JAKARTA (eksplore.co.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) khawatir kejahatan keuangan berkedok koperasi simpan pinjam (KSP) akan terus merajalela jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian tidak segera disahkan.

Lemahnya pengawasan terhadap praktik berkoperasi tersebut membuka celah terjadinya tindak kejahatan keuangan termasuk pencucian uang. Kasus terakhir adalah penggelapan triliunan rupiah uang nasabah oleh pengelola KSP Indo Surya.

Dan,  sampai saat ini belum ada regulasi yang mampu menjalankan fungsi sebagai penangkal terjadinya praktik kejahatan keuangan berkedok koperasi, termasuk pencucian uang yang memanfaatkan celah lemahnya pengawasan koperasi. Itu sebabnya diajukannya RUU Perkoperasian yang baru diyakini mampu menangkal berbagai aksi kejahatan keuangan berkedok koperasi.

Hal itu dilontarkan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI)  Emi Nurmayanti dan Yeti Lis Purnamadewi dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University dalam Focus Group Discussion (FGD) RUU Perkoperasian, di Jakarta, Rabu (12/4/2023) Yang diselenggarakan KemenkopUKM.

Emi berharap RUU Perkoperasian yang baru mampu menjadi tameng untuk menangkal aksi kejahatan kerah putih tersebut, termasuk pencucian uang melalui koperasi. “Di komunitas koperasi ada istilah pengusaha koperasi,” kata Emi.

Dia mengakui banyak koperasi, khususnya KSP, yang melayani non anggota. Bahkan, ada KSP yang punya 10 ribu nasabah, tapi hanya 200 orang saja yang menjadi anggota koperasi. “Ini salah satu celah untuk praktik pencucian uang,” kata Emi.

Masih kata Emi, sebenarnya pada praktik koperasi di Indonesia, banyak yang melanggar karena pengawasan masih kurang dan lemah. Bahkan, untuk penindakan juga belum ada aturan yang jelas dan tegas. “Dan baru di RUU Perkoperasian yang baru ini sudah mulai dibahas tentang pengawasan, hingga sanksi pidana,” kata Emi.

Yeti Lis Purnamadewi juga meyakini, RUU Perkoperasian ini mampu menyelesaikan berbagai kejahatan keuangan, hingga mampu mampu menjamin keamanan KSP.
“Koperasi memang menjadi wadah empuk untuk melakukan pencucian uang,” kata Yeti.

Untuk itu, Yeti minta aturan untuk mendirikan koperasi, bukan dilihat dari jumlah anggota, tapi harus tercapai dari skala ekonominya.

Masalah Krusial

Sebelumnya, saat membuka FGD tersebut, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan setidaknya ada tiga hal krusial dan positif yang bisa dirasakan masyarakat, khususnya anggota koperasi, dengan kehadiran RUU Perkoperasian yang baru.

“Pertama, adanya jaminan perlindungan bagi anggota dan koperasi dengan hadirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi. Saat ini, ada sekitar 30 juta orang yang tercatat sebagai anggota koperasi yang harus terlindungi simpanannya,” kata Zabadi.

Dia menekankan azas keadilan yang juga bisa dirasakan anggota koperasi, seperti halnya nasabah di sektor perbankan, dengan adanya LPS Koperasi. “Saya meyakini, bila ada LPS Koperasi, dampak koperasi gagal bayar yang sedang ramai saat ini, tidak akan sebesar sekarang,” kata mantan Dirut Smesco Indonesia ini.

Diyakini Zabadi, masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mendapat akses pembiayaan dari perbankan. “Bila ada jaminan LPS, jumlah anggota koperasi yang 30 juta akan bertambah besar lagi. Di sisi lain, pelaku UMKM yang belum bankable juga bisa terlayani kebutuhan permodalan dari koperasi,” kata Zabadi.

Kedua, dengan adanya RUU Perkoperasian yang baru, koperasi bisa bebas bergerak ke seluruh sektor usaha, tidak hanya simpan pinjam saja.  “Jangan ada istilah pembonsaian koperasi, karena koperasi juga merupakan entitas bisnis yang memiliki hak yang sama dengan entitas bisnis lainnya,” tegas Zabadi.

Menurut dia, badan hukum koperasi bisa memiliki bank, rumah sakit, membangun infrastruktur, pertambangan, dan sebagainya. “Sebagai entitas bisnis, koperasi bisa masuk ke dalam ekosistem yang sama dengan entitas bisnis lain,” katanya.

Ketiga, RUU Perkoperasian yang baru memerintahkan dibentuknya Otoritas Pengawas Koperasi (OPK). “Koperasi juga merupakan bisnis jasa keuangan. Maka, penguatan pengawasan, tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semua koperasi, termasuk koperasi- koperasi besar, sepakat untuk diawasi OPK,” kata Zabadi.

Oleh karena itu, masih kata Zabadi, sanksi pidana yang tegas juga diberlakukan dalam RUU Perkoperasian tersebut. Dari pengalaman kasus koperasi bermasalah, bisnis keuangan koperasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dalam pengembangan bisnisnya. “Belum lagi menyangkut tindak pidana pencucian uang yang selama ini memanfaatkan keberadaan koperasi,” kata Zabadi mengakhiri pernyataannya. (bSa)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini