Advertisementjadwal-sholat
Beranda blog

Ditangkap Polisi Jerman

0
Abu Hanifah, duduk, saat berkunjung ke Spanyol, saat sudah pensiun sebagai staf khusus Menteri Perindustrian (dok pribadi/Eksplore.co.id)

catatan Abu Hanifah*

PADA mulanya saya sangka tdk akan diikutkan pindah ke sebelah, Departemen Perindustrian. Ternyata keliru. Menteri Fahmi Idris menugaskan saya untuk menghubungi Sekjen Departemen Perindustrian, Agus Tjahayana agar menyiapkan acara serah terima jabatan. Seusai acara dengan Menaker Erman Suparno di Depnakertrans, langsung serah terima jabatan dengan mantan Menteri Perindustian Andung A Nitimiharja. Kemudian lanjut Rapim pada jam 19.00.

Tugas pokok saya sebagai Staf Khusus Menteri, adalah Hubungan Antar Lembaga. Baik ke dalam maupun keluar. Terutama membina hubungan baik dengan DPR-RI, Komisi VI mitra kerja Departemen Perindustrian. Mendampingi menteri ketika menerima tamu dan mendampingi menteri dalam berbagai kunjungan. Selalu berkordinasi dengan eselon satu untuk berbagai program yang melibatkan menteri dalam acara-acara seremonial

Pernah melakukan kunjungan ke Palu, Sulawesi Tengah. Dimana, Departemen membangun Proyek Rotan. Dan Pusat Inovasi Industri Rotan. Bersama Pusat Industri Rotan di Jerman, mengadakan pendidikan alih kemampuan di bidang desain mebel rotan. Sesuai dengan kebutuhan pasar Eropa. Dr. H. Dedi M, sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Departemen Perindustrian telah mengikutsertakan hasil kerja peserta didik di pameran akhir tahun di Jerman.

Sementara itu, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Fauzi Aziz tidak pernah lelah melakukan pembinaan kepada industri kecil di tanah air. Usaha kecil pembuat cendera mata (pisau) di Bali, diberi bantuan peralatan kerja. Di Kalimantan dan Sulawesi melakukan pembinaan usaha kecil pembuatan batik. Sehingga setiap bulan sebagai Staf Khusus saya ikut mendampingi Dirjen IKM bertemu dan berdialog dengan usaha kecil di daerah-daerah.

Perjalanan ke Luar Negeri
Beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Baik bersama menteri atau tidak. Apabila ke luar negeri saya selalu usul agar mengajak kawan-kawan anggota DPR-RI, Komisi VI. Bila menteri setuju, maka tugas saya menentukan orangnya. Pernah ke Jepang dan Seol Korea bersama Zulkifli Hasan (Fraksi PAN) dan Agus Hermanto (Fraksi Demokrat). Sewaktu ke Beijing China mengajak Anwar Sanusi (PPP) dan Hamzah Sangaji (Golkar).

Pernah ke Wina, transit di Frankfurt, Jerman. Menteri dan Ibu Kartini Fahmi Idris sudah duluan keluar pesawat. Giliran saya keluar pesawat ada polisi secara acak memeriksa, pasport. Entah bagaimana, saya yang diperiksa.

Ternyata pasport saya tidak ada visa shengennya. Hanya ada visa utk Wina tok. Saya langsung ditangkap Polisi. Saya ketakutan.Untung ada Asep dari Konjen RI di Frankfurt. Dia menjelaskan bahwa saya hanya transit. Polisi bilang (tentu dalam bahasa Jerman), saya akan dikawal ke ruang tunggu penumpang yang akan terbang ke Wina.

Menteri Fahmi ada juga jailnya. “Hebat Abu, di kawal dua polisi. Saya yg menteri saja tdk dapat pengawalan.” Saya hanya bisa cengengesan dikerjai menteri. Sambil berkata, “Untung tidak di borgol bang.”

Pernah ke Washinton DC, Amerika Serikat. Untuk menghadiri seminar Perubahan Iklim dari Bank Dunia. Berangkat dengan staf dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian Sdri Bekty. Saya tugaskan dia urus tiket pesawat SQ. Sekaligus pesan makanan seafod di dlm pesawat. Agar tidak termakan barang haram. Saat mau pulang ke Indonesia, setelah lepas landas di DC. Ternyata pesawat balik lagi ke bandara.

