oleh Dr. H.M. Amir Uskara*

KISAH sukses hilirisasi tambang nikel menjadi “ikon keberhasilan” pemerintahan Jokowi. Tiga capres untuk Pilpres 2024 — Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo — semuanya sepakat program hilirisasi tersebut akan dilanjutkan jika terpilih sebagai presiden. Fenomena keberhasilan hilirasi tampaknya menyilaukan mata ketiga capres tersebut.

Betul, sesuai data Kementerian Investasi, hilirisasi membuat nilai ekspor nikel meningkat, dari 3,3 miliar dolar AS di tahun 2017 menjadi 29 miliar dolar AS tahun 2022. Kenaikan “cuan” dari hilirisasi nikel dalam tempo 5 tahun tersebut, jelas sangat fenomenal — nyaris 30 kali lipat. Keberhasilan hilirisasi nikel ini, memicu pemerintah untuk memperluas hilirisasi bahan tambang yang lain seperti bauksit, timah, dan lainnya.

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta Februari 2023, menegaskan, hilirisasi merupakan kunci Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Demi hilirisasi, pemerintah berani melawan “teguran” Uni Eropa, AS, dan ancaman WTO.

Dari gambaran di atas, secara ekonomi, hilirisasi memberikan nilai tambah komoditas yang luar biasa. Logikanya, hilirisasi juga bisa meningkatkan perekonomian suatu wilayah beserta masyarakat di sekitar lokasi tambang dan industri terkait. Ini merupakan konsekuensi logis dari implementasi UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi: Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Pasal tersebut memiliki arti bahwa negara berhak mengelola sumber daya alam untuk menyejahterakan rakyatnya. Plus UU Otonomi Daerah, mestinya wilayah di sekitar lokasi tambang dan industri olahan nikel akan mendapat manfaat ekonomi terbesar dari program hilirisasi tadi.

Tapi bagaimana realitasnya? Seberapa besar manfaat ekonomi hilirisasi nikel bagi rakyat di wilayah tambang nikel berada? Inilah yang perlu kita cermati.

Betul, perekonomian Sulawesi tumbuh 7 persen secara tahunan pada triwulan 1-2023, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1-2022 yang sebesar 5,52 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang keberadaan tambang nikel dan industri hilirisasinya.

Tapi apakah rakyat merasakan “cuan” hilirisasi di atas? Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, persentase penduduk miskin di Sulawesi — di mana tambang nikel berada — justru naik, dari 10,02 persen pada Maret 2022 menjadi 10,08 persen pada Maret 2023.

Maluku dan Papua — dua wilayah terdekat dengan pertambangan nikel — merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni 19,68 persen Maret 2023. Pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua yang pada triwulan 1-2022 sebesar 10,39 persen secara tahunan, anjlok menjadi 1,95 persen pada triwulan 1-2023.

Ironisnya, tingkat kemiskinan di atas 10 persen justru terjadi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Di Sulawesi Selatan dan Maluku Utara, misalnya, kendati tak melampaui 10 persen, tingkat kemiskinan meningkat dalam setahun terakhir. Padahal, provinsi-provinsi di atas adalah sentra penghasil dan pengolahan nikel. Ini artinya, hilirisasi yang mendulang “cuan besar” belum berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Terutama di wilayah penghasil dan pengolahan nikel tadi.

Ambil contoh Sulteng. Provinsi kaya tambang nikel ini pada triwulan I-2023 termasuk dalam lima besar daerah yang realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN)-nya sangat besar. Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan, realisasi investasi di Sulteng pada tahun tersebut mencapai Rp 29,8 triliun.

Perekonomian Sulteng pun tumbuh 13,18 persen pada triwulan 1-2023, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,03 persen. Tapi ironis, tingkat kemiskinan di Sulteng di tahun yang sama mencapai 12,41 persen. Jauh di atas tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,36 persen.

Kenapa terjadi anomali? Kenapa ekonomi hilirisasi nikel tidak menyentuh rakyat kecil? Lalu, siapa yang menikmati nilai tambah dan manfaat hilirisasi tersebut?

Jawabnya, ekonomi hilirisasi ternyata hanya berputar di tangan kaum elit. Pinjam istilah Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia, pundi-pundi hilirisasi berada di tangan oligarki. Rakyat tidak merasakannya. Bahkan rakyat makin menderita akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan pertambangan nikel. Laut dan sungai di Maluku Utara, misalnya, kini tecemar limbah industri nikel tadi. Menyedihkan!

Dari gambaran tersebut, ternyata hilirisasi nikel hanya menguntungkan sekelompok elit. Rakyat mayoritas justru menderita. Bagaimana solusinya?

Pemerintah harus mereformasi kebijakan hilirisasi. Program peningkatan ekonomi rakyat di wilayah pertambangan dan industri nikel harus menjadi prioritas. Jadi, program ekonomi hilirisasi jangan hanya cuan untuk ekonomi oligarki. Tapi juga cuan untuk ekonomi rakyat yang merintih.

*penulis adalah ekonom dan juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini