara ke depan.

    __*Dr Anthony Budiawan adalah Managing Director Political Econony and Policy Studies (PEPS)

    Selain Etik, Catatan (Buruk) Teknik di Pemilu 2024

    0
    KRMT Roy Suryo (dok)

    SAYA sebenarnya sudah mau “puasa bicara” untuk comment mengenai Pemilu 2024 -yang menurut beberapa pihak disebut-sebut sebagai “Pemilu terburuk di era reformasi”, karena ingin menghormati proses demokrasi di republik ini yang menghabiskan lebih dari Rp71 triliun, alias sekitar 60 persen biaya KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) atau 15% biaya Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) “Nusantara” yang mencapai Rp466 triliun tersebut.

    Perbandingan-perbandigan ini perlu disampaikan sebelumnya sebagai pengingat bahwa saat ini sebenarnya kita harus bisa cerdas mengelola anggaran di tengah kondisi keuangan negara yang, menurut para ekonom, sudah makin kritis (untuk tidak menyebutnya membahayakan).

    Apa yang terjadi sekarang adalah hari demi hari ternyata proses penghitungan suara Pemilu 2024 tersebut bukannya makin baik, namun justru makin runyam, setidaknya hal tersebut telah menjadi kehebohan di media sosial, bahkan menjadi trending topic, yang sangat memalukan, sampai lebih dari 102 ribu postingan di aplikasi X (Twitter) kemarin. Bagaimana tidak, ini bukan lagi soal etik yang beberapa saat sebelum Pemilu telah diingatkan oleh ribuan akademisi yang terdiri dari banyaknya profesor, doktor dan mahasiswa dari ratusan kampus di Indonesia, namun sekarang soal teknik atau Sistem Rekap Penghitungan Suara di Pemilu 2024 ini yang dikenal dengan nama SiREKAP.

    SIREKAP adalah sebuah sistem yang prinsipnya menggunakan Teknik OCR (Optical Character Recognizer) dan OMR (Optical Mark Recognizer) yang sebenarnya bukan hal baru dalam dunia seleksi mahasiswa di kampus, karena OCR/OMR fungsinya mempercepat pembacaan karakter/huruf/tanda baca yang sebelumnya ditulis oleh manusia, menjadi kode yang langsung bisa dimengerti oleh komputer yang akan mengolahnya.

    Bahkan sebenarnya sejarah penggunaan OCR/OMR sendiri sudah diritis sejak 110 tahun lalu (baca: seratus sepuluh tahun, alias lebih dari seabad lalu) sejak tahun 1914 ketika seorang fisikawan Jerman bernama Emanuel Goldberg berhasil mengembangkan mesin pembaca karakter dan mengubahnya menjadi kode telegraf. Mesin inilah yang menjadi cikal bakal dari teknologi OCR/OMR saat ini.

    Jadi publik jangan (seolah-olah) mau dipamerin dengan teknologi yang prinsipnya sudah lebih dari 11 dekade yang lalu tersebut, apalagi disebut-sebut sekarang menggunakan AI (Artificial Intelligence) segala, come on, ini teknologi biasa (baca: sederhana) dan sudah umum dipakai yang biasanya memang sudah canggih, jarang terjadi error sebagaimana yang masif dilaporkan dalam penggunaan SIREKAP hari-hari ini.

    Secara hukum pemanfaatan SIREKAP tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Sirekap dibuat untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai Undang-Undang, jadi memang sudah ada landasan hukumnya.

    Namun apa yang terjadi hari-hari ini memang sangat mengecewakan (kalau tidak disebut sebagai “memalukan”), karena sistem yang termasuk bagian dalam anggaran puluhan triliun biaya Pemilu 2024 ini sangat sering bisa (men) salah (kan) angka manual yang ditulis oleh petugas di lapangan, misalnya angka 1 (satu) menjadi 4 (empat) atau bahkan “otomatis” menambahkan sendiri angka tersebut secara random menjadi belasan, puluhan, bahkan ratusan diatasnya.

    Oleh karenanya wajar bila kemudian banyak pihak yang kemudian menengarai “jangan-jangan SIREKAP di dalamnya sudah diprogram untuk menambah-nambahkan atau menggelembungkan angka tertentu?”. Apalagi kasus-kasus yang terjadi sangat marak dilaporkan, alias tidak hanya satu-dua kasus, tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana trending topic di Twitter tersebut.