Dijelaskan bahwa ada pesawat yang ditumpangi Paus. Sehingga seluruh pesawat tidak boleh terbang, sampai Paus terbang jauh. Akibatnya, pesawat kita, telat mendarat di New York. Pesawat SQ yang akan ditumpangi telah terbang. Anggota rombongan ada dari Deplu, Depkeu, dari Garuda. Kemudian kami difasilitasi nginap di hotel Holiday In, New York, atas biaya SQ, dan sore besok baru akan terbang utk balik ke Jakarta via Singapore.

Saya minta anggota rombongan dari Deplu menghubungi kantor perwakilan di New York, untuk pinjam mobil. Maka hari itu kami keliling melihat reruntuhan gedung kembar WTC yang ditabrak pesawat dalam peristiwa 9 September. Keliling Manhattan, melihat patung Liberty sebelum ke bandara untuk naik SQ balik Jakarta. Ternyata ada hikmahnya terlambat pesawat. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm [53] : 39). (diajak Menteri kuliah lagi).

Salam dari Mutiara Baru.
Rabu. 2 September 2020.

*abu hanifah, mantan staf khusus Menteri Perindustrian

Pemerintah Sadari Pasar Lokal Dibanjiri Produk Impor

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah menyadari saat pasar domestik banyak dibanjiri produk impor. Jika tak segera diantisipasi, dikhawatirkan produk lokal terutama sektor UMKM bakal kalah bersaing dan tidak kompetitif. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Rencana Strategis Nasional Pengembangan UMKM di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Teten, pasar domestik saat ini sudah dibanjiri produk impor yang memiliki daya saing kuat dengan harga kompetitif, lewat pasar e-commerce. “Produk UMKM kita harus bisa bersaing dengan produk impor tersebut. Makanya, kita harus memperkuat UMKM, baik dari sisi daya saing hingga kualitas produknya,” kata Menkop.

Di hadapan perwakilan 18 kementerian, perbankan dan lembaga keuangan BUMN, Teten pun meminta seluruh kementerian dan lembaga yang melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Mereka juga diminta menghilangkan ego sektoral dengan melakukan kolaborasi dan sinergi yang baik antarkementerian. “Kita sudah harus melakukan konsolidasi program di tingkat lapangan dengan komitmen kuat. Kita harus memiliki One Gate Policy untuk pemberdayaan UMKM yang sekarang menyebar di 18 kementerian,” tutur Teten. 

Bila dibandingkan dengan negara lain, lanjut Teten, kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih rendah, yaitu hanya 14% saja. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 17%, Malaysia di atas 20%, Thailand di atas 30%, Jepang 55%, dan China 70%.

Mantan aktivis anti korupsi ini berharap, konsolidasi program antarkementerian akan diarahkan pada konsolidasi pembiayaan agar terarah untuk sektor produksi dan unggulan. “Selain itu, UMKM juga harus kita konsolidasikan ke arah value based komoditi. Kita banyak memiliki kekayaan sumber daya alam hayati. Saya berharap UMKM tidak melulu main di pasar lokal,” tegas Menkop dan UKM.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki banyak potensi produk untuk pasar ekspor yang berbahan baku lokal, seperti perikanan, pertanian, dan furnitur. “Kita perlu masuk ke global value chain karena kita perlu devisa masuk dengan membangun produk berorientasi ekspor dan substitusi impor. Tahun depan, jangan ada lagi impor cangkul dan alat pertanian lainnya,” tukas Teten lagi.

Karenanya dia optimistis, pengembangan UMKM bisa terukur dan terarah bila dilakukan secara bersama seluruh kementerian dan lembaga yang ada. “Kita harus melakukan konsolidasi dan agregasi UMKM, dengan target dan komitmen yang jelas. Sehingga, kapasitas usaha dan daya saing UMKM bisa meningkat dan struktur ekonomi kita yang selama ini berbentuk piramida bisa menjadi lebih adil lagi,” tandas Teten.

Mantan kepala staf kepresidenan ini menambahkan, Presiden Jokowi sudah menugaskan dirinya agar UMKM bisa mengambil peran lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. Pasalnya, selama ini, pertumbuhan UMKM di Indonesia masih terbilang sangat rendah. “Banyak faktor mengapa UMKM sulit berkembang. Di antaranya, UMKM kita tidak terintegrasi terhadap supply chain. Oleh karena itu, kita akan mendorong UMKM untuk masuk ke pasar global value chain,” ucap Menkop dan UKM.

Arah Kebijakan
Sementara itu, dalam paparannya, Staf Ahli Menkop dan UKM Bidang Ekonomi Makro Hanung Harimba menekankan, arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan akan difokuskan pada produk yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, pendekatan kelompok, dan lintas sektoral, hingga penanganan sesuai karakteristik dan level usahanya. “Kalau dilakukan secara sendiri-sendiri kurang efektif, maka kita butuh koordinasi dan sinergi yang baik antara kementerian,” jelas Hanung.

Nantinya, lanjut Hanung, agenda perubahan akan menciptakan integrasi UMKM dalam global value chain, UMKM naik kelas, melahirkan enterpreneur baru, hingga modernisasi koperasi. “Kita harus membangun sistem market intelejen berbasis Big Data, termasuk penguatan sistem logistik yang harus terintegrasi agar lebih efektif. Kita butuh One Data UMKM Policy antar kementerian dan peningkatan koordinasi dengan Pemda,” kata Hanung.

Dia menjelaskan, ada enam program strategis bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Yaitu, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing, pengembangan kapasitas manajemen SDM, dan koordinasi lintas sektoral. “Kita akan mendorong local branding untuk go international. Di samping itu, pengadaan barang pemerintah pusat dan daerah memakai produk UMKM yang akan kita masukkan dalam e-katalog,” pungkas Hanung. (ban)

Sidak Presiden, BPJS Kesehatan Salah Kelola?

0


Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, *)

Cukup ramai berita di media online, dengan judul  “Jokowi: Defisit BPJS Kesehatan karena salah kelola”. Sungguh suatu judul berita yang sensi, dan mengundang tanya masyarakat, dalam suasana iuran JKN akan naik 100% untuk peserta mandiri kelas I, dan II, dan 64% untuk kelas III.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyatakan bahwa menyebut defisit BPJS Kesehatan karena kesalahan pengelolaan. Lebih spesifik ia mengatakan kesalahan ada pada pengelolaan iuran peserta mandiri.

Sampai dengan informasi itu, ketegangan saya membaca berita tersebut sudah mulai menurun. Sebab jika yang dimaksudkan salah kelola itu adalah penyimpangan dalam melaksanakan Manajemen BPJS Kesehatan, maka hal tersebut sudah persoalan hukum, dan akan menjadi persoalan besar bagi Direksi BPJS Kesehatan.

Peserta yang paling banyak memanfaatkan pelayanan JKN adalah peserta mandiri, baik kelas I,II, maupun kelas III. tetapi tunggakan yang terbesar juga dari segmen peserta mandiri, sekitar 48%. 

Maknanya di kalangan peserta yang membayar secara mandiri (PBPU dan BP), kesadaran mereka tinggi untuk memanfaatkan pelayanan JKN sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi persoalan terbesarnya juga adalah hampir separuh di antaranya menunggak membayar iuran, setelah mendaftar jadi peserta, dan memanfaatkan pelayanan JKN.

Presiden Jokowi juga harus perlu tahu persis juga, kenapa begitu banyak peserta mandiri yang menunggak,  tentu ada  sesuatu yang salah.  Apakah karena kemauan membayarnya yang rendah, atau kemampuan membayar iuran yang terbatas?  Jokowi dapat menanyakannya langsung kepada Direksi BPJS Kesehatan, yang diamanatkan oleh UU BPJS untuk menagih iuran termasuk yang menunggak.

Jika persoalan banyaknya tunggakan kelas III mandiri, karena mereka tidak mampu, jelas mereka ini bukan sasaran peserta yang dikejar-kejar karena menunggak.  Tetapi mereka harus dibantu untuk mendapatkan PBI APBN atau APBD.

