Pengurus dan Penasihat BBH-APIB*
JAKARTA (Eksplore.co.id) – Badan Bantuan Hukum Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (BBH-APIB) mendesak Presiden Jokowi agar segera mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani (SMI). Desakan itu menyusul terungkapnya transaksi siluman di lingkungan Kementerian Keuangan sebesar Rp300 triliun sejak 2015 seperti dilansir situs KPK.
Adanya transaksi yang terbanyak terjadi di Ditjen Pajak dan Bea & Cukai tersebut dilontarkan Oleh Menko Polhukam Prof Mahfud MD. Sebelumnya terungkap pula harta kekayaan Kepala TU Kantor Pajak Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo yang di luar kewajaran. Hal itu terungkap setelah merebaknya kasus penganiayaan anak Rafael bernama Mario Dandy Satriyo terhadap David Ozora, anak dari pengurus GP Ansor bernama Jonathan Latumanina.
BBH-APIB menilai Sri Mulyani telah memimpin Kemenkeu secara tidak cakap, tidak kapabel, tidak jujur, dan tidak memiliki self of belonging terhadap instansinya. Bahkan SM seakan membiarkan negeri ini dirusak oleh jajaran Kemenkeu yang diduga korup, tidak patuh, dan tidak amanah. Padahal keberadaan Kementerian tersebut termasuk paling penting di Republik ini.
Demikian ditegaskan Ketua BBH-APIB Suramto SH SE dalam pertemuan dengan kalangan media di kawasan Cilandak, Jaksel, Jumat (17/3/2023). Suramto didampingi pengurus harian dan penasehat BBH-APIB seperti; Ruhu SH (wakil ketua), Benu Pangestu SH MH (Sekretaris), Muslihan SH (bendahara), serta para penasihat BBH yakni Jakob SH MH dan Engkong Mahmud SH MH.
“Sudah cukup banyak kegagalan di bidang hukum yang dilakukan SM selama 2 periode menjadi Menkeu di era Jokowi,” ujar Suramto. Pertama, terkait dengan banyaknya aparat pejabat Kemenkeu terutama di jajaran Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang menjadi terperiksa memiliki dana dan harta yang berlimpah dan tidak wajar serta hidup bermewah-mewah, bergaya hedonis sekeluarga.
”Hal itu jelas merusak citra aparatur di jajaran Kemenkeu yang kondisinya bertolak belakang dengan kehidupan 26 juta rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan,” katanya.
Kedua, adanya informasi dari LHKPN bahwa terdapat kurang lebih 3.000 pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaaannya pada periode 31 Desember 2022 pada LHKPN di awal bulan Maret 2023. Hal Ini menunjukkan itikad tidak baik dan tidak patuh sebagai ASN yang diambil sumpahnya untuk hidup jujur dan patuh kepada aturan negara.
Ketiga, di bawah kepemimpinannya selama 8 tahun terakhir, Sri Mulyani tidak dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal itu dibuktikan dengan banyaknya berseliweran transaksi dana siluman di kalangan ASN dan pejabat di 3 eselon Kemenkeu. Jumlahnya mencapai Rp 300 triliun selama 8 tahun terakhir , sebagaimana dilansir dari laman resmi KPK. Di duga dana sebesar Rp 300 triliun berasal dari fee atau kick back pengurusan pembelian Surat Utang Negara (SUN ) oleh investor swasta yang diurus oleh aparat kantor Kemenkeu yang merangkap sebagai makelar penjualan SUN milik pemerintah atau milik BUMN.
Keempat, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga telah bersikap sangat liberal dan tidak menjaga kemampuan keuangan Pemerintah dalam melakukan utang negara. Berdasar informasi resmi, hingga akhir 2022 ini saja Pemerintah Indonesia telah terus-menerus berutang hingga mencapai Rp 7.600 triliun.
Kelima, SMI saat bertugas di era SBY ditugaskan sebagai Managing Director Bank Dunia di tahun 2010, mampu membeli rumah yang cukup mahal senilai $ 1, 2 Juta USD di Maryland AS yang setara 16 miliar rupiah nilai saat itu. Hal itu dianggap sangat fantastis karena SMI baru menjabat beberapa tahun sebagai Menkeu era SBY dan sebelumnya hanya sebagai dosen Fakultas Ekonomi UI.
Menambahi pernyataan Suramto SH, Ketua Penasehat BBH APIB Jakob SH MH mendukung usulan pencopotan SMI tersebut. ”Dari lima catatan buruk SMI selaku Menkeu dan sekaligus sebagai Bendahara Negara, mestinya dia menjadi contoh teladan terutama di mata ratusan juta wajib pajak,” kata Jakob.
Dia menambahkan, BBH APIB dengan tegas meminta Presiden Jokowi selaku Kepala Pemerintahan agar segera mencopot SMI kalau bisa di bulan bersih bersih di bulan Ramadhan Yang hadir pekan depan ini. ”Tujuannya jelas, yaitu agar ini dapat menjadi shock teraphy bagi para pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang lain untuk berlaku hidup jujur, bertanggung jawab dan menjadi contoh pejabat dan ASN yang dihormati rakyat, apalagi negara kita lagi susah kondisi ekonomi dan keuangannya saat ini,” ujar Jakob dengan geram. (ban)