    Secara kronologis KPU baru merilis aplikasi SIREKAP ini pada 22 Januari 2024 alias sekitar sebulan lalu. Aplikasi SIREKAP Pemilu 2024 bisa diunduh di PlayStore maupun browser yang akan mengarahkan ke aplikasi di PlayStore tersebut. Aplikasi tersebut bisa didownload di Play Store dengan mengetikkan ‘Sirekap 2024’ atau melalui link download Sirekap 2024 di browser yang akan mengarahkan ke aplikasi di Play Store.

    Masalahnya adalah apakah aplikasi SIREKAP ini sudah benar-benar pernah diuji secara benar sebelum berani digunakan dalam Pemilu 2024 ini? Dengan kata lain apakah SIREKAP sudah memiliki sertifikasi layak teknis dari institusi yang kompeten, misalnya BRIN atau pakar-pakar independen berbagai kampus ternama di Indonesia? Bahkan seharusnya sebelum dan sesudah dipakai SIREKAP ini harus diaudit IT forensik, apalagi banyak kesalahan dan menjadi trending topic, karena berani langsung digunakan di Pemilu 2024 yang hasilnya akan menentukan masa depan Indonesia ini.

    Meski SIREKAP hanya alat bantu (dan menurut statemen Bawaslu kemarin) “bukan merupakan hasil resmi Pemilu 2024 yang digunakan sistem manual”, namun perhitungan yang sekarang berjalan didasarkan pada sistem OCR/OMR ini. Hal tersebut mirip-mirip dengan rilis quick count juga exit poll oleh lembaga-lembags survei yang sudah langsung diumumkan dua jam setelah TPS tutup alias semenjak hari Rabu 14 Februari 2024 pukul 15.01 WIB.

    Artinya baik terjadinya “kesalahan masif” di SIREKAP dan publikasi hasil quick count serta exit poll tersebut (sekalilagi meski bukan hasil resmi KPU) namun sudah dijadikan “acuan” oleh pihak-pihak tertentu, setidaknya sampai ada yang sudah unjuk gigi menggelar “Deklarasi Kemenangan versi Quick Count” yang disadari atau tidak sudah membuat faktor psikologis atau bahkan psy war bagi pihak-pihak lainnya.

    Kesimpulannya, senada dengan Catatan (Buruk) Etik yang sudah disuarakan di ratusan kampus sebelumnya (dan hal tersebut bukan berarti sudah selesai setelah Pemilu, karena bagaimanapun Cacat Etik akan tetap melekat dan tidak akan bisa hilang selamanya), maka Catatan (Buruk) Teknik di Pemilu 2024 ini bisa semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu 2024 (yang sekali lagi sayangnya berbiaya sangat mahal sampai lebih dari Rp71 triliun) ini.

    At last but not least, Catatan (buruk) Teknik ini, sebagaimana Catatan (buruk) Etik, yang sudah disuarakan sebelumnya, adalah wujud kasih sayang kita sebagai masyarakat Indonesia yang masih peduli akan bangsa ini ke depan. Jadi jangan malah dianggap memiliki tujuan politis tertentu, apalagi ditulis oleh pihak-pihak yang tidak memiliki afiliasi politik terhadap pihak-pihak tertentu, sebagaimana para profesor, doktor, magister dan mahasiswa dari ratusan kampus kemarin. Jadi terus sampaikan hal-hal korektif seperti ini demi Indonesia, negara yang kita cintai bersama agar tidak semakin terpuruk gara-gara hal-hal buruk. []

    Jakarta, 16 Februari 2024

    _*penulis Dr. KRMT Roy Suryo, adalah pemerhati telematika, AI, OCB & multimedia independen, sama sekali tidak terafiliasi ke paslon tertentu

    Susilo Bambang Yudhoyono, antara Bapak Demokrasi versus Bapak Pengkhianat Demokrasi

    0

    SURPRISE buat saya pagi tadi melintasi jalan Lenteng Agung (LA) Jakarta Selatan. Tepat di jembatan penyeberangan orang (JPO) antara stasiun LA dan pasar terpasang spanduk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menutup JPO itu. Besarnya kira-kira 1,5×10 m2. Menariknya spanduk itu bertuliskan “Masih Ingat Saya Kan?”.

