Advertisementjadwal-sholat
Beranda blog

Ditangkap Polisi Jerman

0
Abu Hanifah, duduk, saat berkunjung ke Spanyol, saat sudah pensiun sebagai staf khusus Menteri Perindustrian (dok pribadi/Eksplore.co.id)

catatan Abu Hanifah*

PADA mulanya saya sangka tdk akan diikutkan pindah ke sebelah, Departemen Perindustrian. Ternyata keliru. Menteri Fahmi Idris menugaskan saya untuk menghubungi Sekjen Departemen Perindustrian, Agus Tjahayana agar menyiapkan acara serah terima jabatan. Seusai acara dengan Menaker Erman Suparno di Depnakertrans, langsung serah terima jabatan dengan mantan Menteri Perindustian Andung A Nitimiharja. Kemudian lanjut Rapim pada jam 19.00.

Tugas pokok saya sebagai Staf Khusus Menteri, adalah Hubungan Antar Lembaga. Baik ke dalam maupun keluar. Terutama membina hubungan baik dengan DPR-RI, Komisi VI mitra kerja Departemen Perindustrian. Mendampingi menteri ketika menerima tamu dan mendampingi menteri dalam berbagai kunjungan. Selalu berkordinasi dengan eselon satu untuk berbagai program yang melibatkan menteri dalam acara-acara seremonial

Pernah melakukan kunjungan ke Palu, Sulawesi Tengah. Dimana, Departemen membangun Proyek Rotan. Dan Pusat Inovasi Industri Rotan. Bersama Pusat Industri Rotan di Jerman, mengadakan pendidikan alih kemampuan di bidang desain mebel rotan. Sesuai dengan kebutuhan pasar Eropa. Dr. H. Dedi M, sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Departemen Perindustrian telah mengikutsertakan hasil kerja peserta didik di pameran akhir tahun di Jerman.

Sementara itu, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Fauzi Aziz tidak pernah lelah melakukan pembinaan kepada industri kecil di tanah air. Usaha kecil pembuat cendera mata (pisau) di Bali, diberi bantuan peralatan kerja. Di Kalimantan dan Sulawesi melakukan pembinaan usaha kecil pembuatan batik. Sehingga setiap bulan sebagai Staf Khusus saya ikut mendampingi Dirjen IKM bertemu dan berdialog dengan usaha kecil di daerah-daerah.

Perjalanan ke Luar Negeri
Beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Baik bersama menteri atau tidak. Apabila ke luar negeri saya selalu usul agar mengajak kawan-kawan anggota DPR-RI, Komisi VI. Bila menteri setuju, maka tugas saya menentukan orangnya. Pernah ke Jepang dan Seol Korea bersama Zulkifli Hasan (Fraksi PAN) dan Agus Hermanto (Fraksi Demokrat). Sewaktu ke Beijing China mengajak Anwar Sanusi (PPP) dan Hamzah Sangaji (Golkar).

Pernah ke Wina, transit di Frankfurt, Jerman. Menteri dan Ibu Kartini Fahmi Idris sudah duluan keluar pesawat. Giliran saya keluar pesawat ada polisi secara acak memeriksa, pasport. Entah bagaimana, saya yang diperiksa.

Ternyata pasport saya tidak ada visa shengennya. Hanya ada visa utk Wina tok. Saya langsung ditangkap Polisi. Saya ketakutan.Untung ada Asep dari Konjen RI di Frankfurt. Dia menjelaskan bahwa saya hanya transit. Polisi bilang (tentu dalam bahasa Jerman), saya akan dikawal ke ruang tunggu penumpang yang akan terbang ke Wina.

Menteri Fahmi ada juga jailnya. “Hebat Abu, di kawal dua polisi. Saya yg menteri saja tdk dapat pengawalan.” Saya hanya bisa cengengesan dikerjai menteri. Sambil berkata, “Untung tidak di borgol bang.”

Pernah ke Washinton DC, Amerika Serikat. Untuk menghadiri seminar Perubahan Iklim dari Bank Dunia. Berangkat dengan staf dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian Sdri Bekty. Saya tugaskan dia urus tiket pesawat SQ. Sekaligus pesan makanan seafod di dlm pesawat. Agar tidak termakan barang haram. Saat mau pulang ke Indonesia, setelah lepas landas di DC. Ternyata pesawat balik lagi ke bandara.

Dijelaskan bahwa ada pesawat yang ditumpangi Paus. Sehingga seluruh pesawat tidak boleh terbang, sampai Paus terbang jauh. Akibatnya, pesawat kita, telat mendarat di New York. Pesawat SQ yang akan ditumpangi telah terbang. Anggota rombongan ada dari Deplu, Depkeu, dari Garuda. Kemudian kami difasilitasi nginap di hotel Holiday In, New York, atas biaya SQ, dan sore besok baru akan terbang utk balik ke Jakarta via Singapore.

Saya minta anggota rombongan dari Deplu menghubungi kantor perwakilan di New York, untuk pinjam mobil. Maka hari itu kami keliling melihat reruntuhan gedung kembar WTC yang ditabrak pesawat dalam peristiwa 9 September. Keliling Manhattan, melihat patung Liberty sebelum ke bandara untuk naik SQ balik Jakarta. Ternyata ada hikmahnya terlambat pesawat. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm [53] : 39). (diajak Menteri kuliah lagi).

Salam dari Mutiara Baru.
Rabu. 2 September 2020.

*abu hanifah, mantan staf khusus Menteri Perindustrian

Pemerintah Sadari Pasar Lokal Dibanjiri Produk Impor

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah menyadari saat pasar domestik banyak dibanjiri produk impor. Jika tak segera diantisipasi, dikhawatirkan produk lokal terutama sektor UMKM bakal kalah bersaing dan tidak kompetitif. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Rencana Strategis Nasional Pengembangan UMKM di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Teten, pasar domestik saat ini sudah dibanjiri produk impor yang memiliki daya saing kuat dengan harga kompetitif, lewat pasar e-commerce. “Produk UMKM kita harus bisa bersaing dengan produk impor tersebut. Makanya, kita harus memperkuat UMKM, baik dari sisi daya saing hingga kualitas produknya,” kata Menkop.

Di hadapan perwakilan 18 kementerian, perbankan dan lembaga keuangan BUMN, Teten pun meminta seluruh kementerian dan lembaga yang melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Mereka juga diminta menghilangkan ego sektoral dengan melakukan kolaborasi dan sinergi yang baik antarkementerian. “Kita sudah harus melakukan konsolidasi program di tingkat lapangan dengan komitmen kuat. Kita harus memiliki One Gate Policy untuk pemberdayaan UMKM yang sekarang menyebar di 18 kementerian,” tutur Teten. 

Bila dibandingkan dengan negara lain, lanjut Teten, kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih rendah, yaitu hanya 14% saja. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 17%, Malaysia di atas 20%, Thailand di atas 30%, Jepang 55%, dan China 70%.

Mantan aktivis anti korupsi ini berharap, konsolidasi program antarkementerian akan diarahkan pada konsolidasi pembiayaan agar terarah untuk sektor produksi dan unggulan. “Selain itu, UMKM juga harus kita konsolidasikan ke arah value based komoditi. Kita banyak memiliki kekayaan sumber daya alam hayati. Saya berharap UMKM tidak melulu main di pasar lokal,” tegas Menkop dan UKM.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki banyak potensi produk untuk pasar ekspor yang berbahan baku lokal, seperti perikanan, pertanian, dan furnitur. “Kita perlu masuk ke global value chain karena kita perlu devisa masuk dengan membangun produk berorientasi ekspor dan substitusi impor. Tahun depan, jangan ada lagi impor cangkul dan alat pertanian lainnya,” tukas Teten lagi.

Karenanya dia optimistis, pengembangan UMKM bisa terukur dan terarah bila dilakukan secara bersama seluruh kementerian dan lembaga yang ada. “Kita harus melakukan konsolidasi dan agregasi UMKM, dengan target dan komitmen yang jelas. Sehingga, kapasitas usaha dan daya saing UMKM bisa meningkat dan struktur ekonomi kita yang selama ini berbentuk piramida bisa menjadi lebih adil lagi,” tandas Teten.

Mantan kepala staf kepresidenan ini menambahkan, Presiden Jokowi sudah menugaskan dirinya agar UMKM bisa mengambil peran lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. Pasalnya, selama ini, pertumbuhan UMKM di Indonesia masih terbilang sangat rendah. “Banyak faktor mengapa UMKM sulit berkembang. Di antaranya, UMKM kita tidak terintegrasi terhadap supply chain. Oleh karena itu, kita akan mendorong UMKM untuk masuk ke pasar global value chain,” ucap Menkop dan UKM.