Dan secara bersamaan, peserta PBI yang ternyata masuk katagori tidak miskin, alias mampu, harus dikeluarkan dari PBI dan diharuskan membayar secara mandiri kelas III, atau II atau I.  Jadi tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan fasilitas PBI dari pemerintah, untuk fakir miskin dan tidak mampu.

Kembali pada soal salah kelola BPJS Kesehatan terhadap peserta mandiri yang menunggak, sehingga terjadi defisit. Kita simak apa kata Jokowi berikutnya: “Kami sudah bayari yang 96 juta peserta, dibayar oleh APBN. Tetapi, di BPJS Kesehatan terjadi defisit karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya, di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (15/11/2019).

Tidak bisa dipungkiri. Presiden benar. Tetapi Presiden Jokowi juga harus tahu apa sebabnya, jangan BPJS Kesehatan disuruh memburu, seperti memburu babi hutan di hutan belantara.  Persoalannya kembali pada  willingness to pay  dan ability to pay.

Tetapi, apakah terjadi defisit itu penyebabnya tunggal, yaitu banyaknya tunggakan peserta mandiri kelas III?. Dari fakta yang ada ternyata tidak tunggal.

Presiden Jokowi perlu tahu juga, bahwa sejak 2014 sampai dengan Juli 2019, besaran iuran bagi PBI sangat rendah, yaitu dimulai dengan Rp. 19.225/POPB, dan tahun 2016 baru dinaikkan menjadi Rp.23.000/POPB.

Alhamdulillah,  Agustus 2019, dinaikkan untuk peserta PBI menjadi Rp.42.000/POPB, sesuai dengan saran DJSN. Iuran yang diberikan Menkeu waktu itu ( 2014 dan 2016) tidak sesuai dengan hitungan keekonomian dan aktuaria, sehingga memang sudah diramalkan terjadi defisit.

Posisi BPJS Kesehatan saat ini, memang berada di posisi tidak boleh ragu dalam melaksanakan perintah UU BPJS dan Presiden Jokowi.  Lihat pasal 38 ayat (1) Direksi    bertanggung    jawab    secara    tanggung renteng  atas  kerugian  finansial  yang  ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial.

Dari sisi wewenang, UU BPJS memberikan wewenang kepada  Direksi BPJS  sesuai pasal 11 huruf a yaitu “menagih pembayaran Iuran”. Dalam penjelasan ayat a tersebut adalah: Yang  dimaksud  dengan  “menagih”  adalah  meminta pembayaran  dalam  hal  terjadi  penunggakan,  kemacetan, atau kekurangan pembayaran Iuran.

Jadi cukup jelas dan terang benderang kewenangan BPJS Kesehatan  melakukan penagihan atas tunggakan iuran. Secara teknis operasional sudah diatur sanksinya pada PP 86/2013. Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Yang menarik, pada saat sidak di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek  Lampung, Jokowi mengetahui pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien. Ia menyebut sekitar 90% pasien telah menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Juga menemukan  lebih banyak peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran secara mandiri. Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang dibiayai oleh anggaran APBN.

Kemana Peserta PBI?

Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 ( bukan 96, 7 juta?)  peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN. Sementara, peserta dari kategori PBI yang dibiayai anggaran APBD mencapai 37.887.281 orang. (sumber CNN Indonesia).

Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 ditanggung oleh negara.

“Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” tutur Jokowi.

Rupanya di RSUD  Dr. H. Abdul Moelek Lampung, Jokowi kecarian pasien penerima PBI, tetapi kebanyakan yang dirawat adalah pasien JKN mandiri.

Pertanyaan Jokowi;  Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu. Perlu segera mendapatkan jawaban.

Apakah memang orang miskin penerima PBI sehat-sehat semua. Apakah mereka semuanya mengetahui sebagai peserta JKN, dan mendapatkan kartu KIS?. Apakah kartu KIS yang  dicetak oleh BPJS Kesehatan sudah diterima oleh mereka yang namanya ada di kartu KIS?. Apakah  ada peserta PBI “hantu”. 

Atau mungkin juga, karena warga miskin itu di pedalaman, perkampungan jauh ke pelosok, tidak mampu untuk pergi ke RS rujukan di kota,  sesuai dengan surat pengantar yang dikeluarkan Puskesmas. Banyak macam hal bisa terjadi bagi kelompok rentan dan miskin.

Hemat saya, DJSN adalah lembaga independen  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,  mengambil inisiatif, untuk menemukan jawaban  atas pertanyaan Presiden Jokowi, melalui monitoring dan evaluasi sebagai salah satu tugas utama  DJSN.

Lanjutkan sidaknya Pak Presiden. Supaya jangan hanya menerima laporan dari para menteri. Para Panglima Talam akan mati kutu, jika Presiden sering turun ke lapangan.

Cibubur, 16 November 2019

*) Ketua DJSN 2011 – 2015; Direktur Social Security Development Institute / jurnalsocialsecurity.com; Dosen FISIP Unas Jakarta.

Menkop: Cegah Kapitalisme, BUMDes Harus Berbentuk Koperasi

0

MAKASSAR (Eksplore.co.id – Saat ini faham kapitalisme telah menembus seluruh ruang ekonomi termasuk di Indonesia. Keberadaan koperasi menjadi kekuatan yang mampu memproteksi pasar dari praktik kapitalisme.  Itulah yang diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

“Koperasi bisa memproteksi ekonomi pasar dari kapitalisme dunia, yang hampir tidak ada lagi ruang yang tidak ditembus oleh mereka,” kata Menkop dan UKM saat membuka Munas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Senin (11/11/2019) malam di Makassar. Hadir di acara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.

Menurut Teten, kendati kapitalisme sudah menguasai pasar dalam negeri, namun penetrasi kapitalisme ke desa masih belum dominan. Itu sebabnya, program pemerintah menyalurkan dana desa hingga  Rp 1 miliar perlu dilakukan agar desa mampu berkembang melalui potensi yang dimilikinya. 

Menurutnya, perekonomian rakyat di desa harus hidup. Jangan sampai produk industri menguasai desa yang akibatnya akan menyedot dana dari desa kembali ke industri. Menteri koperasi mengatakan dana desa selama ini telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) namun diharapkan Bumdes ke depan dapat berbentuk koperasi.

“Pak Jokowi menaruh harapan Bumdes itu harus dalam bentuk koperasi. Jangan Bumdes itu dikuasai oleh elit desa. Itu bahasa Pak Jokowi,” kata Menteri dalam sambutannya.

Mengutip Bung Hatta, Teten mengatakan koperasi mengandung spirit kebersamaan, gotong royong dan keadilan. Spirit yang besar ini harus dibangkitkan kembali terutama dalam situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu sekarang. Situasi global itu telah berdampak ke ekonomi dalam negeri terlihat dari neraca perdagangan yang tertekan, kemunduran industri, impor yang besar.

“Koperasi dan UMKM telah terbukti paling bertahan pada masa krisis tahun 1998. Saat ini, koperasi dan UMKM harus menunjukkan eksistensi dan kontribusinya bagi perekonomian nasional,” kata Teten.

Dia mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk mengembangkan koperasi dan UMKM. Menciptakan ekosistem bisnis dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan usaha-usaha besar lainnya.  Untuk itu, perlu ada afirmasi dalam kemudahan perijinan, pajak, dan pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid memaparkan Gerakan Panca Dekopin 2019 – 2024. Panca pertama, tentang Regulasi. Perlu ada UU tentang perekonomian nasional untuk mengimplementasikan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1.

Nurdin mengajukan agar ada revisi UU Kementerian Negara yang saat ini menempatkan Kementerian Koperasi dan UKM pada level tiga. Menurutnya, Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya pada level dua.

Ia juga mendesak agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Perkoperasian untuk memperkuat eksistensi dan fungsi koperasi dalam tata ekonomi nasional, meningkatkan daya saing koperasi dan terciptanya konglomerasi koperasi.

“Koperasi tidak anti konglomerasi, tapi konglomerasi yang dituju bukanlah konglomerasi orang per orang karena hal itu tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Konglomerasi yang hendak dicapai adalah konglomerasi koperasi,” kata Nurdin.

Kedua, tentang Kebijakan. Nurdin menyampaikan perlunya sebagian dana desa turut dikelola oleh koperasi. “Hal ini untuk optimalisasi pemanfaatan dana desa demi kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tercipta lapangan kerja dan kewirausahaan,” kata Nurdin.

Ketiga, Penguatan Kelembagaan. Hal ini terkait sinergi Dekopin Pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu melakukan modernisasi manajemen koperasi.

Keempat, Konglomerasi Bisnis Koperasi. Dilakukan lewat pengembangan inti plasma melalui agrobisnis, pertanian, perkebunan dan koperasi menjadi home industry bagi skala pabrik, koperasi dapat mengembangkan usaha-usaha baru.

Kelima, Pemberdayaan UMKM di lokasi wisata maupun buruh, petani di daerah penyangga destinasi wisata. (ba5)

Muhammadiyah: Era Jokowi, Koperasi Syariah Masih Suram

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai perkembangan koperasi Syariah di era pemerintah Presiden Jokowi masih suran. Salah satu tolok ukurnya adalah tidak adanya Pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Pengembangan koperasi syariah bukan lagi menjadi orientasi pemerintah saat ini. Hal itu terbukti berdasarkan Keputusan Presiden No.16/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi madya di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM tak ada pejabat yang fokus dan memiliki bidang khusus yang mengurus tentang koperasi syariah,” kata Sekretaris Umum MEK PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkana.

MEK PP Muhammadiyah pun mempertanyakan kepada pemerintah, mau dibawa ke mana pengembangan koperasi syariah saat ini? “Melihat Keputusan Presiden No.16/TPA tahun 2021 tersebut, jelas sekali sangat tidak popular bagi pemerintah terhadap pengembangan koperasi syariah yang selama ini menjadi keuangan inklusi yang strategis dalam pengentasan program – program kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Mukhaer, di Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Menurut Mukhaer yang juga Rektor Institute Teknoligi dan Bisnis (ITB) “Ahmad Dahlan, keberadaan koperasi syariah secara regulasi bernama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) selama ini telah diatur dalam regulasi payung hukum bernama Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015. Permenkop itu mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Secara otomatis, katanya, dari regulasi tersebut pemerintah seyogyanya punya perhatian khusus untuk mengembangkan koperasi syariah dalam bentuk ada deputi atau asisten deputi yang khusus mengurusi koperasi syariah. Apa dampaknya?

MEK PP Muhammadiyah menduga ada kesengajaan dan pembiaran terhadap keberadaan koperasi syariah atau KSPPS yang sudah berjalan selama ini bertahun–tahun. Akibatnya, ujar Mukhaer, jelas mempengaruhi peran pemerintah ke depan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi syariah yang selama ini sudah menjadi tugas pokoknya.

“Untuk itu kami berharap agar pemerintah bisa meninjau ulang kembali adanya keputusan tersebut dan tetap linier dengan kebijakan pembangunan ekonomi syariah yang selama ini telah dituangkan dalam Master Plan Ekonomi Syariah,” terangnya.

Gerakan Micro Finance

Imbauan Muhammadiyah kepada pemerintah, lanjut Mukhaer, tentu punya makna yang strategis. Apalagi, selama ini di Muhammadiyah memiliki konsen yang sama dalam mengembangkan ekonomi dalam bentuk koperasi syariah. Bahkan MEK PP Muhammadiyah dalam blue print –nya sangat mendukung gerakan koperasi syariah yang dikenal dengan Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) yang dilakukan oleh Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM). Konkretnya, mendeklarasikannya berdirinya satu BTM Satu PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan organisasi wanita Muhammadiyah, yaitu Aisyiyah tengah mengembangkan koperasi wanita di Aisyiyah.

“Dengan adanya realitas demikian yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yang sangat konsen pengembangan koperasi syariah, maka ada analogi yang salah jika kekuatan civil society saja berjuang dalam pengembangan koperasi syariah sementara pemerintah tidak respek sama sekali. Hal ini jelas pemerintah sangat “ambigu” dalam kebijakan publik,” terang Mukhaer. (bs/ag)

Warek III UNKRIS : Pengisian SIMKATMAWA Penting Untuk Kinerja Kemahasiswaan

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pengisian Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi (PT) tanpa kecuali Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) – Jakarta. Terkait dengan hal tersebut, Wakil Rektor III UNKRIS Dr. Parbuntian Sinaga SH, MH melakukan pertemuan terbatas Senin (3/05/2021) dengan mengundang Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Kebangsaan (LPKK) Dr. Susetya Herawati, Kepala urusan Kemahasiswaan M. Khoirur Roziqin, SH, MH dan para Wakil Dekan III yaitu Fakultas Hukum Yessy Kusumadewi, SH, MH, Fakultas Ilmu Administrasi Saefudin Zuhrie, S,Sos, M.IP , Fakultas Teknik , Nazarudin Khuluk, ST, M.Si dan Fakultas Ekonomi Drs Tjajuk Siswandoko, MM yang terpaksa tidak hadir.

Menurut Warek III UNKRIS, SIMKATMAWA untuk penilaian kinerja kemahasiswaan, dengan melaporkan kegiatan kegiatan kemahasiswaan yang terdiri atas kriteria nnstitusi, kemahasiswaan Kampus Merdeka /Non Lomba, dan prestasi kemahasiswaan mandiri yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi periode 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2020. “Juga evaluasi program sebelumnya serta menyiapkan program kemahasiswaan selanjutnya,”ucapnya.

Menurut penilaian Parbuntian, pertemuan tersebut sangat penting, pertama karena ternyata para Wadek III yang rata – rata baru menjabat kurang mendapatkan informasi tentang program SIMKATMAWA. Kedua, belum tersinerginya satu pintu dalam satu sistem pelaporan di UNKRIS. Ketiga, tipe pelaporan dari kinerja mahasiswa belum terlalu dipahami lebih mendalam, untuk itu kedepan perlu kerjasama untuk mempersiapkan dengan baik. Dengan demikian kegiatan mahasiswa harus mendapatkan perhatian baik oleh fakultas, khususnya para Wakil Dekan 3 dan juga bagian kemahasiswaan di Rektorat,

Dalam pertemuan tersebut dari masing masing para Wadek III menyampaikan gagasan, saran dan ide untuk perkembangan kinerja para mahasiswa melalui program yang sudah disiapkan oleh LLDIKTI maupun program mandiri yang dilakukan Perguruan Tinggi dan Pribadi mahasiswa. Wadek III Fakultas Hukum Yessy Kusumadewi, berjanji akan mencoba menyiapkan data program program yang telah dilakukan oleh fakultas hukum, Ia juga berharap jika program magang dapat masuk kurikulum.

Sementara itu Wadek III Fakultas Teknik Nazarudin menyampaikan bahwa selama UNKRIS masih sangat lemah dalam hal administras, sementara banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh fakultas Teknik diantaranya lomba rumah sehat, pengolahan limbah sampah dan lain lain. Keluhan tersebut juga diamini oleh Zuhrie dari Wadek III Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) yang menyampaikan, bahwa mahasiswa pada ilmu administrasi minatnya sudah mulai diidentifikasi untuk disesuaikan dengan program yang akan dijalankan oleh mahasiswa. Menurutnya program dengan minat sedang ada pada pengabdian masyarakat, sedang program riset sangat disukai salah satu contohnya adalah telah laksanakan program riset untuk keberterimaan masyarakat pada penyandang disabilitas, program ini memberikan gambaran betapa masyarakat kita masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas, hasil temuan ini akan diseminasikan pada bulan juli yang akan datang.

“Selain itu mahasiswa FIA sangat berminat pada kegiatan kewirausahaan, saat ini sedang membuat percontohan budi daya ikan lele , hal lain adalah bangkitnya forum literasi yang hasilnya berupa buku, dan aksi bela negara melalui seminar dan FGD tentang pemahaman radikalisme,”terang Zuhrie.

Kemudian disela – sela pertemuan terbatas tersebut, Wakil Rektor III UNKRIS mengingatkan, bahwa UNKRIS saat ini telah membentuk Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Kebangsaan (LPKK), hal ini karena UNKRIS akan sangat fokus mengurus, membimbing dan mengajar para generasi muda untuk tumbuh lebih kreatif, inovatif, berkarakter, dan memiliki jati diri yang tangguh.

Harapannya hal-hal yang sebelumnya tidak bisa terkoneksi dengan baik, dengan adanya LPKK kedepan dapat menjadi wadah komunikasi dalam menumbuhkan potensi potensi yang dimilik mahasiswa, bersama para wadek III menyiapkan program kemahasiswaan. “Kita tahu betul bonus demografi yang sudah terjadi di Indonesia semenjak tahun 2016 dan puncaknya nanti pada tahun 2030 harus disikapi dengan cerdas dan bijaksana agar tidak terjadi bencana demografi,”ujarnya.

Metamorfosis Koperasi 212 Tapos, dari Minimarket ke Kafe

0

DEPOK (Eksplore.co.id) – Tak ingin bubar karena rugi, Koperasi Syariah Bersama Sejahtera Tapos (KBST) pun mengubah usahanya. Jika semula konsentrasi di sektor ritel, yaitu usaha minimarket, kini bermetamorfosis menjadi kafe.

“Perubahan bentuk usaha ini sesuai aspirasi anggota yang diakomodasi RAT (Rapat Anggota Tahunan) 7 Februari 2021 lalu,” kata Ketua KBST periode 2021-2024 Sudadi, Sabtu (1/5/2021), di sela-sela tes menu bakal kafe. Sudadi terpilih menjadi ketua KBST menggantikan ketua pelaksana harian  Dwi Haryanto. Ketua definitif 2017-2020 Emilia Bisanto dalam setahun terakhir masa jabatannya menjalani tugas belajar ke Turki.

Kafe, kata Sudadi, menjadi alternatif usaha KBST yang paling memungkinkan dari sekian usulan usaha baru selain minimarket. Di antaranya, ada investor baru yang siap menggelontorkan dananya untuk membuka kafe.

Harry, sapaan Dwi Haryanto, menambahkan, soal modal usaha koperasi, sejak tutup buku 2018-2019 sudah defisit. Koperasi, katanya, tidak bisa mengembalikan modal penyertaan dari anggota yang sudah jatuh tempo. “Penyebabnya, animo belanja anggota di toko berlabel 212-Mart itu sangat rendah, tidak memenuhi target,” tuturnya.

Diakui, Harry, selain rendahnya animo belanja anggota, pengurus periode yang lalu tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Penyebabnya, kecuali ketua definitif, semua pengurusnya mengundurkan diri. “Itu sebabnya, iuran anggota tahun kedua sejak koperasi ini berdiri hingga sekarang, tak terpenuhi,” kata Harry.

Sudadi menjelaskan, dengan berganti menjadi kafe, otomatis label 212 Mart bakal hilang. Kendati demikian, ada kelebihan yang bisa didapat koperasi dengan adanya kafe. “Di kafe ini kami bisa memajang dan menjual produk dari anggota sehingga menjadi marketplace yang potensial,” ujar Sudadi yang juga pengusaha di sektor gas.

Bidang usaha lain juga bisa diupayakan. Kebetulan, ada anggota yang bergerak di bidang properti. Dia menawarkan agar koperasi menjadi agent pemasaran properti. “Itu sebabnya, bentuk kafe menjadi pilih yang tepat sebagai tempat untuk melakukan transaksi bisnis, baik antaranggota maupun pengurus dengan pihak ketiga,” kata Sudadi mengakhiri penjelasannya.

Saat ini, KBST memiliki anggota sebanyak 612 orang. Mereka tinggal di Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang meliputi beberapa kelurahan. Tapi terbanyak anggota terdapat ke Kelurahan Sukatani. Itu sebabnya minimarket 212-Mart dan kafe ada di Sukatani, tepatnya di pertokoan Permata Arkadia, di Jalan Raya Sukatani-Ciherang. (bs)

Postingan Terkini

Advertisement
WhatsApp chat