JAKARTA (Eksplore.co.id) – Ini gawat. Sebanyak 25% penduduk Indonesia atau sekitar 50 juta orang dewasa tak bisa lagi mencukupi kebutuhan hidupnya, termasuk makan jika tak memperoleh pinjaman atau utang.
Sedangkan mayoritas atau sekitar 77% penduduk Indonesia terancam penghasilan atau pendapatannya akibat dampak dari pandemi virus corona yang melanda di sekitar 181 negara, termasuk Indonesia. Sebanyak 15% warga menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk beberapa minggu. Warga sebanyak itu juga mengkawatirkan tabungannya hanya cukup untuk menghidupi keluarganya selama satu minggu.
Sinyalemen itu merupakan hasil survei yang dilakukan lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 9-12 April 2020 terhadap 1.200 responden yang tersebar di wilayah Indonesia. Mereka diwawancarai melalui telepon dan dipilih secara acak. Margin of error atas survei itu sebesar 2,9%.
Hasil survei itu dirilis secara online pada 17 April 2020. SMRC mengungkapkan survei ini juga menunjukkan mayoritas atau 68% rakyat Indonesia menyatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi Covid-19. Sedangkan yang menyatakan tidak ada perubahan 24%. Sidanya atau hanya 5% penduduk Indonesia yang menyatakan kondisinya lebih baik.
Lantas siapa di antara mayoritas penduduk yang paling terkena dampak virus corona (Covid-19)? Jajak pendapat itu menunjukkan mereka adalah yang bekerja di sektor informal, kerah biru, dan kelompok yang mengandalkan pendapatan harian.
Yang terang, sebanyak 92% warga Indonesia menganggap Covid-19 mengancam nyawa manusia. Tapi ada perbedaan kekhawatiran antar daerah. Ada dua provinsi yang persentase warganya yang menganggap Covid-19 mengancam nyawa sangat tinggi, yaitu Sulawesi Selatan (99%) dan DKI Jakarta (98%). Sementara di Jawa Barat hanya 77%.
SMRC mengungkap, sebanyak 52% warga menganggap pemerintah pusat cepat menangani wabah corona, sedang 41% menganggap lambat. Terdapat perbedaan antar provinsi soal pendapat ini. Sebanyak 61% warga Jawa Tengah dan Jawa Timur menganggap langkah pemerintah pusat cepat. Sebaliknya, mayorita warga Jawa Barat menilai pemerintah pusat lambat. Hanya 41% saja yang menganggap pusat bekerja cepat.
Demikian pula dengan soal kecepatan pemerintah provinsi. Mayoritas warga Jawa tengah (73%), Jawa Timur (68%) dan DKI (62%) menilai pemerintah provinsi bergerak cepat. Ironisnya, mayoritas warga di Jawa Barat menyebut gubernuran bekerja lamban. Hanya 39% yang menganggap pemerintah provinsi bergerak cepat.
Mayoritas rakyat (87,6%) juga setuju dengan aturan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencegah penularan Covid 19. Namun demikian, hanya 39% rakyat yang setuju bahwa seharusnya dikenakan denda atau penjara bagi mereka yang melanggar PSBB, sementara 31,2% menyatakan tidak setuju.
Yang paling banyak mendapatkan dukungan adalah pengurangan penumpang mobil pribadi (86%), dan yang mendapat persetujuan warga paling rendah adalah aturan bahwa sepeda motor tidak boleh membonceng (63%) dan ojeg/ojeg online tidak boleh membawa penumpang orang (66%). Artinya, ada 34-37% yang keberatan dengan aturan bahwa motor tidak boleh membonceng.
Ada 21% warga yang tidak setuju dengan kebijakan agar kegiatan keagamaan dilakukan di rumah saja. Ini berarti ada sekitar 40 juta warga dewasa yang sebenarnya masih ingin melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Persentase terbesar warga yang tidak setuju agar kegiatan keagamaan dilakukan di rumah saja ada di Jawa Barat. Hanya 54% warga Jawa Barat yang setuju kegiatan keagamaan dilakukan di rumah saja.
Jajak pendapat menyebutkan 76% warga setuju dengan kewajiban bekerja dari rumah saja. Namun di Jawa Barat, hanya 54% warga yang mendukung kebijakan tersebut.
Mudik Atau Tidak
Dari responden yang wawancarai, terdapat 31% warga DKI tetap ingin pulang kampung (mudik) saat Lebaran nanti. Mereka yang ingin mudik ini termasuk juga kalangan yang berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi. Secara nasional, persentase warga yang ingin mudik mencapai 11% atau setara dengan 20 juta warga dewasa.
Rekomendasi Atasi Covid-19
SMRC menyimpulkan, yang paling terdampak secara ekonomi adalah kelompok warga yang berpendapatan rendah, khususnya pekerja harian. Dampaknya, mereka cenderung melanggar kewajiban social distancing dan PSBB. Karena itu mensubsidi mereka menjadi mendesak agar penyebaran virus bisa ditekan.
Lembaga riset dan survei ini mengingatkan pemerintah agar bantuan terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi harus segera dilakukan. Namun pelaksanaannya harus diawasi agar tepat sasaran serta menghindari penyimpangan.
Satu lagi, soal mudik. Mengingat masih tingginya minat para perantau untuk mudik, tampaknya masih diperlukan edukasi dan penataan yang lebih tegas terhadap kegiatan mudik terutama dari Jakarta.
Secara umum warga di Jawa Barat terlihat memiliki kesadaran yang paling rendah akan bahaya penyakit ini dibanding wilayah lain. Warga Jawa Barat juga paling rendah dukungannya terhadap aturan-aturan dalam PSBB. Oleh karena itu edukasi yang lebih intensif tentang bahaya Covid-19 dan penerapan PSBB perlu dilakukan terhadap warga di Jawa Barat. (bs2)