Arah Kebijakan
Sementara itu, dalam paparannya, Staf Ahli Menkop dan UKM Bidang Ekonomi Makro Hanung Harimba menekankan, arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan akan difokuskan pada produk yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, pendekatan kelompok, dan lintas sektoral, hingga penanganan sesuai karakteristik dan level usahanya. “Kalau dilakukan secara sendiri-sendiri kurang efektif, maka kita butuh koordinasi dan sinergi yang baik antara kementerian,” jelas Hanung.

Nantinya, lanjut Hanung, agenda perubahan akan menciptakan integrasi UMKM dalam global value chain, UMKM naik kelas, melahirkan enterpreneur baru, hingga modernisasi koperasi. “Kita harus membangun sistem market intelejen berbasis Big Data, termasuk penguatan sistem logistik yang harus terintegrasi agar lebih efektif. Kita butuh One Data UMKM Policy antar kementerian dan peningkatan koordinasi dengan Pemda,” kata Hanung.

Dia menjelaskan, ada enam program strategis bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Yaitu, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing, pengembangan kapasitas manajemen SDM, dan koordinasi lintas sektoral. “Kita akan mendorong local branding untuk go international. Di samping itu, pengadaan barang pemerintah pusat dan daerah memakai produk UMKM yang akan kita masukkan dalam e-katalog,” pungkas Hanung. (ban)

Menkop: Cegah Kapitalisme, BUMDes Harus Berbentuk Koperasi

0

MAKASSAR (Eksplore.co.id – Saat ini faham kapitalisme telah menembus seluruh ruang ekonomi termasuk di Indonesia. Keberadaan koperasi menjadi kekuatan yang mampu memproteksi pasar dari praktik kapitalisme.  Itulah yang diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

“Koperasi bisa memproteksi ekonomi pasar dari kapitalisme dunia, yang hampir tidak ada lagi ruang yang tidak ditembus oleh mereka,” kata Menkop dan UKM saat membuka Munas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Senin (11/11/2019) malam di Makassar. Hadir di acara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.

Menurut Teten, kendati kapitalisme sudah menguasai pasar dalam negeri, namun penetrasi kapitalisme ke desa masih belum dominan. Itu sebabnya, program pemerintah menyalurkan dana desa hingga  Rp 1 miliar perlu dilakukan agar desa mampu berkembang melalui potensi yang dimilikinya. 

Menurutnya, perekonomian rakyat di desa harus hidup. Jangan sampai produk industri menguasai desa yang akibatnya akan menyedot dana dari desa kembali ke industri. Menteri koperasi mengatakan dana desa selama ini telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) namun diharapkan Bumdes ke depan dapat berbentuk koperasi.

“Pak Jokowi menaruh harapan Bumdes itu harus dalam bentuk koperasi. Jangan Bumdes itu dikuasai oleh elit desa. Itu bahasa Pak Jokowi,” kata Menteri dalam sambutannya.

Mengutip Bung Hatta, Teten mengatakan koperasi mengandung spirit kebersamaan, gotong royong dan keadilan. Spirit yang besar ini harus dibangkitkan kembali terutama dalam situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu sekarang. Situasi global itu telah berdampak ke ekonomi dalam negeri terlihat dari neraca perdagangan yang tertekan, kemunduran industri, impor yang besar.

“Koperasi dan UMKM telah terbukti paling bertahan pada masa krisis tahun 1998. Saat ini, koperasi dan UMKM harus menunjukkan eksistensi dan kontribusinya bagi perekonomian nasional,” kata Teten.

Dia mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk mengembangkan koperasi dan UMKM. Menciptakan ekosistem bisnis dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan usaha-usaha besar lainnya.  Untuk itu, perlu ada afirmasi dalam kemudahan perijinan, pajak, dan pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid memaparkan Gerakan Panca Dekopin 2019 – 2024. Panca pertama, tentang Regulasi. Perlu ada UU tentang perekonomian nasional untuk mengimplementasikan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1.

Nurdin mengajukan agar ada revisi UU Kementerian Negara yang saat ini menempatkan Kementerian Koperasi dan UKM pada level tiga. Menurutnya, Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya pada level dua.