    Dalam “top of mind” seluruh rakyat kita SBY seharusnya adalah Bapak Demokrasi kita. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena sejarah mengatakan demikian. Berbeda dengan Prabowo di masa karir tentaranya, SBY sejak kolonel sudah mendorong tema-tema demokrasi di Indonesia. Ketika dia menjadi Danrem di Yogyakarta, seluruh aktifis gerakan mahasiswa anti rezim otoriter Suharto ditangani SBY secara dialog, tidak ada kekerasan.

    Pada tahun 1998, ketika SBY menjadi Ka Sosial Politik TNI atau Aster, SBY mendorong posisi TNI yang selama 30 tahun menjalankan praktek dwi-fungsi, yakni mengontrol juga kehidupan politik, menjadi ke arah tentara profesional. Tentara tidak perlu lagi ikut campur dalam urusan politik. Tentara cukup sebagai kekuatan negara yang berhadapan dengan kekuatan asing dan bila dibutuhkan polisi, atau pemerintah, dapat diperbantukan.

    Lebih hebat lagi, ketika SBY menjadi presiden, dia menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF). BDF ini menjadi kejutan bagi dunia karena negara yang hadir berkembang dari Beberapa negara menjadi 86 negara pada BDF IV. Pembicaraan demokrasi di Asia menjadi diskursus penting. Dan SBY menjadi tokoh sentral dalam isu demokrasi di Asia kala itu.

    Apakah SBY Masih Seperti Dulu?

    Melihat spanduk di JPO Lenteng Agung itu, apakah kita masih mengingat SBY seperti itu? Pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Sebab, di satu sisi SBY mendukung Prabowo-Gibran, yang jelas-jelas dipersepsikan merusak demokrasi. Khususnya terkait keputusan MKMK dan DKPP terkait pencalonan Gibran yang melanggar etika.

    Dalam ukuran pemilu yang demokratis, sudah pasti SBY tidak mungkin bisa membenarkan berbagai langkah-langkah rezim Jokowi yang (berpotensi) curang dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Apalagi jika fakta-fakta kecurangan itu merujuk pada film “Dirty Vote” yang sedang viral. Namun, tampaknya SBY belum memberikan sikap tegas terkait potensi kecurangan pemilu ini.

    Memang SBY memberikan angin segar ketika beliau bersikap positif atas sikap kritis kalangan civitas akademika yang heboh belakangan ini, terkait penegakan demokrasi. Menurut SBY, suara-suara kampus itu tidak boleh diabaikan. Namun, sikap ini sesungguhnya masih terlalu lembut, jika merujuk SBY sebagai Bapak Demokrasi. Memang SBY harus diapresiasi karena meminta pemilu jangan curang. Namun, mengapa SBY tidak mengutuk sekeras-kerasnya upaya pelemahan demokrasi di era pilpres ini? Bukankah kecurangan demi kecurangan terencana secara sistematis? Apakah SBY tersandera kepentingan partai dan anaknya?

    Inilah dilema dalam mengingat SBY. Apakah kita mengingat SBY sebagai Bapak Demokrasi? Ataukah SBY menjadi Bapak Pengkhianat Demokrasi? Namun, dengan sisi positifnya, yakni SBY mengapresiasi kelompok-kelompok Professor kritis dan keinginan SBY agar pemilu berjalan dengan demokratis dan jangan curang, masih menyisakan harapan untuk mengenang SBY sebagai suhunya demokrasi kita.

    Penutup

    SBY dan demokrasi merupakan ibarat koin dengan dua sisinya. Namun, ketika SBY menginginkan orang mengingatnya, apa yang harus kita katakan? Apakah SBY Bapak Demokrasi? Atau justru SBY sedang mengkhianati demokrasi?

    Ketegasan SBY untuk mengutuk berbagai (potensi) kecurangan pilpres harusnya ditunjukkan lebih keras lagi. Langkah SBY mengapresiasi gerakan kampus yang kritis serta minta pemilu tidak curang, tentu perlu diapresiasi pula. Mudah-mudahan kita tetap mengenang SBY sebagai Bapak Demokrasi kita. (*)

    12 Februari 2024

    ____*Dr. Syahganda Nainggolan, adalah pendiri dan direktur Sabang Merauke Circle

    Suara Dari Kampus: Kekuasaan Dekat dengan Banditisme

    0
    Rektor Uniersitas Paramadina Prof Didik J Rachbini

    JAKARTA (Eksplore.co.id) – Demokrasi kita telah dirusak oleh para elite. Seorang figur jika telah masuk ke dunia politik, akan dipengaruhi oleh kekuasaan, yang dekat dengan banditisme, penyimpangan, penyelewengan. Karena itu mutlak harus ada mekanisme check and balances.

    Demikian disampaikan oleh Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini dalam Diskusi bertajuk “Masalah moral politik dan krisis konstitusi: Suara dari Kampus” melalui platform X Spaces (Twitter), Minggu (11/2/2024).

    Didik menyinggung suara kampus mulai lantang menyuarakan gerakan moral dan etika politik para penguasa. Gerakan itu menggema dari kampus UGM pada 31 Januari 2024 lalu disusul banyak kampus lainnya di berbagai kota di seluruh Indonesia. Sedangkan Universitas Paramadina telah melakukan Hal ITU sejak 20 Desember 2023.

    Diskusi menghadirkan sejumlah akademisi, yaitu; Herlambang P. Wiratraman, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM, Yogyakarta), dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Wijayanto, pengaman politik Fachri Ali, dan dosen Universitas Paramadina Pipip A. Rifai Hasan.

    Herlambang melihat etika bernegara sudah semakin diterabas, dimana ada putusan MK yang bergulir dengan skandal ketua MK saat itu Anwar Usman dengan pelanggaran berat. “Hal tersebut merupakan penanda bahwa proses politik itu seakan-akan dibiarkan begitu saja tanpa pijakan etika yang kuat,” katanya.

    Hal tersebut ditambah dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memutuskan kesalahan dari ketua KPU, semua ini disuarakan dan dikritik keras oleh kalangan kampus.

    “Yang terjadi adalah serangan balik terhadap ekspresi kritis yang juga digerakkan dalam proses yang ada operasi dilakukan dengan cara yang sangat jauh dari standar etis dengan memperlakukan kampus sebagai burung beo, yang membunyikan suara kepentingan kekuasaan melalui institusi kepolisian. Ini yang didesakkan dan dilibatkan yaitu kepolisian,” ujar Herlambang.

    “MK adalah mahkamah kartel karena kecenderungan melegitimasi politik kekuasaan yang sebenarnya justru merendahkan derajat kewibawaan Lembaga. Dengan konsekuensi ketika terjadi krisis etika kenegaraan, akan mempengaruhi legitimasi penyelenggaraan pemilu,” lanjutnya.

    Sedangkan Wijayanto memandang, selama ini ada praktik dalam mengupayakan manipulasi demokrasi dengan menggiring opini publik menggunakan cybertroops, buzzer dan lain sebagainya. Sepertinya manipulasi tersebut terbongkar dan terlihat dengan jelas kecurangan tersebut sedang terbongkar.

    “Berdasakan hasil penelitian LP3ES, KITLV Leiden, Universitas Amsterdam dan Universitas Diponegoro menemukan temuan bahwa rezim melakukan berbagai kebijakan yang sebenarnya ditolak secara luas oleh kalangan kritis, aktivis masyarakat sipil dan lain sebagainya. Tapi selalu mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat,” papar Wijayanto.

    “Ke depan catatannya adalah kesetiaan kepada nilai demokrasi harus dipegang oleh elit dan harus membiasakan jangan memprotes karena sedang berkompetisi,” imbuhnya.

    Fachry Ali melihat ada degup baru dalam moral politik Indonesia dengan munculnya suara kritis dari berbagai kampus. Dia mengungkap, pada 20 Desember 2023, Universitas Paramadina dipimpin Pipip A. Rifai telah menyerukan mengenai intimidasi yang dilakukan terhadap suara-suara yang kritis saat ini. Kemudian saat 31 Januari 2024, UGM dipimpin oleh Prof. Kuntoro menyampaikan pesan moral untuk Indonesia.

    Kekosongan suara kritik berdasarkan pandangan Fachry Ali berbasis moral dan kearifan perguruan tinggi sudah mulai muncul. Tak lama setelah UGM, muncullah suara dari UII yang sama-sama berasal dari Yogyakarta juga menyuarakan hingga bergema sampai ke UI.

    “Kritik-kritik yang disampaikan oleh Universitas, telah mengambil alih kritik yang disampaikan secara individual yaitu Rocky Gerung dan Emha Ainun Nadjib beserta tokoh publik lainnya,” kata Fachry.

    Pipip mempertegas mengenai perpanjangan masa jabatan yang langsung diterapkan. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu pelanggaran yang sangat jelas terlihat. “DPR yang memiliki legislasi seharusnya memiliki peran di dalamnya, terkhusus permasalahan mengenai masa jabatan dan umur. Hal ini dikaitkan dengan bagaimana undang-undang diterapkan tanpa perubahan undang-undang terlebih dahulu,” jelas Pipip di akhir pernyataannya. (arief tito)

    Pilpres 2024 dalam Diskursus Kode Etik dan Hukum

    0

    PEMILU/PILPRES 2024 gonjang-ganjing. Ini terjadi karena Standard Operating Procedure-nya (SOP) banyak dilanggar. Pelakunya tak bisa dihukum karena tidak ada ayat dan pasalnya dalam KUHP (Kitab UU Hukum Pidana) yang dilanggar. Pelaku yang bersalah hanya diberi sanksi “pelanggaran kode etik.”

    Pada tanggal 5 Februari 2024, misalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari melanggar kode etik. Pelanggaran etik Ketua KPU yang dimaksud adalah saat dia menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

    Hasyim Asy’ari tidak “dihukum etik” sendirian. Selain Ketua KPU, DKPP juga menghukum keenam anggota KPU yang lain. Yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Persadaan Harahap, Idham Holik, dan Mochammad Affifudin. Putusan pelanggaran Hasyim dan anggotanya dibacakan langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lukito.

    Dalam putusan ini, ketua dan anggota DKPP menilai ketua dan anggota KPU terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara atau SOP Pilpres/Pemilu. Putusan ini dijatuhkan karena mereka menerima pendaftaran Gibran sebelum peraturan KPU diubah usai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada saat Gibran mendaftarkan diri, peraturan KPU masih mengharuskan calon memiliki usia minimal 40 tahun. Hasyim dan keenam anggotanya mendapat sanksi peringatan keras. “Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu I dalam perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023, selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan.”

    Sebelumnya, hukuman kode etik keras juga dijatuhkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin Prof. Dr. Jimly As-Shiddiqie menjatuhkan sanksi teguran keras kepada Ketua MK Anwar Usman dan hakim terlapor lainnya pada Selasa (7/11/2023). Pelanggaran utamanya adalah Keputusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait uji materi perkara batas usia calon presiden/wakil presiden. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan seseorang yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, bisa maju sebagai capres atau cawapres.

    Akibat keputusan tersebut, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang usianya 36 tahun (belum genap 40 tahun) bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Itulah pelanggaran etik berat Ketua MK Anwar Usman yang nota bene paman Gibran dan hakim terlapor lainnya. MKMK memberikan hukuman kepada Anwar Usman: Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

    Yang menarik, meski Anwar Usman mendapat sanksi etik berat berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua MK, tapi Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap berlaku. Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang untuk mencalonkan diri sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Keputusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 itu sendiri – anehnya — tidak bisa membatalkan Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam hukum pidana, misal kasus pencurian, malingnya ditangkap dan diberi peringatan, tapi harta yang dicuri tetap milik maling.

    Itulah SOP hukum di MK yang sungguh “sulit dimengerti” orang awam. Juga SOP di DKPP. Sulit dimengerti orang awam. Bahkan sulit dimengerti oleh sebagian ahli hukum tata negara. Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Prof. Dr. Denny Indrayana, misalnya, mempertanyakan kenapa sanksi yang diberikan kepada hakim konstitusi yang melanggar etika berat hanya bersifat teguran. Bukan hukuman. Padahal pelanggarannya sangat berat. Yaitu memberikan celah hukum untuk penyelenggaraan politik dinasti dalam sistem ketatanegaraan; atau memperbolehkan nepotisme, yang jelas-jelas dilarang undang-undang (lihat Pasal 22 UU 28/199).

    Etika dan Hukum

    Kenapa “hukuman janggal” itu terjadi? Biang keladinya, adalah perbedaan tafsir yang janggal antara etika dan hukum. Etika seakan tidak berkaitan dengan hukum. Ganjar Pranowo saat diwawancarai Abraham Samad dalam podcast Speakup, belum lama ini, memberikan contoh pelanggaran etik yang belum ada hukumnya.

    Ganjar langsung menaruh kakinya di atas meja Abraham. Lalu Ganjar memberitahu, bagaimana kalau saya pipis di samping meja ini. Apa perbuatan saya melanggar hukum? Tanya Ganjar.

    Jelas tidak! Tapi perbuatan tersebut pasti melanggar etika, ujar si rambut putih. Dan Abraham pun pasti marah. Tapi Abraham tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tak ada UU-nya.

    Dengan demikian, dalam etika tersimpan hukum. Pinjam istilah Usman Hamid, aktivis HAM, etika adalah ladang hukum. Karena itu, kata Usman Hamid,
    pada tingkat tertentu, etika sebetulnya lebih tinggi marwahnya dari hukum.

    Ya, secara teoritis maupun filosofis, etika dan hukum (dalam pendekatan nonpositivis) adalah dua entitas yang sangat berkaitan, tetapi berbeda dalam penegakannya. Etika adalah ladang tempat hukum ditemukan. Sedangkan hukum adalah pengejawantahan etik yang telah diberi sanksi dan diformalkan.

    Dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan hukum yang berawal dari nilai, asas, norma, dan undang-undang. Dalam konsepsi tersebut, etika berada pada tataran norma dan asas. Dengan demikian posisi etika adalah jauh di atas hukum. Implikasinya, pelanggaran etika secara sosiologis mendapatkan celaan sama atau bahkan lebih dari pelanggaran hukum (undang-undang).

    Di negara yang demokrasi dan hukumnya telah menyatu dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, pelanggaran etik biasanya memiliki implikasi setara dengan pelanggaran hukum. Banyak pejabat negara di negeri-negeri itu yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya karena terbukti atau bahkan baru diduga melakukan pelanggaran etik. Ini merupakan penghormatan mereka terhadap martabat kemanusiaan.

    Sayangnya sikap seperti itu belum terjadi di Indonesia. Seorang pejabat negara hanya akan meninggalkan jabatannya jika menurut UU harus diberhentikan. Seberat apa pun pelanggaran etik yang dilakukannya, jika dalam UU tidak secara eksplisit dinyatakan bersalah atau diberi hukuman dipecat dari jabatannya, dia akan terus menjabat. Contohnya Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

    ___*Dr. Abdul Aziz, M.Ag., adalah dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta

    Bansos dalam Perspektif Fiqih Siyasah

    0

    BANSOS (bantuan sosial) adalah salah satu “instrument” negara untuk menegakkan keadilan dan menyejahterakan rakyat. Melalui bansos, keadilan dan pemerataan ekonomi diharapkan terwujud. Setidak-tidaknya, kebijakan bansos bisa memperkecil kesenjangan antara orang kaya dan miskin.

    Dengan bansos, pemerintah berusaha agar semua rakyat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, dan papan (rumah). Di beberapa negara, cakupan bansos diperluas meliputi kesehatan dan pendidikan. Semuanya diberikan gratis sebagai kewajiban negara. Akan tetapi melihat kondisi ekonomi suatu negara, bansos kadang hanya meliputi pangan dan sandang. Bahkan seringkali hanya bantuan pangan saja. Yang terakhir ini, bansos sekadar membantu rakyat miskin di suatu negara agar jangan sampai mati kelaparan.

    Masalah bansos, jelang Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024, kini banyak dibicarakan publik di Indonesia. Publik menduga bansos acap dipakai untuk kepentingan politik tertentu. Padahal pembagian bansos seharusnya bersifat netral. Artinya, kalau pemerintah membagikan bansos, maka pelaksanaannya harus netral tanpa intervensi politik; tanpa embel-embel yang bersifat politik praktis. Di negara-negara maju, misalnya, rakyat miskin mendapatkan bansos rutin sesuai jadual atau tanggal yang ditetapkan pemerintah sebelumnya. Bansos diberikan sesuai jadwal tertentu, kecuali ada kondisi darurat seperti bencana alam.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berbagai bansos yang digelontorkan pemerintah merupakan bagian dari kebijakan negara yang diatur undang-undang dan dananya diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Oleh karena itu, bansos merupakan kewajiban negara sekaligus hak rakyat miskin atau kurang mampu.

    Seperti diketahui, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar membagikan bansos kepada masyarakat pada awal tahun 2024. Bahkan, jelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) 14 Februari 2024, pemerintah mengumumkan bansos baru. Yaitu pembagian bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600.000 perkepala keluarga. Bansos baru ini uniknya, tidak sesuai dengan perencanaan dan jadual seperti tahun-tahun sebelumnya. Itulah sebabnya, publik mempertanyakan apa urgensi bansos baru tersebut. Apakah Pemilu dan Pilpres merupakan “kondisi darurat” sehingga rakyat miskin perlu mendapat Bansos?

    Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, pada APBN Tahun 2024, pemerintah telah menganggarkan Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bansos sembako, hingga BLT desa. Pemerintah juga bakal membagikan BLT Rp 600.000 mulai Februari 2024.

    “Semua bansos itu sudah ada dalam APBN, sudah menjadi program,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/1/2024). APBN 2024 sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Sri Mulyani menyatakan, dalam perumusan APBN tersebut, pemerintah sudah melibatkan pihak legislatif atau Perwakilan Rakyat (DPR).

    “UU APBN perihal bansos dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan dan setelah menjadi UU, bansos menjadi instrumen negara,” jelas Sri Mulyani. Lebih lanjut Bendahara Negara itu menyebutkan, memang terdapat kenaikan anggaran perlindungan sosial dari tahun 2023 ke 2024, yakni dari Rp 476 triliun menjadi Rp 496 triliun. Namun, kenaikan tersebut sudah dibahas bersama DPR dalam perumusan UU APBN. Terkait dengan bansos yang baru digulirkan pemerintah, yakni BLT Mitigasi Risiko Pangan, Sri Mulyani menjelaskan, bansos itu diberikan untuk merespons fenomena domestik dan global yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat miskin.

    Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan sejumlah bansos pada awal tahun ini. Beberapa bansos yang sudah mulai digelontorkan adalah bansos PKH, bantuan pangan nontunai (BPNT), serta bansos beras 10 kg setiap bulan. Selain bansos yang sudah direncanakan dalam APBN 2024, pemerintah pun bersiap meluncurkan bansos baru, yakni BLT Mitigasi Risiko Pangan. Lewat bansos tersebut, pemerintah akan membagikan BLT sebesar total Rp 600.00 untuk 18,8 juta jiwa. Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah bakal menyiapkan tambahan dana bansos sebesar Rp 11,25 triliun.

    Dalam Islam, bansos merupakan bagian implementasi dari fiqih siyasah. Fiqih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

    Dari perspektif fiqih siyasah tersebut, semua warga negara harus dijamin hak-hak pokoknya. Di antaranya adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harta benda dan harga diri, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi (Mahmassani, 1993). Dengan demikian, secara fiqih siyasah, bansos merupakan kewajiban negara terhadap rakyatnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.

    Dari paparan di atas, bansos bila distribusinya dikaitkan dengan kebutuhan politik praktis seperti pemenangan partai atau capres tertentu hukumnya haram. Ini artinya, negara melanggar hukum fiqih siyasah atau ilegal secara syar’i bila membagikan bansos untuk kepentingan tertentu yang bersifat pribadi, kelompok, atau golongan.

    Pertanyaannya, apakah pembagian bansos jelang Pemilu dan Pilpres sudah sesuai fiqih siyasah? Anda bisa menjawabnya sendiri. Sesuai fakta yang anda ketahui.

    ___*penulis Dr. Abdul Aziz, M.Ag. adalah dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta

    Postingan Terkini

    Advertisement
    WhatsApp chat