BOGOR (Eksplore.co.id) — Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki buka-bukan terhadap bidang kerja yang diembannya, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, ada lima sumber masalah yang kini dihadapi dan menghambat perkembangan UMKM.
Kelima masalah itu tak lain adalah; SDM dan manajemen, finansial, institusi, inovasi dan teknologi, pasar dan bahan baku.
‘Rahasia dapur’ Kementerian Koperasi dan UKM itu dibeberkan Teten dalam pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Teten berbicara di sesi panel keenam bersama Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
“Masalah yang dihadapi UMKM banyak, dan ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden,” kata Teten saat memaparkan tugas baru yang diberikan Presiden Jokowi kepada dirinya.
Teten menyatakan, sektor UMKM tengah menjadi andalan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah lesunya ekonomi global. Terbukti UMKM telah berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 60,34%, menyerap tenaga kerja sebesar 97%, juga berkontribusi terhadap nilai ekspor sebesar 14,17%, serta mencatat nilai investasi sebesar 58,18%.
Itu sebabnya, Teten mendorong supaya UMKM naik kelas agar ke depan struktur ekonomi tidak dimonopoli usaha besar. Dalam hal ini Teten meminta peran aktif dari pemerintah daerah, melalui penguatan kelembagaan dinas yang membidangi usaha mikro dan kecil untuk menjalankan fungsi koordinasi, alokasi pendanaan yang cukup, mendayagunakan pusat layanan usaha terpadu (PLUT), menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan tata ruang untuk UMKM.
Tidak hanya itu, Teten juga menyiapkan program strategis lain dalam mendukung pemberdayaan KUMKM, di antaranya perluasan akses pasar produk dan jasa, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas manajemen SDM, serta koordinasi lintas sektor.
“Akselerasi pembiayaan dan investasi selama ini misalnya KUR dan pembiayaan UMKM tidak terlalu bagus, Karena itu, kita harus cari cara kemitraan dengan usaha besar, dan ini yang harus kita lakukan bersama,” tandas Teten.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Pemerintah Pusat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia dihadiri lebih dari 3.000 pejabat yang meliputi para
kepala daerah, yaitu gubernur/ bupati/ walikota), maupun unsur TNI, Polri dan Kejaksaan dari daerah.
Rakornas dibagi dalam delapan sesi. Setiap sesi diisi oleh narasumber dari kementerian/lembaga negara untuk memaparkan pokok pikiran terkait Program Prioritas Nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. (bs2)