Ia juga mendesak agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Perkoperasian untuk memperkuat eksistensi dan fungsi koperasi dalam tata ekonomi nasional, meningkatkan daya saing koperasi dan terciptanya konglomerasi koperasi.

“Koperasi tidak anti konglomerasi, tapi konglomerasi yang dituju bukanlah konglomerasi orang per orang karena hal itu tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Konglomerasi yang hendak dicapai adalah konglomerasi koperasi,” kata Nurdin.

Kedua, tentang Kebijakan. Nurdin menyampaikan perlunya sebagian dana desa turut dikelola oleh koperasi. “Hal ini untuk optimalisasi pemanfaatan dana desa demi kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tercipta lapangan kerja dan kewirausahaan,” kata Nurdin.

Ketiga, Penguatan Kelembagaan. Hal ini terkait sinergi Dekopin Pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu melakukan modernisasi manajemen koperasi.

Keempat, Konglomerasi Bisnis Koperasi. Dilakukan lewat pengembangan inti plasma melalui agrobisnis, pertanian, perkebunan dan koperasi menjadi home industry bagi skala pabrik, koperasi dapat mengembangkan usaha-usaha baru.

Kelima, Pemberdayaan UMKM di lokasi wisata maupun buruh, petani di daerah penyangga destinasi wisata. (ba5)

Tingkatkan Akses Keuangan Daerah, OJK Optimalkan TPAKD

0

Manado, (Eksplore.co.id) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus berusaha meningkatkan akses keuangan masyarakat di daerah antara lain melalui pemberian kredit usaha rakyat (KUR) klaster pertanian yang bunga rendah dan proses cepat kepada petani daerah dan pelaku UMKM.

“Pengembangan sektor pertanian masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak khususnya tidak hanya terkait pembiayaan, namun juga mengenai pendampingan, pemasaran termasuk juga pengemasan produk hingga produk siap ekspor. Untuk itu, OJK bersama dengan Pemerintah Daerah setempat, industri keuangan dan juga stakeholder lainnya mendukung dan terus memperluas akses keuangan melalui pengembangan penyaluran KUR berbasis kluster di berbagai daerah di Indonesia,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam peluncuran pembiayaan KUR Bohusami Bakobong Klaster Pertanian Sereh Wangi di Desa Panasen, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Kamis.

Dalam kegiatan yang merupakan program TPAKD Provinsi Sulawesi Utara itu hadir juga Bupati Kabupaten Minahasa Royke Octavian Roring, Direktur Utama BPD SulutGo Revino Maudy Pepah dan sejumlah perwakilan Industri Jasa Keuangan (IJK).

Menurut Wimboh, sektor pertanian masih menjadi salah satu kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai 19,86% dari total PDRB Sulawesi Utara dengan salah satu komoditas pertanian terbesar adalah minyak nabati.

Data per September 2021, realisasi KUR di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar Rp1,548T (70,76% dari target) telah berhasil disalurkan. Untuk penyaluran KUR ke sektor pertanian tercatat sebesar Rp282 miliar (18,21% dari total penyaluran pembiayaan KUR Provinsi Sulawesi Utara) dan telah disalurkan kepada lebih dari 10.000 debitur.

KUR klaster tanaman sereh wangi menjadi salah satu program kerja TPAKD Provinsi Sulawesi Utara karena memiliki prospek penjualan bagus yang bisa dijadikan berbagai produk turunan berupa bahan baku minyak wangi, sabun, dan shampoo. Selain itu, sisa fermentasi sereh wangi yang telah diolah dapat dijadikan pakan ternak, dan ini juga mendukung perekonomian hijau.

OJK berharap pilot project KUR klaster ini dapat diimplementasi secara lebih luas dan lebih banyak lagi oleh Bank dan menjadi inspirasi pengembangan di wilayah Sulawesi Utara. Khususnya, karena skema KUR kluster dikembangkan untuk mendukung ekosistem yang lengkap dari hulu ke hidir yang saat ini telah didukung partisipasi pembiayaan dari beberapa Bank dan akan bekerja sama dengan beberapa koperasi yang telah memiliki petani binaan.

Pada kesempatan yang sama, Wimboh juga menyerahkan bantuan kepada Kelompok Tani Sereh Wangi dalam bentuk pemberian satu unit alat penyulingan minyak sereh wangi. Harapannya, dengan adanya alat penyulingan tambahan tersebut dapat meningkatkan volume produksi minyak sereh wangi sehingga memberi nilai tambah bagi komoditas tersebut.

Selain di Sulawesi Utara, skema KUR klaster sejenis juga telah berjalan dan direplikasi di beberapa daerah yaitu KUR klaster pertanian padi di Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, KUR klaster pertanian Porang di Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dan KUR klaster pertanian padi dan jagung di Provinsi Gorontalo. Melalui KUR klaster ini diharapkan mampu membantu para petani memperoleh dukungan pembiayaan, pendampingan, hingga pemasaran atas komoditas pertaniannya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Kuatkan Ekonomi Desa, YBSMU Bersama BSI Berdayakan Milenial

0

Makassar, (Eksplore.co.id) – Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (YBSMU) bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk berkomitmen melakukan pendampingan dan pembinaan kepada alumni program Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP). Saat ini program ISDP mempunyai total alumni sebanyak 77 peserta.

Direktur Waqf and Digital Platform YBSMU, Rizqi Okto Priansyah menyampaikan dukungan kepada alumni ISDP merupakan upaya untuk melakukan keberlanjutan manfaat program. “Kami berusaha membersamai dan mendampingi bisnis alumni ISDP,” kata Rizqi.

Campaign unggulan YBSMU, wakaf uang produktif bertujuan untuk mendukung salah satunya pilar program Didik Umat yaitu Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP). Diharapkan dengan kampanye wakaf produktif ini bisa membantu memberdayakan UMKM dan memperkuat ekonomi daerah.

Komisaris Independen BSI, M. Arief Rosyid Hasan menyampaikan usaha alumni ISDP yaitu Tambak Milenial Udang Vaname yang terletak di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan diharapkan bisa menjadi percontohan tambak udang sekitarnya. “Dengan penguatan bisnis diharapkan BSI dan YBSMU bisa berperan dalam memperkuat dan memberdayakan serta memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal,” kata Arief.

Tambak Milenial ini diharapkan bisa menjadi penyedia Udang Vaname terbesar di Sulawesi Selatan dengan implementasi ilmu dan pengalaman pengelolaan tambak dengan sistem digitalisasi, ramah lingkungan, efisien dan terjangkau.

Dengan semakin majunya usaha alumni ISDP diharapkan bisa mendukung pengembangan usaha UMKM di daerah masing masing dan meningkatkan sinergi serta akselerasi wirausaha milenial di era digital. BSI bersama YBSMU selain memberikan dukungan dalam penguatan akses juga tetap memberikan arahan dan motivasi pada alumni peserta ISDP. Diharapkan dengan kunjungan ini, bisa meningkatkan sinergi dan akselerasi wirausaha milenial di era digital.

Jack Dorsey

0

TWITTER merupakan salah satu media sosial yang sangat digemari oleh masyarakat. Media sosial ini didirikan oleh Jack Dorsey Ev Williams, Biz Stone and Noah Glass pada tahun 2006. Dorsey merupakan founder sekaligus CEO dari Twitter. Meskipun sempat mundur, pada tahun 2015 Dorsey kembali memegang posisi sebagai CEO. Jack Dorsey dikenal sebagai pebisnis yang berhasil masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Apa yang bisa dipelajari dari Jack Dorsey?

1. Kejar Passion-mu
Di usia muda Jack Dorsey sudah tertarik dengan dunia computer programming, tepatnya ketika ia masih menjadi murid di Bishop DuBourg High School. Proyek pertamanya, koordinasi pengendara taxi berhasil ia ciptakan saat usianya masih 15 tahun. Orang yang sukses itu percaya akan kemauannya, dan mau mengejarnya, apapun tantangan yang ada di depan.

2. Bukan cuma dipikirkan, tapi ide itu harus dituangkan
Kalau hanya dipikirkan saja ide itu tidak akan menjadi apa-apa. Dorsey awalnya hanya menemukan ide tentang sebuah sistem pesan yang sederhana, hingga akhirnya berkembang dan kita kenal sebagai Twitter saat ini. Ya, sebelum menjadi Twitter, ia telah lebih dahulu melakukan berbagai percobaan dan gagal.

3. Terus berinovasi
Disadari betul bahwa saat ini persaingan semakin banyak, sehingga kamu harus membuat sebuah perbedaan dari apa yang kamu buat. Dorsey selalu mengembangkan Twitternya. Tak hanya Twitter, kini Dorsey juga mengembangkan Square, sebuah mesin untuk menggesek kartu kredit di handphone.

4. Belajar untuk berani mengambil keputusan yang sulit
Twitter juga pernah mengalami masa-masa krisis sehingga ia akhirnya harus mengurangi delapan persen pekerjanya. Namun, ia pun membuat kebijakan yang membuat Twitter dapat bertahan hingga sekarang.

*pengelola grup WA Digital Marketing Club (DMC)

BPUM Diharapkan Jadi Jaring Pengaman Ekonomi Masyarakat

0

Bukittinggi, (Eksplore.co.id) – Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM menjelaskan, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Pertumbuhan perekonomian nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius, meningkatnya angka kemiskinan, jumlah pengangguran bertambah akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dunia usaha terutama Koperasi dan UMKM mengalami dampak yang berat dari sisi produksi, pemasaran dan pembiayaan. Karena itulah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) (BPUM) diluncurkan, sejak 2020 dan berlanjut pada 2021.

Eddy menjelaskan, BPUM 2021 ini terbagi menjadi 2 tahap dimana untuk tahap pertama telah terealisasi 100% pada bulan Juli 2021 kepada 9,8 Juta Pelaku Usaha Mikro dengan total anggaran sebesar Rp11,76 Triliyun dan untuk tahap 2, hingga September 2021 telah terealisasi sebesar Rp3,4 Triliyun untuk 2,9 juta Pelaku Usaha Mikro sehingga total Realisasi BPUM 2021 sampai saat ini berjumlah Rp15,24 Triliyun yang diberikan kepada 12,7 Juta Pelaku Usaha Mikro.

Dijelaskan, Untuk Provinsi Sumatera Barat pelaku usaha mikro yang telah ditetapkan sebagai penerima BPUM sebanyak 282.487 penerima dengan anggaran sebesar Rp. 338,9 Milyar.

Sementara itu Walikota Bukittinggi Erman Safar mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengusulkan BPUM melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan di tahun 2020 sebanyak 6.586 pelaku usaha, diusulkan oleh Koperasi sebanyak 662 pelaku usaha di tahun 2021 sebanyak 2.744 pelaku usaha. Dari SK realisasi penerima bantuan tahun 2020 sebanyak 3.274 dan realisasi tahun 2021 3.330, masih ada sebanyak 2.762 pelaku usaha yang belum mendapat realisasi BPUM.

Erman mengatakan, kita tidak mengetahui kapan pandemi covid-19 ini akan berakhir. Untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, pemerintah pusat menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mana sebelumnya pemerintah telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia.

Semenjak pembatasan ini diberlakukan, hal itu yang memberikan dampak kepada masyarakat kita. Seluruh sektor perekonomian, baik di pusat, di daerah, semuanya mengalami penurunan.

“Di Kota kami sendiri, segala sektor perekonomian saling berkaitan satu sama lain. Sektor pariwisata yang mana adalah salah satu sektor yang menjadi unggulan mengalami penurunan drastis dalam jumlah wisatawan yang datang dan ini berdampak pada hal lainnya yaitu sektor perekonomian. Para pelaku usaha mengeluh karena mengalami penurunan jual beli. Namun dengan adanya bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada para pelaku usaha ini telah memberikan keringanan dalam permodalan pelaku usaha kita,” aku Erman Safar.

OJK Percepat Transformasi Digital

0

Jakarta,(Eksplore.co.id) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mempercepat pelaksanaan transformasi digital di sektor jasa keuangan untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat sehingga mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.Percepatan transformasi digital akan didukung upaya peningkatan keamanan data pribadi serta peningkatan literasi keuangan digital yang ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat menyampaikan kegiatan OJK Virtual Innovation Day 2021 di hadapan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin kemain.

