Jakarta (Eksplore.co.id) – Masih banyak yang bisa dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menolong kalangan koperasi dan usaha mikro , kecil, dan menengah (KUMK) menghadapi pandemi virus corona. Satu lagi adalah menggulirkan program membeli produk sembako dari koperasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Belanja di Warung tetangga.
Program belanja di warung tetangga, Kemenkop dan UKM bekerjasama dengan Bulog dan 9 klaster pangan BUMN, yaitu; RNI, Berdikari, Perindo, Perinus, PT. Garam, BGR, PPI, SHS, dan Pertani. “Kami berkolaborasi dengan BUMN untuk distribusi bahan pangan masyarakat dan kebutuhan bahan baku UMK melalui platform online,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kamis (9/4/2020) di Jakarta.
Teten berharap melalui program tersebut dapat dipastikan stok bahan pokok tersedia dan dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi pelaku UMKM khususnya warung. “Ini juga untuk menghubungkan warung tradisional yang belum terhubung dengan online platform sehingga mengurangi mobilitas fisik, pemesanan dan pengantaran via jasa antar,” kata Teten.
Menurut Teten, sasaran program ini adalah Koperasi, UMKM, dan masyarakat luas selama masa program April hingga Juni 2020 untuk tahap pertama dan kemungkinan berlanjut ke depan.
Untuk tahap awal, program akan dilaksanakan di area Jabodetabek dengan uji coba pada dua pekan pertama April 2020 di 3 warung (1 Depok, 2 Warpin Cilandak) berlanjut 5 warung (2 SRC Cilandak, 1 Hara Pangan Kebayoran, 1 Hara Pangan Mampang, 1 Pondok Kelapa). Untuk sementara, komoditas yang disediakan meliputi; beras, telor, minyak, gula, sarden, kurma, dan tepung. Targetnya, akan ada 30.000 warung mengakomodasi warung yang ikut program ini.
Belanja di Koperasi
Sementara itu, Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit mengatakan, saat ini banyak koperasi yang bergerak di bidang komoditas beras dan kelebihan pasokan. Karena itu perlu adanya aksi afirmasi dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pembina untuk memperluas pemasaran produk koperasi tersebut. “Kami ingin mendorong ASN di Kementerian Koperasi dan UKM sebagai perintis dalam menyerap produk yang dihasilkan oleh koperasi sekaligus membantu koperasi dalam memasarkan produknya,” kata Victoria, Kamis (9/4/2020) di Jakarta.
Victoria menjelaskan, melalui program ini diharapkan semua ASN dari Kementerian/Lembaga lainnya bahkan pegawai BUMN dapat berpartisipasi menyerap produk KUMKM. Dari situ, ASN akan menjadi “brand ambassador” dari produk KUMKM. Program ini juga sekaligus menyiasati pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta mulai Jumat, 10 April 2020.
Untuk itu Kemenkop dan UKM membuat langkah strategis untuk tetap menjaga distribusi sembako sekaligus memberdayakan transportasi online (ojek online). Sebagai pilot project, pada tahap I difokuskan pada komoditas beras dan akan dilaksanakan pada Jumat, 10 April 2020. Dropping point ada di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM dan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Para pegawai/ASN dapat mengambil barang yang dibeli di dropping point yang telah ditentukan atau bisa dikirim ke rumah masing-masing dengan memanfaatkan jasa ojek online.
“Pada gelombang I yang dibuka pada Selasa, 7 April 2020 dan ditutup Rabu, 8 April 2020 telah berhasil menjual beras premium sebanyak 2,9 ton. Pembelinya tidak hanya berasal dari pegawai di ligkungan Kemenkop dan UKM, namun juga Kementerian Desa dan PDT, Kemendagri, dan Bappenas,” tuturnya. Beras premium tersebut diambil dari Koperasi Tani Mulus di Kabupaten Indramayu yang selama ini menjadi binaan Kementerian Koperasi dan UKM. Koperasi itu juga menjual telor dengan harga Rp11.000/kg yang meliputi tiga kemasan yaitu 5 kg, 10 kg, dan 20 kg.
Program pembelian sembako dari koperasi dan UKM ini sejalan dengan arahan Presiden RI tanggal 11 November 2019 dan tanggal 9 Desember 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Arahan tersebut menekankan pada tiga poin utama yaitu Kementerian/Lembaga dapat memprioritaskan pembelian produk KUMKM.
Karena itu, Kementerian BUMN diminta mendorong BUMN untuk berperan aktif dalam pemberdayaan KUMKM. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta menyiapkan produk KUMKM untuk masuk ke dalam e-catalog.
Pengurus Koperasi Tani Mulus Muhaimin menyambut baik program ini. Dia berharap ke depan program itu dapat berjalan secara kontinyu. “Kami berharap program ini bisa melibatkan lebih banyak stakeholder baik dari sisi KUKM sebagai supplier dan ASN/Karyawan/Masyarakat sebagai buyer, serta tidak hanya komoditas beras namun kebutuhan sembako lainnya,” kata Muhaimin. (bn)