“Kebijakan OJK dalam mempercepat pelaksanaan transformasi digital di sektor keuangan terfokus pada dua hal strategis, yaitu memberikan layanan dan produk yang cepat, murah, dan kompetitif kepada masyarakat serta memberikan kemudahan dan memperluas akses masyarakat yang unbankable dan para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan digital,” kata Wimboh.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya menekankan agar perkembangan digitalisasi di sektor jasa keuangan disikapi dengan cepat dan tepat serta harus dijaga dan dikawal serta difasilitasi untuk tumbuh secara sehat bagi perekonomian masyarakat.

“Saya titip kepada OJK dan pelaku usaha dalam ekosistem ini, untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar harus diikuti percepatan literasi keuangan dan literasi keuangan digital, agar transformasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” katanya.

Presiden juga meminta agar momentum percepatan digitalisasi keuangan harus diikuti dengan upaya membangun ekosistem keuangan yang kuat dan berkelanjutan, bertanggungjawab, memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan permasalahan hukum dan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan masyarakat.

Pembiayaan fintech juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses bagi masuyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan dan membantu pelaku UMKM melakukan transaksi digital yang memudahkan dan membantu UMKM naik kelas.

Kebijakan OJK

Wimboh dalam kesempatan itu juga menjelaskan beberapa kebijakan dalam mendorong digitalisasi di sektor keuangan yang telah diterbitkan, di antaranya Peraturan OJK terkait Bank Digital, yang memberikan ruang bagi bank untuk masuk ke dalam ekosistem digital serta mengembangkan produk dan layanan bank berbasis digital untuk bank berskala kecil seperti BPR. Kesempatan yang sama juga dikembangkan untuk lembaga keuangan mikro termasuk Bank Wakaf Mikro.

OJK juga memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi pengembangan UMKM menjadi UMKM go-digital. OJK sedang dan terus membangun ekosistem UMKM berbasis digital secara terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir.

Ekosistem UMKM digital itu akan mendukung pengembangan UMKM dari sisi pembiayaan melalui Fintech P2P Lending serta Securities Crowdfunding. Sementara dari sisi pemasaran, OJK terus melakukan pembinaan kepada UMKM dengan kolaborasi bersama start-up dan Perguruan Tinggi dalam membangun Kampus UMKM yang memberikan pelatihan intensif agar UMKM dapat segera onboarding secara digital.
Untuk mendukung literasi keuangan digital, OJK bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia tengah menyusun buku Fintech dan modul program literasi keuangan digital dengan topik Peer to Peer Lending.

Wamenag : Umat dan Ormas Islam Harus Sinergi Bangun Bangsa

0

Jakarta,(Eksplore.co.id) -Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengapresiasi peran organisasi massa (ormas) Islam khususnya Wahdah Islamiyah dalam dakwah serta pengembangan umat dan bangsa.

“Saya mengapresiasi dukungan dan kerjasama ormas-ormas Islam khususnya Wahdah Islamiyah terhadap program kerja kementrian agama selama ini,” ujar Zainut saat memberikan sambutan pada Webinar Kebangsaan dan Pelepasan Dai Wahdah Islamiyah pada Sabtu (9/10/2021) kemarin.

Pada acara bertemakan “Mewujudkan Indonesia Jaya dengan Islam Wasathiyah” itu Zainut mengatakan bahwa pihaknya akan terus menjaga bahkan memperluas kerjasama dengan ormas-ormas Islam.

Dalam sambutannya, Zainut menjelaskan bahwa Islam merupakan agama dakwah dan sejarah perkembangan dakwah itu ditopang oleh ormas-ormas Islam khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Karena itu umat Islam dan ormas Islam harus selalu bersinergi, bahu membahu dan saling menguatkan dalam mengembang tugas dakwah, karena itu tugas mulia dalam membangun umat dan bangsa menjadi yang terbaik,” jelasnya.

Mantan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menegaskan bahwa semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah diharapkan menjadi platform bersama semua ormas Islam dalam melakukan dakwah dan pembangunan umat.

Selama ini, kata Zainut, umat Islam dalam menghidupkan dakwah berhimpun dalam berbagai lembaga dan semua simpul kekuatan umat mengambil peran dakwah dan pengembangan umat di berbagai bidang.

“Kehadiran banyak wadah memerlukan ukhuwah (persaudaraan) yang kuat, baik persuadaran Islam maupun persaudaraan kebangsaan,” jelasnya.

Umat Islam adalah umat yang satu, apapun perbedaannya umat Islam tetap terikat dengan persaudaraan Islam dan persaudaraan kebangsaan. “Oleh karena itu setiap perbedaan yang muncul tidak soyogianya menimbulkan pertentangan apalagi perpecahan,” tambah Zainut.

Oleh karena itu, kata dia, umat Islam harus saling mengisi dan bersinergi untuk kebaikan umat dan bangsa.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah KH Muhammad Zaitun Rasmin menyambut baik diselenggarakannya webinar tentang Islam dan kebangsaan ini.

“Ini adalah kesempatan yang baik untuk bicara tentang nilai-nilai kebangsaan yang tentu saja sejalan dengan ajaran Islam, artinya nilai kebangsaan yang ingin kita sampaikan ke umat itu berlandaskan dan bergerak dari pada nilai-nilai Islam itu sendiri,” jelas Ustaz Zaitun.

Menurutnya, sebagai Muslim sekaligus anak bangsa, yang terbaik dalam konsep bernegara adalah perpaduan antara nilai-nilai kebangsaan ini dengan nilai-nilai dasar Islam. “Alhamdulillah kita bersyukur sebagai Muslim bahwa ternyata ajaran Islam selaras dengan nilai-nilai kebangsaan,” jelasnya.

Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat itu menerangkan bahwa dalam nilai-nilai Islam itu sangat jelas kaitannya dengan sikap cinta Tanah Air dan perintah membangun dan memakmurkan negeri.

Menurutnya, salah satu dari nilai yang sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi inspriasi nilai kebangsaan yaitu konsep Washatiyah Islam.

“Itu nilai yang inheren (bawaan) di dalam ajaran Islam, washatiyah artinya jalan tengah, sekaligus jalan yang paling adil dan terbaik,” jelasnya.

Konsep tersebut adalah petunjuk yang perlu dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam aspek berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, dengan sikap tersebut diharapkan setiap anak bangsa bisa saling berdampingan dan bekerjasama dalam membangun bangsa.

Selain Zainut Tauhid dan KH Zaitun Rasmin, webinar juga dihadiri Wakil Ketua MPR Asrul Sani, anggota DPD Tamsil Linrung dan Pimpinan Wahdah Islamiyah Ustaz Dr Rahmat Abdurrahman.

Acara tersebut merupakan bagian dari turut menyemarakkan sekaligus sosialisasi Muktamar IV Wahdah Islamiyah yang rencana digelar pada Desember 2021 mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan.

LPDB KUMKM Kembali Guyur Modal Kopontren Al Ittifaq Rp 12 Miliiar

0

Bandung, (Eksplore.co.id) – Selain ikut hadir di acara Peresmian Alif Learning Center (ALEC) di Ciwidey Bandung, Minggu (10/09/2021), kemarin. Direktur Utama Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB – KUMKM) Supomo mengungkapkan bila LPDB – KUMKM selama ini terus memberikan dukungan terhadap korporatisasi Petani di Kopontren Al Ittifaq.

Terbukti di tahun 2020 koperasi ini telah mendapatkan pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp6,3 miliar, dan di tahun ini kembali disetujui penambahan fasilitas pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp12 miliar.

“Pembiayaan dana bergulir ini diperuntukkan sebagai modal kerja agribisnis dan investasi pembangunan greenhouse,”ujar Supomo.

Kopontren Al Ittifaq merupakan koperasi sektor riil yang berdiri sejak tahun 1997 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan bergerak disektor agribisnis dengan komuditas utama sayur mayur.

Tercatat, Kopontren Al Ittifaq telah memiliki aset sebesar Rp49 miliar berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020, dengan total anggota sebanyak 1.374 orang dan jumlah pegawai sebanyak 33 orang.

Terkait peningkatan Al Ittifaq ke depan, Supomo menjelaskan, LPDB-KUMKM akan selalu hadir mendampingi dari sisi bisnis dan kelembagaan koperasi sehingga dibentuklah Alif Learning Center (ALEC), sehingga market bukan hanya disupport dari sisi Ittifaq sendiri, namun juga dari pesantren-pesantren lain agar kemitraan dapat berkembang.

“Yang perlu kita lembagakan di antaranya cara bercocok tanam dan cara budi dayanya agar sama dan seragam dapat diserap oleh market,” jelas Supomo.

Postingan Terkini

Advertisement
WhatsApp chat